Jakarta, 1 Agustus 2008: Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, dianugerahi Magsaysay Award 2008 kategori Perdamaian dan Pemahaman Internasional. Dewan Pengawas Ramon Magsaysay Award Foundation di Manila, mengumumkan hal itu Kamis (31/7/2008).
WAWANCARA: Ketentuan Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi ( MK ) tentang parliamentary threshold (PT), memacu semua partai politik (Parpol) untuk mendapatkan dukungan suara sebesar-besarnya, minimal 2,5% agar dapat melampaui PT.
Pada era otonomi daerah saat ini, beri kesempatan daerah untuk berkembang dan berkreasi. Kalau daerah makmur, negara kita makmur. Kalau daerah kuat, NKRI kita kokoh. Kalau pusat makmur, belum tentu daerah makmur. Kalau pusat kuat, belum tentu daerah kuat. Demikian visi Prof Dr H Syaukani HR, SE, MM, sebagai seorang putra bangsa yang berpikir tentang kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Pengarang lagu anak-anak Abdullah Totong Mahmud atau dikenal dengan nama AT Mahmud baru saja mendapat penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia (AMI). Penghargaan yang diterimanya adalah Life Achievement Award atas dedikasi dan sumbangsihnya yang tiada henti dalam angka waktu sangat lama terhadap dunia musik, khususnya musik untuk anak.
Juwono Sudarsono, sipil profesional pertama menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), sejak terakhir dijabat Ir. Djuanda (1957-1959), berhasil mengoptimalkan kepemimpinan yang serasi dan efektif dengan jajaran Dephan dan TNI. Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini diwawancarai Wartawan Tokoh Indonesia tentang perjalanan hidup dan kinerjanya sebagai Menhan.
Pada era otonomi daerah saat ini, beri kesempatan daerah untuk berkembang dan berkreasi. Kalau daerah makmur, negara kita makmur. Kalau daerah kuat, NKRI kita kokoh. Kalau pusat makmur, belum tentu daerah makmur. Kalau pusat kuat, belum tentu daerah kuat. Demikian visi Prof Dr H Syaukani HR, SE, MM, sebagai seorang putra bangsa yang berpikir tentang kepentingan bangsa secara keseluruhan.
WAWANCARA ALINAFIAH: Pria yang dikenal sabar dan nyaris tak pernah marah ini membuka 'rahasia' kemanusiaannya dalam wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia.Com. Ia seorang CEO yang mengandalkan kemampuan profesionalisme. Sehingga ia tidak punya alasan yang bisa membuatnya marah. Pengalaman profesionalisme dan kemanusiaannya dapat berguna sebagai cermin yang baik bagi orang lain.
Juwono Sudarsono, sipil profesional pertama menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), sejak terakhir dijabat Ir. Djuanda (1957-1959), berhasil mengoptimalkan kepemimpinan yang serasi dan efektif dengan jajaran Dephan dan TNI. Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini diwawancarai Wartawan Tokoh Indonesia tentang perjalanan hidup dan kinerjanya sebagai Menhan.
Oleh: Ir Rauf Purnama, Ketua Umum PII Jakarta, 01/09/2004: Indonesia adalah negara kaya namun relatif masih belum makmur dan sejahtera. Hal itu terlihat dari masih rendahnya angka GDP (Gross Domestic Product), penerimaan pemerintah dari Pajak (PPn dan PPh), Non Pajak, cadangan devisa, serta masih sempitnya lapangan pekerjaan.
WAWANCARA THEO L SAMBUAGA: Pertama, aparatur pemerintahan harus berdasarkan sistem good governance. Kedua, civil society harus kuat. Sektor negara seperti pemerintah, MA, BPK dan sektor masyarakat seperti pers, mahasiswa, LSM, Parpol harus diberdayakan.
Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.
Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.
Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.
Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.
Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.
Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.
Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.