Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 88
P. 20
20 BERITAINDONESIA, Mei 2013BERITA WAWANCARAZal ini kami sarikan dari wawancara Majalah BERINDO(Berita Indonesia) denganSyaykh al-Zaytun AbdussalamPanji Gumilang tentang politik pangan Indonesia di Kampus Al-Zaytun,Jumat 5 April 2013. Panji Gumilangmemberi contoh, kalau beras dalamnegeri sulit, pemerintah memilihlebih baik membeli dari luar (impor),lebih efisien. “Toh di sana murah.Untuk apa susah-susah. Tidak berpikir bahwa jutaan rakyat Indonesiapekerjaannya mewujudkan pangan(petani),” urainya.Syaykh Panji Gumilang berharapagar pemerintah jangan hanya mengedepankan efisiensi. Tapi lebih mengutamakan tujuan awal agar bangsa inimandiri dalam pengadaan pangannya sendiri. Sebab, menurutnya, halitu bisa dilakukan walau denganlahan pertanian teknis yang ada saatini. “Benahi kehidupan petani dengancara mendukung petani,” katanya.Dia menyarankan agar bangsa inimelakukan reformasi lagi denganmengamandemen UUD 1945 menujukembali kepada aslinya. Karena aslinya jauh lebih baik. Dia juga menyarankan segera dibuka Bank Pertanian Indonesia yang fokus melayanipetani (pelaku pertanian) bukan pengusaha pertanian. Serta membuatTelevisi Pertanian Indonesia yang fokus mencerdaskan petani. Menurutnya, jika pemerintah punya kehendak baik, hal ini mudah saja dilakukan, antara lain segi pembiayaan,hentikan subsidi BBM dan alihkanmenjadi subsidi pertanian (petani).Wawancara berlangsung di Masyikhokh Ma’had Al-Zaytun, setelahmalam sebelumnya (Kamis malam4/4/2013) di tempat itu diselenggarakan acara selamatan Panen Raya2012-2013 padi varietas unggulSimisuda (Sigromilir SuryadharmaAli) yang dirangkaikan dengan AqiqahGreen Haverim Khalilurrahman (cucunya ketujuh), yang selain dihadiripara eksponen Al-Zaytun juga dihadiri keluarga dan sejumlah jamaahdari berbagai penjuru nusantara. Berikut petikan percakapan (wawancara) Wartawan BERINDO MarjukaPolitik Pangan Minus Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasikemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebihefisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yangdigumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalelasemenjak amandemen UUD 1945 yang membuka pintu lebar-lebar bagiekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).Wawancara Syaykh Panji Gumilang (SPG)H
