Kita Mau ke Mana?

Penulis

29/10/2024

Lama Membaca: 5 menit

VISI BERITA (Kembali ke Visi Negara, 2 November 2006) – Para pendiri negara, sejak dini mencanangkan cita-cita untuk mewujudkan cita-cita – masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu, para negarawan tersebut secara implisit menetapkan cita-cita tersebut di dalam sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sekarang, Garis-Garis Besar Haluan Negara saja sudah ditinggalkan.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 24 | Basic HTML

Cita-cita memang sebuah mimpi, mungkin takkan tercapai seperti yang dikehendaki. Tetapi sebuah mimpi akan menuntun bangsa ini agar terus bergerak ke depan, bukan menoleh ke belakang sehingga terantuk batu. Dalam gemuruh reformasi, kita condong menoleh ke belakang, lupa apa yang ingin kita capai bersama. Setiap orang asyik menikmati kebebasan menyatakan pendapat dan berdemokrasi tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum.

Kita perlu menarik pelajaran dari badai pembaruan yang menumbangkan negara Uni Sovyet. Ketika rakyat antri untuk memperoleh sepotong roti, para elit bertarung untuk meraih kekuasaan. Dan dalam slogan yang sangat situasional, selalu muncul slogan lama: rakyat membutuhkan roti, bukan politik. Situasi ini muncul di saat rakyat muak dengan demonstrasi, teriakan di jalanan, konflik dan kekerasan. Sebaliknya, bilamana rakyat sama sekali buta atau alergi politik, sikap apriori seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ketika pemerintah Orde Baru tampil di pentas politik, mulai Pemilu tahun 1971 sampai Pemilu 1997, Sekber Golkar muncul dengan slogan yang sangat terkenal: Politics no, development yes. (Tolak politik, terima pembangunan). Anehnya, Golkar yang bukan organisasi politik, dengan slogan tersebut, tampil sebagai pemenang di dalam setiap Pemilu. Depolitisi di masa Orba telah mengebiri hak politik rakyat, sehingga terjadi kelanggengan kekuasaan.

Setelah mengalami erosi dari “politik sebagai panglima” selama rezim Orde Lama (Bung Karno) menjadi “apolitik” di era rezim Orba (Pak Harto), sekarang politik tampil kembali sebagai panglima dalam bingkai superioritas sipil yang menggusur superioritas militer. Namun kebangkitan politik dalam wujudnya yang sangat liberal telah mengguncang dasar negara yang dibangun dengan susah payah.

Eforia politik yang berlebihan bisa menggoyahkan dasar negara, yaitu Pancasila yang sampai sekarang dikesankan antara ada dan tiada. Mereka yang bertolak dari titik pandang sinisme, menganggap Pancasila telah terkubur, sehingga muncul cemoohan: “India dan China tidak memiliki Pancasila, tetapi bisa maju.” Pandangan ini menyiratkan konotasi negatif seolah-olah Pancasila itu penghambat kemajuan.

Tidak hanya cendekiawan atau aktivis yang berani meninggalkan Pancasila. Di antara para pemimpin dan partai mereka, juga muncul kecendrungan untuk memperjuangkan ideologi dan visi mereka masing-masing. Tak heran jika muncul berbagai gagasan negara federalis, fundamentalis agama, sekularis, sosialis dan mungkin juga komunis baru.

Di depan mata sekelompok pemikir muda yang menggunakan Marxisme sebagai pisau analisis, Pancasila hanyalah sebuah ideologi yang tidak punya roh dan jiwa. Sedangkan para negarawan tersebut menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi juga pandangan (vision) hidup bangsa. Karena di dalamnya terkandung visi Ketuhanan dan spiritualitas, visi kemanusiaan dan universalitas, visi persatuan dan kebangsaan, visi demokrasi perwakilan dan musyawarah, bukan demokrasi langsung dan pemungutan suara (voting), visi kesejahteraan lewat perekonomian kerakyatan, bukan ekonomi pasar bebas.

Jelas telah terjadi penyimpangan terhadap visi negara menuju pencapaian cita-cita masyarakat adil dan makmur. Dewasa ini, amatlah naif bilamana pimpinan legislatif atau eksekutif mencari-cari visi di dalam melaksanakan kekuasaan negara sesuai dengan visi partainya, golongannya, bahkan visi pribadinya. Tidak heran bilamana sering muncul pertanyaan: Negara ini mau dibawa ke mana? Pertanyaan itu tidak perlu muncul bilamana para pengelola negara melaksanakan visi negara yang tercantum di dalam Pancasila. Soalnya, bagi mereka yang menempuh jalan liberal, faham Pancasila hanyalah hasil rumusan pemikiran para pemimpi.

Bisa difahami bilamana ada tudingan bahwa kemenangan demokrasi liberal dalam empat kali amandemen UUD 1945, telah membelokkan arah perjalanan negara. Sistem demokrasi liberal, ekonomi pasar dan gagasan negara federal yang secara de facto tercermin di dalam otonomi daerah khusus dan otonomi daerah umum, jelas menyimpang dari visi Pancasila. Karena itu, pernah muncul desakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen.

Namun pembelokan visi dan arah perjalanan negara tersebut semestinya dibicarakan oleh MPR, lembaga tertinggi negara yang perannya sudah banyak dilucuti oleh empat amandemen UUD 1945. Dan semua komponen bangsa tidak lagi beradu pendapat lewat debat kusir apalagi adu otot. Supaya tidak ada lagi kekuasaan yang dimanipulasi untuk kepentingan kelompok atau partai sendiri.

Memasuki usia 61 tahun kemerdekaan sudah banyak waktu, energi, harta dan nyawa yang terbuang sia-sia untuk berdebat, berkelahi dan saling membunuh di dalam tarik menarik ideologi dan kekuasaan. Apalagi di era demokrasi liberal sekarang ini, setiap orang berlomba-lomba mendirikan partai politik untuk mengejar mimpi menjadi Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Keberhasilan yang sekarang dinikmati oleh negara-negara maju bermula dari sebuah mimpi. Para pemimpinnya secara konsisten dan terus menerus mengejar mimpi atau cita-cita yang diletakkan oleh para pendahulu mereka. Pernyataan yang sangat terkenal dari mendiang Presiden John F. Kennedy: “Kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan pada negara dimulai.” Jadi bagaimana pun seorang presiden harus menjalankan visi negaranya.

Generasi baru yang cerdas berpolitik malah menganggap visi dan cita-cita bangsa seperti sebuah foto buram dalam bingkai yang retak. UUD 1945 telah mengalami distorsi. Visi dan cita-cita kemerdekaan seperti yang didengungkan Bung Karno, “jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur,” telah kehilangan bentuk dan maknanya. Sekarang, cita-cita tersebut malah ditertawakan, karena masyarakat adil dan makmur dianggap tidak akan terwujud di dunia, hanya ada di sorga. (red/BeritaIndonesia)