back to top

BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    32.9 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit

    Wawancara

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    Pemimpin Perubahan

    Usai sudah proses panjang Pemilu Presiden. Bangsa ini, untuk pertama kalinya, telah memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dan, yang terpilih adalah pemimpin yang berjanji membawa perubahan positif bagi rakyat, bangsa dan negara. Dia adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

    Lima Pesan Kepala Negara

    Ada lima pesan Presiden selaku Kepala Negara yang paling berkesan bagi Laksamana Agus Suhartono waktu diangkat jadi Panglima TNI. Yakni: Pertama, jaga keterpaduan antara ketiga angkatan; Kedua, arahkan kekuatan kepada minimum essential force; Ketiga, tinjau kembali organisasi; Keempat, untuk sementara lakukan zero growth; Kelima, jangan terpengaruh rekanan.

    Kokohkan Diri Pembaharu Islam

    Ketokohannya sebagai pembaharu Islam Indonesia semakin mantap dan strategis. Dia kini guru besar sekaligus Rektor di almamaternya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sudah berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatul-lah, Jakarta. Kemurnian berpikir, sehingga pendapatnya sering menjadi rujukan sekaligus sebagai 'pemadam kebakaran' atas berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi.

    Polisi Tegas dan Humanis

    Jakarta, 6 Desember 2008: Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membuat gebrakan yang cukup menyedot perhatian publik: operasi pemberantasan preman dan menindak delapan perwira tinggi Polri.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Aceh Laboratorium Dunia

    Muhammad Nazar ingin memperkuat kualitas SDM masyarakat dan memelihara perdamaian di Aceh sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang lebih luas. Pendiri Partai SIRA ini juga ingin membawa Aceh menjadi laboratorium dunia untuk studi kebencanaan, gempa, dan studi perdamaian.

    Pemerintah Takluk pada Korporasi

    Suara Prmbaruan 12/2/2006: Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan: "Konsep tentang pembangunan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan ekonomi kerakyatan, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, hanya lips service, bukan menjadi spirit perundang-undangan. Jadi tidak heran, deras modal masuk ke Indonesia dan kita menjadi kalah dalam bargaining position dengan mereka karena jebakan dari aturan yang di-drive pemodal. Pemerintah kita takluk pada korporasi..."

    Perubahan Dahsyat di Jakarta

    Siapa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebenarnya, mengapa ia berani mempublikasikan pendapatannya sebagai anggota DPR kepada publik? Bagaimana ia melihat kondisi bangsa ini dan apa yang ia tawarkan sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta?

    Populer

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Artikel Lainnya

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan pengalaman di bidang hukum, tetap menaruh harapan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    PPP, Demi Kejayaan Islam

    Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Segera Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

    Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Menciptakan Masyarakat Butuh Koperasi

    Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

    Visi & Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

    Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

    Bibit Permasalahan Papua

    Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.

    Evaluasi TNI tentang Kondisi Bangsa

    Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    Begini Postur TNI Ideal

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

    Advertisement

    spot_img