Page 14 - Majalah Berita Indonesia Edisi 88
P. 14
14 BERITAINDONESIA, Mei 2013BERITA UTAMAZnamun ternyata telah menjadi bangsa pengimpor bahan pangan terbesar di dunia.Pada tahun 2011, bangsa Indonesia,ungkap Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, telah mengimpor berassebanyak 1,75 juta ton beras. Sebuahangka yang sangat fantastis sehinggamengantarkan kita sebagai salah satubangsa pengimpor pangan terbesar didunia. Kondisi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap bahan pangan dari luarnegeri tidak hanya terjadi dalam komoditas beras tapi juga dalam komoditas lainseperti kedelai, jagung, kentang, singkong,teh, bawang putih, bawang merah, cabe,ikan, bahkan garam dapur.“Sungguh menyedihkan bangsa Indonesia yang memiliki negeri yang sebagianbesar wilayahnya berupa lautan danmemiliki garis pantai terpanjang di duniaternyata melakukan impor garam gunamemenuhi kebutuhan garam rakyatnya,”rilis Pusat Studi Pedesaan dan KawasanUGM.Pusat Studi Pedesaan dan KawasanUGM berpendapat, salah satu langkahyang harus ditempuh untuk mengembalikan kedaulatan bangsa yang telah dirampok oleh bangsa asing adalah memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang memilikikarakter yang mampu bersikap tegas terhadap pihak lain yang akan merugikankepentingan dalam negeri. Pemimpin tersebut juga harus mampu menghentikan“perselingkuhan” yang telah dilakukanoleh para elit politik dengan para ‘cukong’atau pelaku ekonomi yang telah menyebabkan tingginya biaya politik dalamproses perpolitikan di negeri ini dan jugatelah menyengsarakan rakyat Indonesia.“Kita harus jujur bahwa ‘perselingkuhan’ antara pemegang kekuasaandengan pelaku ekonomi telah menyebabkan lahirnya berbagaikebijakan negara yangtidak berpihak padarakyat dan malah menyengsarakan rakyat,”demikian ajakan narasumber Prof. Dr. Pratikno, M. Soc. Sc, gurubesar jurusan IlmuPolitik dan Pemerintahan, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Politik, yang kemudian menjadiRektor Universitas Gadjah Mada dalamrilis PSPK UGM 5 Januari.Maka publik juga sangat respek ketikaKomisi Pemberantasan Korupsi mulaimasuk ke sektor ketahanan pangan untukmembuat sistem pencegahan korupsi danpenyalahgunaan wewenang di kementerian ataupun badan usaha milik negara.Langkah ini merupakan bagian dari petajalan KPK di bidang ketahanan pangan.Wakil Ketua KPKBambang Widjojantomengungkapkan bahwa KPK telah melakukan studi ketahananpangan. Tahun ini yangsedang di-review adalah bidang distribusipupuk bersubsidi danimpor daging, terutama daging sapi.Bambang mengatakan, dari dua studiyang dilakukan KPK soal distribusi pupukbersubsidi dan impor daging, KPK menemukan sejumlah celah terjadinya tindakpidana korupsi.Bambang mengutip Henry Kissingerdulu pernah bilang, kalau kita bisamengontrol minyak, maka kita bisamengontrol sebuah bangsa, dan kalau kitamampu mengontrol pangan, maka kitabisa mengontrol manusia. Selain itu, kataBambang, pemenuhan pangan juga merupakan hak dasar manusia sehingga jikaada penyelewengan di sana, itu akanlangsung berpengaruh pada kehidupanmasyarakat. Makanya kepada kementerian dan BUMN sektor pangan, KPKmenawarkan sistem pencegah penyelewengan dan korupsi. Tim BerindoSPI: Serikat Petani Indonesia berunjuk rasa menuntut penghentian impor pangan (pertanian) Editor: Binsar HalomoanGIZI BURUK: Di beberapa daerah masih banyak anak yang menderita gizi buruk
