Page 17 - Majalah Berita Indonesia Edisi 85
P. 17
BERITAINDONESIA, Desember 2012 17YBERITA UTAMAPresiden: Lima Solusi Atasi Kisruh KPK-Polri-DPRAdapun kelima poin sebagai kesimpulan utama yang ditegaskan Presiden Susilo BambangYudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam, sebagai solusi dan langkahlangkah yang mesti dilaksanakan untuk mengatasi perseteruan Polri dan KPK (plus DPR)tersebut adalah:1. Penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susiloagar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkaitlangsung.2. Keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kombes Novel Baswedan sayapandang tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya.3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPKperlu diatur kembali dan akan saya tuangkan dalam peraturan pemerintah, saya berharapnantinya teknis pelaksanaan juga diatur dalam MoU antara KPK dan Polri.4. Rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemahKPK sebenarnya dimungkinkan. Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarangini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.5. Saya berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU-nya dan kemudian dipatuhidan dijalankan serta dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus berulang dimasa depan. Saya mencatat banyak peristiwa di masa lalu yang baik antara Polri dan KPK.Contohnya kerja sama mencari dan menemukan tersangka korupsi yang kabur ke luarnegeri berhasil dengan baik sinerginya dan dan kerjasamanya.menyelesaikan masalah melalui kerjasama, komunikasi, dan koordinasi terlebih dahulu daripada kerap curhat danmembawa persoalan ke area publik, media dan LSM. Presiden juga berharap KPK- yang disebutnya sebagai motor dalampemberantasan korupsi - untuk berkenanmendengar kritik. “Jika didengar itu akanmeningkatkan kerja KPK yang sudah baiksaat ini,” kata Presiden.Perihal adanya elemen KPK yang diduga terlibat pelanggaran hukum, Presidenjuga menyatakan tidak boleh serta-mertadikatakan kriminalisasi KPK. “Kalau kitamerujuk pada UUD 45 semua warganegara sama kedudukannya di dalamhukum. Sehingga bila terbukti adakejahatan yang terbukti oleh WNI mestilah hukum itu ditegakkan, apakah itu diapresiden, anggota Polri, anggota DPR,anggota KPK, wartawan, TNI dan siapapun. Kesamaan kedudukannya dalamhukum dengan pemahaman konstitusimaka jika ada anggota KPK melakukanpelanggaran hukum, tidak boleh dikatakan kriminilisasi KPK,” kata Presiden.Pernyataan Presiden SBY ini tidakmengada-ada. Ada beberapa kejadianyang membuktikan hal itu. Di antaranya,masih belum disetujuinya pembangunangedung KPK yang lebih representatif,bahkan mengajak publik mengumpulkankoin. Kemudian berbagai pernyataanmengenai penarikan penyidik Polri yangbertugas di KPK. Terakhir, yang terbilangpaling seru, ketika elemen Polri mendatangi KPK untuk ’berkoordinasi’ menangkap Kompol Novel Baswedan yangtengah bertugas menyidik dugaan korupsiSimulator SIM. Novel disebut terlibattindak pidana saat bertugas di PoldaLampung. Malam itu (5/10/2012) parapimpinan KPK membawa persoalan kearea publik, curhat ke media, aktivisantikorupsi dan lain-lain.Rakyat menyaksikannya melalui layartelevisi yang menyiarkannya secaralangsung hingga dini hari. Berbagai pihakberbondong-bondong datang ke kantorKPK. Mereka memberi dukungan kepadaKPK, lengkap dengan spanduk besar’Selamatkan KPK’. Mereka pun berorasidan menyampaikan ’Pernyataan Rakyat’.Spontanitas dukungan rakyat berbagaielemen rakyat tersebut tentulah sangatbaik untuk menjaga keberadaan KPK darigangguan (serangan balik) dari pihakpihak yang ingin melemahkan bahkanmembubarkan KPK. Sebab, memangtidak bisa dipungkiri adanya berbagaiupaya sistematis untuk membonsai KPK,yang oleh mantan Ketua KPK Jilid ITaufiqurrahman Ruki menyebutnya corruptors fight back.Tapi, menjadi kurang tepat, manakalapara pimpinan KPK bersikap sepertidemonstran dan sering curhat ke areapublik. Ikut berteriak lewat mikrofonlayaknya demonstran menyatakan: “saudara-saudara KPK hendak dilenyapkan”.Lawan! Tidakkah lebih elok bila parapimpinan KPK sebagai lembaga superSuperbody Koq Cengeng?Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritikpimpinan KPK yang sering membawa persoalan kearea publik. Sering curhatnya KPK malah mengundang pertanyaan: Superbody koq cengeng?Presiden SBY dalam pidatonyamenyikapi kisruh KPK dan Polrimenyarankan agar KPK sebaiknya
