Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 83

BERITAINDONESIA, Maret - 10 April 2011 27BERITA NASIONALKoordinator Tim Kajian Pusat PenelitianEkonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam.Menurutnya, menaikkan BBM bersubsidisecara bertahap hingga mencapai nilai keekonomiannya dinilai paling realistisdibandingkan opsi lain. Meski kebijakanini nantinya memicu inflasi dan mendapatresistensi dari masyarakat. “Tapi, itumerupakan ongkos yang harus diambil,”katanya.Jika dibandingkan dengan harga BBMdi negara-negara lain di Asia, BBM di Indonesia lebih murah karena disubsidi olehpemerintah. Ia mencontohkan dengankurs Rp 9.000, harga keekonomian BBMjenis premium di level Rp6.500 sedangkan harga premium saat ini Rp4.500.Artinya, pemerintah harus mensubsidiRp2.000 per liter. Ditambah dengan 70%konsumsi BBM subsidi yang tidak tepatsasaran. Dengan naiknya harga BBMbersubsidi, pemakaian BBM akan semakin efektif dan efisien dan berdampakpositif pada pertumbuhan ekonomi. Diamencontohkan, pada saat pemerintahmenaikan BBM di 2005, terjadi penurunan konsumsi yang drastis. Lalu,pada saat pemerintah menurunkan hargaBBM di 2009, konsumsinya kembalitinggi.Sehingga pilihan mengurangi subsidiBBM dinilai sudah sangat tepat. Karenatidak ada lagi jalan keluar efektif untukmenekan anggaran subsidi. Pemerintahterlambat meningkatkan produksi minyakdalam negeri padahal kebijakan tersebuttidak bisa secara instan terlaksana dalamsatu tahun ini. “Opsi yang tersedia, relatifrealistis dan efektif untuk mengurangisubsidi sebenarnya hanya tinggal menaikkan harga BBM secara terbatas sajasudah cukup sebenarnya,” jelas DirekturEksekutif Reforminer Institute, Pri AgungRakhmanto yang dilansir detikFinance(26/2/2011).Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bilapembatasan BBM bersubsidi ini jadidilakukan. Pengamat perminyakan dariUniversitas Indonesia, Kurtubi, melihatpengontrolan terhadap pembatasan subsidi BBM akan sulit dilaksanakan karenaakan terjadi penyalahgunaan pihak pihakpom bensin asing yang kebanjiran pembeli dan akan lebih diuntungkan. Ia jugatidak sependapat dengan pembatasankuota pengguna BBM bersubsidi agarberalih dari premiun ke pertamax. Penggunaan minyak diganti dengan minyaktidak visioner, seharusnya dari minyakdiganti dengan nonminyak.Selain itu, pembatasan BBM bersubsididengan kuota juga dinilai terburu-buru,sedangkan kesiapan infrastruktur belummemadai dan prosesnya juga baru berjalan dua bulan. Usaha pemerintah apabila terjadi kelangkaan BBM harus lebihmengefektifkan pengawasan. Tidak dengan membatasi kuota dengan mengalihkan kekuarang premium ke pertamax.“Jangan kemudian mengorbankan masyarakat dengan tidak menambah kuotasaat terjadi kelangkaan,” ujar Pri AgungRakhmanto kepada Media Indonesia,Kamis (10/3).Selama ini, tugas untuk pengawasanmerupakan wewenang BPH Migas. Lembaga ini bertugas mengawasi agar BBMbersubsidi diterima orang-orang yangberhak, mencegah gejolak akibat adanyakelangkaan, serta menjaga kuota agartidak terlampaui. Kepala BPH MigasTubagus Haryono mengatakan pihaknyatetap akan mengupayakan penyaluranBBM subsidi tepat sasaran jika punpembatasan konsumsi batal dilaksanakan. BPH Migas sendiri dalam melakukan pengawasan akan bekerjasamadengan pihak dari kepolisian, kejaksaan,Departemen Perhubungan, dan jugaOrganda.Sementara itu, mengenai opsi manayang dipilih, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakanpemerintah belum memutuskan opsi yangdipilih sebab masih menunggu pembahasan untuk dikaji lebih dalam dan adapersetujuan DPR. “Kita mengamati pergerakan harga minyak dunia dan kitasampai sejauh ini belum ada satu pemikiran untuk menaikan harga BBM,”ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasadi kantornya, Jalan Lapangan Banteng,Jakarta, Rabu (9/3/2011). Hatta menghubungkan pengaruh kenaikan hargaminyak yang tertolong dengan denganpenguatan rupiah.Mengingat masalah BBM merupakanmasalah yang serius, bukan hanya di Indonesia tapi juga masalah dunia, WakilKetua DPR Pramono Anung menegaskan,pemerintah harus mempunyai pilihan,apakah menjaga defisitnya makin tinggiatau subsidinya dinaikkan. Harus adakebijakan-kebijakan pemerintah untukmenaikkan subsidi BBM, sebab dalammasyarakat tidak ada pertumbuhan barudari industri,” kata Pramono Anung digedung DPR (9/3).Sebenarnya Indonesia memiliki sumberminyak dan gas yang melimpah. Konsumsi terus meningkat, sementara eksplorasiminyak terus menurun dari tahun ke tahun. Merosotnya eksplorasi tidak lepasdari kondisi buruk investasi dalam negeriserta korupsi yang merajalela. Selainkorupsi, keterbatasan akses data, banyakkomponen yang dilanggar dan adanya UUNo.22/2001 yang membuat proses untukmelakukan investasi sangat panjang.„ HSmerah diarahkan untuk menggunakan bahan bakar selain premium.