Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 97

BERITAINDONESIA, Edisi 97 27BERITA EKONOMIyang penertibannya mengacu kepada UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).3. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)BLBI adalah contoh lain keberpihakan pemerintah pada pihak yang salah. BLBIyang pada dasarnya adalah pemberian fasilitas, dispensasi dan bailout terjadi karena pelanggaran demi pelanggaran dari perbankan terhadap Undang-undang Perbankan No.7/1992 dan Peraturan Bank Indonesia. Pelanggaran dalam aturan-aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Saldo merah dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan SBPU Khusus. Pelanggaran para bankir ini bukannya ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganan yang berlaku tetapi malah diberikan fasili tas atau keistimewaan-keistimewaan yang berakhir pada kerugian negara. Negara telah menjadikan dirinya sebagai keranjang sampah kerugian atau kecerobohan para bankir, sesuatu atau penganggur an yang ada sehingga tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di tahun 2015 masih 0,4 dan angka kemiskinan terhadap jumlah penduduk masih sekitar 11%.2. APBN defisit dibilang APBN berimbangSemasa pemerintahan Orde Baru dengan Trilogi Pembangunannya, para ekonom pemerintah mendendangkan bahwa APBN Indonesia adalah anggaran berimbang (balancebudget). Padahal kita semua tahu selama Orde Baru, APBN kita adalah anggaran defi sit alias tekor yang ditutupi dengan pinjaman luar negeri melalui IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, yaitu kumpulan kreditor bilateral dan multilateral khusus untuk Indonesia. Atas pinjaman atau utang luar negeri ini pemerintah ber argumentasi hanya bersifat pelengkap dan sementara. Artinya pemerintah sebenarnya menginginkan kemandirian dalam APBN, yaitu tidak lebih besar pasak daripada tiang. Semangat yang bagus, yang identik dengan se mangat kemandirian ekonomi dalam Trisakti Bung Karno. Tetapi dalam prakteknya, meskipun dalam tahun-tahun ketika peme rin tah sebenarnya sedang dalam keadaan surplus anggaran sehingga tidak memerlukan utang luar negeri, tetap saja pemerintah yang dimotori para teknokrat yang sering dijuluki Mafi a Berkeley menarik utang luar negeri dari IGGI/CGI, sehingga utang tidak lagi bersifat pelengkap dan sementara tetapi suatu ikatan kepada pihak asing. Bersyukur kita bahwa semasa pemerintahan panjang Orba jumlah dan jenis utang luar negeri ne ga raFuad Bawazier memberi kuliah umum Sistem Ekonomi Pancasila di Masjid Rahmatan Lil’Alamin, Al-Zaytunmasih terbatas dan terkendali, dan tidak ada yang dibelanjakan untuk anggaran rutin.Menurut Pasal 11 UUD 1945 seharusnya setiap perjanjian dengan pihak luar negeri harus mendapatkan persetujuan DPR. Tetapi dalam prakteknya bahkan sampai sekarang, perjanjian atau ikatan-ikatan dengan pihak luar negeri, Iebih-Iebih yang mempunyai beban keuangan negara masa kini maupun masa yang akan datang, dijalankan pemerintah tanpa persetujuan langsung dari DPR. Pada hemat kami, semangat para penyelenggara negara yang menyimpang inilah yang melatarbelakangi keengganan pemerintah untuk diawasi DPR. Manipulasi dalam “anggaran berimbang” ini telah menciptakan berbagai anggaran off budget yang kemudian melahirkan berbagai rekening bank yang belakangan dikenal dengan sebutan rekening gelap