Page 13 - Majalah Berita Indonesia Edisi 85

BERITAINDONESIA, Desember 2012 13YBERITA UTAMAYudhoyono menyampaikan lima poinsolusi untuk mengatasinya. Kelima poinpidato Presiden di hadapan pers di IstanaNegara, Jakarta, Senin (8/10/2012)malam tersebut lebih menekankan agarPolri berlapang dada ‘mengalah’.Bahkan pidato Presiden tersebut jugabermakna arahan dan perintah buat Polri,utamanya Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Terutama tiga poin (1,2 dan 3), yakni:Pertama, penanganan hukum dugaankorupsi simulator SIM yang melibatkanIrjen Djoko Susilo agar ditangani KPK dantidak pecah. Polri menangani kasus-kasuslain yang tidak terkait langsung; Kedua,keinginan Polri untuk melakukan proseshukum terhadap Kombes Novel Baswedan, Presiden memandang tidak tepatbaik dari segi timing maupun caranya;Ketiga, perselisihan yang menyangkutwaktu penugasan penyidik Polri yangbertugas di KPK perlu diatur kembali danakan dituangkan dalam peraturan pemerintah.Bisa dimaklumi jika Kapolri dan jajarannya merasa sangat terpukul ataspidato Presiden selaku pimpinan tertinggitersebut. Dari raut wajah dan bahasatubuh Kapolri saat mendampingi Presiden menyampaikan pidato tersebut,terpancar bagaimana suasana kebatinanjajaran Polri. Sebagaimana dikemukakanseorang Inspektur Jenderal Purnawirawan Polri, untuk menggambarkan suasana kebatinan Polri, jika diizinkan akanmengibarkan bendera setengah tiang.Berkabung!Tapi, sebagai sebuah institusi yangbertanggung jawab menjaga ketertibandan keamanan, Polri tidak perlu larutdalam suasana batin yang dilemahkan.Mari, tegakkan kepala. Sebab, diyakiniPresiden pun tidak berniat untuk melemahkan semangat pengabdian Polri. Halitu bisa kita lihat dari kalimat penutuppidatonya. Presiden mengatakan: “Polrijuga mencatat prestasi di sejumlah bidangmisalnya pemberantasan terorisme,kejahatan narkotika dan kejahatan jalanan. Juga prestasi pengamanan danpengaturan kegiatan nasional mudikLebaran dan peringatan hari-hari besaryang lain. Semangat, energi dan kinerjaseperti ini saya yakini dapat dijadikanmodal untuk bersinergi dengan KPKuntuk melaksanakan tugas memberantaskorupsi.”Memang harus diakui bahwa dalampemberantasan korupsi, jajaran Polribelum menunjukkan integritasnya. Halini terlihat oleh publik dari kekurangikhlasan Polri menyerahkan pengusutandugaan korupsi pengadaan SimulatorSIM di Korlantas Polri, sebelum Presidenmemerintahkannya. Di samping itu,masih banyak keluhan tentang cara-caraPolri menangani dugaan korupsi. Masihbanyak oknum Polri di berbagai daerahyang ’memeras’ pejabat daerah denganancaman mengusut kasus korupsi. Wartawan media ini beberapa kali menerimakeluhan seperti itu.Padahal dari segi sumber daya manusia,Polri jauh lebih hebat dari KPK. Polrimemiliki jajaran penyidik yang terdidikdan terlatih. Terbukti bahwa parapenyidik Polri yang bertugas di KPK-lahyang membesarkan KPK. Pertanyaan,kenapa para aparat penyidik Polri yangbertugas di KPK bisa menjadi penyidikhandal memberantas korupsi, sementaradi institusi induknya sendiri tidak bisahandal?Sebenarnya pertanyaan ini sudah harusdijawab oleh Polri sejak berdirinya KPK.Memang, KPK diperlukan karena Polridan Kejaksaan belum berfungsi optimaldalam pemberantasan korupsi. Olehsebab itu, semestinya Polri sudah sejakdini bercermin dan berkemas membenahijajarannya.Memang, membenahi integritas moralempat ratusan ribu jajaran Polri untukteguh dalam pengabdian pemberantasankorupsi, bukanlah hal yang mudah. Tapibukan berarti hal itu menjadi alasanpembenaran langkah pembenahan menjadi tidak dilakukan.Tidak ada kata terlambat. Maka, kepadaKapolri kita sampaikan surat terbuka inisupaya belajar dari pengalaman parapenyidik Polri di KPK. Mungkin membenahi integritas moral antikorupsisemua penyidik Polri sekaligus tidakmudah. Tetapi jika dilakukan denganmembentuk tim khusus, semacam Densus88 Antiteror, dengan menyeleksi penyidikPolri secara ketat yang bisa bergabungdengan Tim Khusus Antikorupsi tersebut,pastilah akan lebih baik hasilnya.Bahkan bila perlu, Polri membentukDirektorat Khusus Antikorupsi, denganmemberinya kewenangan dan fasilitasfasilitas khusus, serta dengan personilyang sudah terseleksi dan teruji. Termasuk jaminan independensi penyidikdan jajaran Direktorat Khusus Antikorupsi tersebut. Jangan lagi Tim KhususAntikorupsi digabung dengan Bareskrim.Dengan demikian, Polri akan dapatmenegakkan kepala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tidakmustahil akan lebih baik dan lebih perkasa dari KPK. Bukankah Polri telah membuktikan kehandalan penyidiknya diKPK? Sebagai pembanding, bukankahPolri telah membuktikan kehandalanDensus 88 dalam pemberantasan terorisyang tidak kalah dengan Gultor 81Kopassus? „ crsPolri, Tegakkan Kepala!Surat Terbuka Buat KapolriKisruh antara Kepolisian RI (Polri)versus Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) telah mereda setelah Presiden Susilo BambangKapolri Jenderal Timur Pradopo