Page 30 - Majalah Berita Indonesia Edisi 83
P. 30
30 BERITAINDONESIA, Maret - 10 April 2011Ironi Angket Pajakdan Isu ReshuffleBERITA POLITIKUsulan hak angket pajak di DPR berakhir dengan ironis.Kegagalan usulan ini dianggap sebagai kemenangankembali mafia pajak. Wacana perombakan formasi Setgabdan reshuffle kabinet sebagai buntut dari usulan angketpajak ini juga hanya angin lalu.erbeda dengan angket skandalBank Century yang berakhir gemilang dengan kemenangan kubupendukung, walaupun kemudiantidak ditindaklanjuti pemerintah, usulanangket pajak di DPR pada awal tahun 2011lalu berakhir dengan kekalahan tipis kubupendukung. Proses dan hasil usulanangket ini menimbulkan banyak pertanyaan.Dalam voting di rapat paripurna DPR,Selasa (22/2/2011), kekalahan kubu pendukung hanya selisih dua suara dari kubupenolak, yakni dari 530 orang anggotaDPR yang mengikuti voting, anggota yangmendukung sebanyak 264 orang, sedangkan yang menolak 266 orang. Yang membuat usulan angket ini semakin ironisadalah, Partai Demokrat dan PartaiKebangkitan Bangsa yang sebelumnyamenjadi inisiator pertama, belakanganmalah menjadi partai paling ngototmenolak. Sementara Partai Gerindra yangsebelumnya berseberangan dengan pemerintah atau oposisi, justru malah ikut bersama barisan partai pendukung pemerintah untuk menolak angket, sekaligus menjadi penentu kemenangan kubu pemerintah. Di sisi lain, Partai Golkar dan PKSyang merupakan anggota Setgab, justrumendukung penggunaan hak angket.Mengenai perubahan sikap partaipartai itu, masing-masing memang punyaalasan tersendiri. Anggota DPR dari PartaiGerindra, Desmond Junaidi Mahesamisalnya mengatakan, fraksinya menolakangket pajak karena mereka mendugaangket akan dipolitisasi oleh salah satupartai politik. “Saya pribadi mensinyalirhak angket ini merupakan salah satu caracuci tangan segelintir pihak dalam masalah perpajakan,” katanya. Memiliki alasanyang sama, Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Romahurmuziy lebih tegasmengatakan partainya menduga bahwangototnya Golkar mengusung Pansusadalah untuk membersihkan citra Aburizal Bakrie.Partai Demokrat, sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PartaiDemokrat Ahmad Mubarok, juga menuduh Partai Golkar dan PKS punya kepentingan mendukung hak angket. Golkarmenurutnya berkepentingan melindungiketua umumnya, Aburizal Bakrie. “Dengan adanya angket, Golkar berharapAburizal lepas dari masalah-masalahpajak,” kata Mubarok. Namun secara formal, partai-partai penolak usulan angketitu menolak usulan hak angket karenamenurut mereka tidak ada pelanggaranundang-undang yang dilakukan pemerintah dalam masalah ini.Sementara kubu pendukung angket,yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKSdan Partai Hanura, bertahan mengajukanangket karena menganggap skala masalahperpajakan sangat besar. Dan lebihmendasar lagi, seperti dikatakan AkbarFaisal dari Fraksi Hanura, karena adanyakerugian negara serta adanya beberapapelanggaran kebijakan dalam perpajakan.Sedangkan Ketua Umum Partai GolkarAburizal Bakrie mengatakan, partainyasengaja mendukung angket pajak sebagaiupaya untuk memperbaiki sistim perpajakan yang saat ini masih banyak menghasilkan mafia pajak. “Kita ingin pajaksemuanya harus masuk negara, angket inisalah satu caranya,” katanya. Selain itu,ia mengatakan, partainya ingin menghindari fitnah. Sebab, jika partainya mundur dari dukungan angket, hal itu menurutnya justru akan menimbulkan tuduhanyang bukan-bukan dari berbagai pihak.Menyambung alasan ketua umumnya,Ketua DPP Partai Golkar yang juga WakilKetua DPR, Priyo Budi Santoso juga mengatakan bahwa dukungan Golkar padapembentukan Panitia Khusus Hak AngketPajak adalah agar negara melakukan ‘bersih-bersih’ dari mafia pajak. Selain itu,agar tidak ada lagi saling tuduh dalam kasus pajak. “Selama ini kami diserang danjadi sasaran tembak dari pihak-pihak termasuk yang tergabung di Setgab. Dan akhirnya Golkar tidak punya banyak pilihan(untuk mengatakan, red) bahwa Golkarbaik-baik saja,” kata Priyo (18/2/2011).Menanggapi tudingan yang dilontarkanbeberapa politisi yang mengatakan alasanPartai Golkar mengusulkan hak angkethanya untuk membersihkan nama KetuaUmumnya Aburizal Bakrie, dengan tegasdisangkal para politisi partai berlambangpohon beringin tersebut. Anggota DPRBambang Soesatyo misalnya, mengatakanangket itu justru untuk mengungkapsemua. Sebaliknya, ia justru berpendapatbahwa pihak yang menentang hak angketitulah yang patut diduga melindungimafia pajak. Lebih jelas, Bambang mempertanyakan sikap Partai Demokrat yangmenolak hak angket pajak. Penolakan itumenurut Bambang akan mengundangkecurigaan publik.Pandangan senada diutarakan anggotaDPR dari Fraksi PDI Perjuangan, GayusLumbuun. Ia menilai, angket pajak urgendibentuk sebab aparat penegak hukumtampak lamban menangani perkara mafiapajak. Ia berpendapat, menolak angketberarti ketakutan ikut membongkarkejahatan pihaknya. Gayus LumbuunBAnggota DPR RI Fraksi PKB Lily Wahid (kanan) dan Effendi Choirie (kiri) yang menjadi korbanusulan hak angket pajak tidak menyesal atas sikap merekafoto: kompas.com
