Page 19 - Majalah Berita Indonesia Edisi 88

BERITAINDONESIA, Mei 2013 19YBERITA UTAMAolitik pangan merupakan komitmen pemerintah yang ditujukanuntuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berbasis kedaulatanpangan dan kemandirian pangan. Ditinjaudari kondisi global, konsumsi pangan akancenderung meningkat di seluruh dunia.Proyeksi PBB menyebutkan populasipenduduk dunia di tahun 2050mencapai lebih dari 9 miliar jiwa,memerlukan tambahan pangan sebesar 70% dibandingkan sekarang.Di masa depan diprediksi akanterjadi kelangkaan pangan yangdiakibatkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversilahan, tingginya harga bahan bakarfosil, pemanasan global dan lain-lain.Hal ini mengakibatkan negara produsen pangan akan mengamankanproduksinya untuk kebutuhan dalamnegeri dan bahkan meningkatkanimpor pangan untuk mengamankanstok dalam negerinya.Namun dengan keragaman sumberdaya dan kondisi lingkunganyang berbeda-beda maka setiapnegara memiliki cara sendiri untukmewujudkan ketahanan pangannasionalnya. Penelitian Zoelick(former President World Bank)menunjukkan, bahwa hanya negaranegara yang konsisten membangunketahanan pangannya, menyediakan infrastruktur yang mengoneksiantar wilayah dan memberikanperlindungan sosial bagi warganegaranya yang mampu terlepasdari jeratan “middle income trap”.Indonesia tidak akan terjebaksebagai negara middle income trapkarena politik pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah tetap konsisten dijalurnya. Sektor pertanian/pangan menjadiprioritas dalam pembangunan. Produksipangan dalam negeri terus ditingkatkanuntuk memenuhi kebutuhan konsumsimasyarakat yang terus tumbuh baik jumlahmaupun keragaman jenis pangannya.Perdagangan bebas dan Free TradeArea akan menciptakan global economicconnectivity dan borderless state. Asiamenjadi pusat pertumbuhan ekonomi didunia sehingga posisi Indonesia yangstrategis akan mendapatkan keuntungan.Dependency ratio negara maju meningkat seiring dengan majunya pertumbuhanekonomi negara Asia. Situasi ini mengharuskan Indonesia memenuhi kecukupan pangannya diutamakan dari produksidalam negeri.Memperhatikan kondisi lingkunganhortikultura, perkebunan, perikanan, dankehutanan); Alokasi anggaran APBDuntuk pembangunan sektor pertanianyang signifikan; Penguatan kelembagaanyang terkait dengan pertanian, seperti R& D, Perbankan dan penyuluhan; danSinergitas akademisi, Bisnis, Government(ABG) dan LSM untuk peningkataninovasi dan produktivitas.Kedua, Ketersediaan. Kesungguhan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pangan lokal diwilayah masing-masing; Revitalisasi BUMN pangan guna meningkatkan produksi untuk mendapatkan economy of scale sehinggadapat menjamin ketersediaan pangan; dan dukungan pemerintahuntuk pengembangan sistem perbenihan dan perbibitan melalui pemanfaatan hasil riset baik olehlembaga pemerintah, perguruantinggi, swasta, maupun masyarakat.Ketiga, Keterjangkauan. Melakukan penataan sistem logistik melalui perbaikan infrastruktur jalan,perhubungan dan pergudanganagar dapat menurunkan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing;Memperpendek supply chain pangan melalui peningkatan peranBulog untuk stabilisasi harga komoditas pangan strategis dan menekanpasar yang bersifat oligopoli; danMembangun sistem pengawasanterhadap distribusi pangan danberbagai subsidi input produksi.Keempat, Ketercukupan Gizi.Perbaikan gizi masyarakat melaluipeningkatan konsumsi protein danmenurunkan konsumsi karbohidratsesuai dengan Pola Pangan Harapan; Peningkatan diversifikasi konsumsipangan lokal melalui pengembangan danpemanfaatan sumber pangan di masingmasing wilayahnya; Modernisasi industripangan lokal mulai dari pengolahanhingga pengemasan sehingga dapatmenjadi kebanggaan dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat daerah;Peningkatan keamanan pangan untukmenjamin keselamatan konsumen melalui pemberdayaan Badan POM dan laboratorium universitas di masing-masingdaerah. „ mbi-setkabEmpat Strategi Politik PanganOleh: Prof. Dr. Drs. Jusuf, MMStaf Khusus Presiden Bidang Pangan dan EnergiPeksternal, regulasi yang mendukungseperti MP3EI dan analisis SWOT, setidaknya terdapat empat strategi yangdapat dilaksanakan untuk melaksanakanpolitik pangan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian.Pertama, Regulasi. Harmonisasi implementasi Peraturan dan Undang-Undangantar kementerian lembaga/ legislatif danantara pusat/daerah; Sinergitas programkementerian/lembaga, fokus pada sektorpertanian dalam arti luas (mencakuppertanian tanaman pangan, peternakan,