Page 45 - Majalah Tokoh Indonesia Edisi 24

THE EXCELLENT BIOGRAPHY 24 TokohINDONESIA Q 45Dalam pandangan Pak Harto, pemilihan umum merupakanbarometer kemampuan bangsa di dalam menyalurkan aspirasirakyat secara demokratis dan realistis. Bagaimana pun, Pemilubukanlah alat untuk merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak menyebabkanrakyat menderita. Tujuannya, menciptakan stabilitas politik, demokrasi yangsehat, sehingga harus dilaksanakan dengan tertib, jujur, dan dengan penuhkesadaran.Pak Harto yang dikukuhkan MPRS sebagai Presiden RI Kedua, Maret1968, menyelenggarakan Pemilu tahun 1971, Pemilu kedua setelah absenselama 15 tahun. Di dalam Pemilu tersebut, Golkar yang menghimpun 200organisasi karya, memperoleh 227 kursi, NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi,PNI 20 kursi. Sedangkan Parkindo, Partai Katolik dan Partai Murba mendapatsisa dari seluruh 360 kursi yang diperebutkan sembilan Parpol dan Golkar.ABRI mendapat alokasi 100 kursi di luar Pemilu, sehingga keseluruhankursi DPR menjadi 460.Sebelum memasuki Pemilu 1977, pemerintahan Pak Harto melakukanpembenahan partai-partai politik lewat UU Parpol. Sembilan partai padaPak Harto mengajukan pertanyaanketika Bung Karno menjelaskanRevolusi Indonesia dan Pancasila:“Masyarakat Pancasila itu masyarakat yangbagaimana? Masyarakat yang sosialistis,masyarakat yang religius, atau masyarakatyang kapitalistis, liberalis?” Bung Karnomenjawab, “Bukan. Tetapi masyarakat yangsosialistis religius.Sistem kapitalis atau sosialis? Keduaduanya ditolak oleh Pak Harto. Alasannya,sebagai mahluk ciptaan Tuhan, manusia punyadua sifat yang melekat; individu dan mahluksosial. Dan Pancasila menempatkan manusiasebagai mahluk sosial yang religius. Selaluada keserasian antara kebersamaan danindividu sehingga jiwa dan semangat sosialistisreligius bisa dikendalikan.Pandangan ini harus hadir di semua segikehidupan di Indonesia. Karena itu, Pak Hartomenetapkan dan menegaskan Pancasilasebagai satu-satunya asas dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Sebuah keputusan nasional yang dianggapnyateramat penting dan mendasar.Alasannya, mesti ada landasan ideologi danpolitik ketika bangsa ini bersiap menuju tahaptinggal landas. Karena sewaktu partai-partaipolitik didirikan tahun 1945, sasarannya hanyauntuk mendukung perjuangan kemerdekaannasional. Waktu itu, belum terpikir untukmembakukan hubungan antara asas dan cirisuatu Parpol dengan dasar negara dan cita-citauntuk membangun masyarakat Pancasila.Sebab menurut Pak Harto, denganmembakukan Pancasila sebagai satu-satunyaasas, ruang gerak kehidupan beragama dikalangan masyarakat tak akan dibatasi. Tidakada alasan untuk mencemaskan Pancasilamenjadi agama.Dalam kaitannya dengan masalah politik,Pancasila menurut Pak Harto, melandasisemangat musyawarah untuk mencapaimufakat.Artinya, budaya politik adu kekuatan,pembentukan kekuatan politik, pemaksaankehendak dengan kekuatan kelompok mestiditinggalkan. Kebijakan politik yangdilaksanakan Pak Harto selama 32 tahunmemerintah adalah untuk menumbuhkan danmengembangkan budaya politik kekeluargaanberdasarkan Pancasila dan UUD 1945. U ti/spPANCASILA DI ERA PAK HARTOPemilu 1971, menyusut menjadi hanya tiga kekuatan politik—PPP, PDIdan Golkar. PPP merupakan fusi dari partai-partai Islam, sedangkan PDIfusi dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam. Pemilu 1977diikuti oleh PPP, PDI dan Golkar.Maka sejak itu, sampai Pemilu 1997, hanya tiga kekuatan politik tersebutyang berhak mengikuti Pemilu. Dalam Pemilu lima tahunan, Golkar selaluunggul sebagai peraih kursi terbanyak, dan ABRI tetap mendapat jatah100 kursi, kecuali di dalam DPR hasil Pemilu 1997, tinggal 75 kursi.Setelah Pak Harto meletakkan jabatan 21 Mei 1998, pemerintahanPresiden B.J. Habibie menyelenggarakan Pemilu tahun 1999. Indonesiakembali menganut demokrasi multi partai. Partai-partai politik tumbuhbagaikan jamur di musim hujan. Demikian juga pada Pemilu legislatiftahun 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.Namun ada perubahan penting di dalam sistem politik Indonesia,Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat dua kali masa jabatan.Dan perubahan paling spektakuler, Presiden dan Wakil presiden dipilihlangsung oleh rakyat. Sedangkan pada era pemerintahan Pak Harto, PakHabibie dan Gus Dur, MPR-lah yang berhak mengangkat danmemberhentikan keduanya. U mti/sh, diolah dari berbagai sumber.Pemilihan Umumdimulai dengan 250 juta dolar,naik jadi 500 juta, 600 juta dan640 juta dolar AS.Pemikiran Pak Harto di PasarKlewer dirumuskan dan dijadikankonsep GBHN yang diajukan didalam Sidang Umum MPR hasilPemilu 1971. Titik tolaknya apayang ada di dalam UUD 1945,bahwa Presiden diangkat oleh MPRuntuk waktu 5 tahun dan bolehdipilih kembali. Di dalampidatonya itu pula, Pak Hartodengan tegas menolak setiap terorkeagamaan. Indonesia bukannegara sekuler, bukan pula negarateokratis, tetapi berdasarkanPancasila.Pemilu 1971 dilaksanakanberdasarkan UUD 1945 setelahtidak diselenggarakan selama 15tahun. Hasilnya, Golkar yangsemula terdiri dari 200 organisasikeluar dengan satu tanda gambar,memenangkan 227 kursi, NU 58kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20kursi, dan Parkindo, Partai Katolikdan Murba mendapat sisa dari 360kursi DPR yang dipilih. SedangkanABRI mendapat jatah 100 kursi,sehingga DPR memiliki total 460kursi. Pak Harto dipilih dandiangkat kembali kembali menjadiPrersiden/Mandataris MPR untukperiode 1973-1978, didampingiWakil Presiden Sri SultanHamengku Buwono IX.Pemilu berikutnya, 1977, diikutioleh tiga kekuatan politik, yaituPPP yang merupakan fusi daripartai-partai agama (Islam), PDIfusi dari partai-partai nasionalisdan agama (non-Islam) dan Golkar.Sejak itu sampai Pemilu 1997,Golkar memenangkan mayoritaskursi DPR. Dan Pak Harto menjabat Presiden sampai mengundurkandiri, 21 Mei 1998. U mti/sh/suryopranoto. Lanjut: Trilogi PembangunanD E P T H N E W S Q