WAWANCARA: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, SH, seorang pemimpin berusia muda (37 tahun) punya visi membangun Purwakarta Berkarakter berbasis religi dan kearifan lokal. Dan untuk mewujudkannya, ia menggariskan kebijakan strategis Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta.
Jakarta, Kompas 20/12/2003 : EVA Riyanti Hutapea Chief Executive Officer (CEO ) PT Indofood Sukses Makmur (ISM) mengaku, dalam kehidupannya ada dua hal penting yang melibatkan emosinya. Pertama, ketika Eva memutuskan untuk menikah dengan Bun Bunan Hutapea, dan putusan itu diambil dalam suasana emosi yang bahagia. Kedua adalah saat Eva memutuskan mundur dari puncak jabatan ISM pada Oktober lalu, pada saat itu susana batinnya diliiputi perasaan yang tidak bahagia.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.
WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.
Adalah kenyataan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini ada dua. Yakni PKB Batutulis (Ketua Umum Matori Abdul Djalil) dan PKB Kuningan (Ketua Umum Alwi Shihab). Kedua PKB ini masih berseteru memperebutkan posisi sebagai PKB yang sah melalui proses peradilan. Tapi di tengah adanya PKB kembar itu, Matori dan Gus Dur (Ketua Dewan Syuro PKB Kuningan) sama-sama mengatakan bahwa PKB hanya ada satu.
IDUL ADHA 1429 H: Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang mengajak segenap lapisan dan komponen bangsa untuk menggalang solidaritas mengatasi krisis ekonomi global saat ini. Menurutnya, untuk mengatasi tantangan ini umat manusia mesti kembali kepada hakekat kehidupannya yakni saling bergandeng tangan menggalang solidaritas, yang kuat menolong yang lemah.
Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.
WAWANCARA PROBOSUTEDJO: Selama 32 tahun menjabat Presiden, Pak Harto dituding telah menumpuk kekayaan sampai 9 milyar dolar di Swiss dan menimbun triliunan rupiah di bunker-bunker rumahnya. Beliau juga disebut sebagai penguasa yang otoriter dan telah memberi fasilitas kepada anak-anak dan saudaranya sehingga semuanya menjadi kaya raya. Apa dan bagaimana hal ini sesungguhnya?
Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.
Ada orang-orang yang ambisius, dia tidak punya partai, tapi ingin berkuasa. Kalau SBY tidak jatuh di tengah jalan, orang-orang itu tidak punya kesempatan. Sebab tahun 2014 adalah kesempatan bagi orang-orang yang punya Parpol, punya dukungan. Sedangkan dia itu tidak punya. Tapi bagaimana supaya Presiden SBY jatuh, supaya chaos, berharap dia bisa masuk.
Sebetulnya, semula Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat sebagai Menko Polkam Kabinet Gotong-royong sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi presiden. Justru ada keinginan menjadi Wakil Presiden, tapi beliau tidak pernah ditawari oleh Presiden Megawati ketika itu.
Tingkat peradaban politik kita masih rendah dan kumuh. Kotor. Ya politik uang, ya moral. Setelah reformasi, relatif demokrasi kita ada, dipuji, meski berada di tangan mereka yang tidak bertanggung jawab, yang wawasannya picik. Kualitas demokrasi kita di bawah standar.
WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.
BERINDO 36-1: Syaykh AS Panji Gumilang, bermimpi untuk menyelesaikan masalah Ibukota Negara secara holistik. Yakni membangun Tirta Sangga Jaya (TSJ) - kanal air penyangga Jakarta Raya, yang multi fungsi. Selain untuk mengatasi banjir, juga berguna sebagai infrastruktur transportasi, pariwisata dan lain-lain.
WAWANCARA SYAYKH AS PANJI GUMILANG: Indonesia harus masuk dalam 'zone of peace and democracy' kalau ingin menjadi negara yang beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain. Di situlah baru ketahuan bahwa Indonesia akan strong. Pernyataan ini dikemukakan Syaykh l-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, dalam percakapan dengan Tim Wartawan TokohIndonesia.Com.
Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.
Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.
Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.
Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.
Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.
Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.
Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.