Page 13 - Majalah Berita Indonesia Edisi 01

No.1/Th.I/Juli 2005 15Meski terjadi di sebuahkabupaten, aksimogok besar-besaranaparat PemkabTemanggung, JawaTengah, tak luput dari perhatian seriusmedia-media massa nasional sehinggaisu lokal ini menasional.Harian Kompas, misalnya. Padaedisi 15 Juni 2005, koran terbesar ditanah air ini bahkan mengetengahkandinamika kasus tersebut di halamansatu. Harian itu juga memaparkankronologisnya secara lengkap.Republika (14/6) mengutip pernyataan pers Totok Ary Prabowo, pelantikan sejumlah pejabat eselon III danIV untuk mengisi kekosongan jabatanyang ditinggalkan para pejabat yangsebelumnya mengundurkan diri.Suara Pembaruan (1/6) tak mauketinggalan. Koran sore itu menempatkan kasus Temanggung di beritahalaman 4. SP mengutip pernyataanpers Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman, yang menyebut konflik diTemanggung sebagai konflik vertikalantara bupati dan birokrat, namun olehTotok dibelokkan menjadi konflikhorisontal.Pada edisi 16 Juni, harian ini menurunkan berita ini di halaman pertama, menyusul terjadinya aksi penghadangan bus yang mengangkut 20pejabat Pemkab Temanggung —yanghendak bertolak ke Semarangguna mendampingi BupatiTotok menemui Gubernur Mardiyanto—oleh massa PNSdan LSM pengunjukrasa.Berita menarik diangkat Indopos edisi 17Juni, yang berbasis padahasil reportase wartawannya di Temanggung. Beritaitu mengisahkan kondisiRSUD Temanggung akibat aksipembangkangan birokrasi yangmenentang Bupatinya.Koran terbitan Jawa Pos Grup inimenulis, keputusan DPRD Temanggung memecat atau menghentikansementara Totok Ary Prabowo sebagairespons atas semakin meluasnya aksiaparat Pemda Temanggung dan masyarakat awam, yang membuat kondisiTemanggung kian memanas.Awal kisruh politik di Kota Tembakau itu adalah dugaan pihak PolresTemanggung, pada 13 Desember 2004tentang penyimpangan dana penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 12,614miliar yang melibatkan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo.Sebanyak 17 orang pejabat eselon IIdan III Pemkab Temanggung mengundurkan diri (7/1), dan bertambah 76orang (10/1), sebagai reaksi atas kebijakan Bupati Totok Ary Prabowo yangdianggap sewenang-wenang.Pada 20 Januari, Polres Temanggung melimpahkan berkas pemeriksaandugaan korupsi dana pemilu ke PoldaJawa Tengah. Setelah melalui prosespenyidikan, Polda Jawa Tengah (7/3)menetapkan Totok sebagai tersangkakasus korupsi APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2004 senilai Rp 15miliar.Dilema Sang BupatiBupati Temanggung, Totok Ary Prabowo,didesak mundur oleh hampir sebagian besaraparatnya sendiri. Akibatnya, pelayanankepada masyarakat nyaris terbengkalai.Puncaknya terjadi, pada 10 Juni2005, saat Totok memberhentikan 78pejabat lama dan melantik 78 pejabatbaru, termasuk Setya Adji yang dicopotsebagai Sekdakab Temanggung.DPRD Temanggung segera bereaksidan menggelar sidang paripurna terbuka dua hari berturut-turut (13/6 dan14/6), dihadiri ratusan PNS, LSM,kalangan dokter dan pegawai RSUTemanggung, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat sempatterganggu. Keputusan sidang, mengusulkan pencopotan Totok dari jabatannya dan menyampaikan rekomendasikepada Presiden SBY, melalui GubernurJawa Tengah Mardiyanto, agar BupatiTotok diberhentikan mengingat jalannya roda pemerintahan tidak bisaditoleransi lagi.Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman,sangat menyayangkan aksi aparatPemda Temanggung karena, menurutnya, PNS adalah pelayan publik yangtidak mudah terpengaruh kooptasipolitik.Dan, “DPRD tidak bisa begitu sajamemberhentikan bupati sebab aturannya sudah jelas, kalau ada krisis publik,DPRD harus membentuk Pansus untukmeminta keterangan kepala daerah,”Progo mengingatkan.Setelah didesak Mardiyanto, Totokakhirnya membatalkan mutasi PNS dilingkungan Pemda Temanggung. Pada22 Juni, persis hari ke-12 mogok kerjaaparat Pemkab Temanggung, Totokmemenuhi keinginan Mardiyanto.Belum bisa dipastikan apakah itusebuah pertanda happy ending kisruhpolitik lokal Temanggung. Tapi, yangpasti, Kejaksaan Tinggi Jateng masihmeneliti berkas perkara dugaankorupsi dana Pemilu senilai Rp1,9 miliar, dengan Totoksebagai tersangka. ■(HT/AF)No.1/Th.I/Juli 2005 15BERITA NASIONAL