Page 52 - Majalah Berita Indonesia Edisi 07
P. 52
BERITA POLITIK52 BERITAINDONESIA, Januari 2006MAHALNYA SEBUAH ATURANDPR menargetkan 284 UU terbentuk sampai tahun 2009.Yang mengagetkan, ongkos pembuatan setiap UUmencapai 700 juta rupiah.Jusuf Kalla Usulkan PNS BerpolitikKetua Umum DPP Partai Golkar, M.Jusuf Kalla, melontarkan sebuah usulmenarik (2/12): pegawai negerisipil (PNS) perlu masuk partaipolitik. “Jangan sampai parapengusaha muda pikirannyamau jadi gubernur, bupati,”cetus Kalla.Pertimbangan Jusuf Kalla,masuknya PNS sebagai anggota Parpol akan mengimbangibanyaknya pengusaha(swasta) yang terjun ke pentaspolitik.Menurutnya, PNS yang terdiridari para intelektual sebaiknya bisaberpolitik tapi dengan mengambil cuti.PNS yang jadi pengurus Parpol cukupmengambil cuti di luar tanggungannegara. ■Hak Angket dan Interpelasi Impor BerasKeputusan pemerintah mengimporberas dari vietnam menuai reaksi kerasdari kalangan parlemen. Sebanyak 115anggota Dewan dari berbagai fraksimenggalang penggunaan hak angket(penyelidikan) seputar impor beras dariVietnam yang kontroversial itu. Usulansecara resmi telah disampaikan kepadaWakil Ketua DPR, Zainal Ma’arif, digedung DPR/MPR (6/12). ■Mega Siap Rebut Kursi PresidenKetua Umum DPP PDI-P, MegawatiSoekarnoputri, menyatakan kesiapannyamenebus kekalahan dalam pemilihan presiden 2004. “Kalaupun saya dikalahkan, boleh dongsuatu saat saya menebus kembali kekalahan itu,” tandasnyasaat berpidato pada Konferda IIPDIP Sumsel di Palembang (6/12). ■Pertemuan Lima TokohUntuk kelima kalinya, lima tokohnasional menggelar pertemuandi kediaman mantan Presiden MegawatiSoekarnoputri di Jalan Teuku Umar 27,Jakarta (9/12).Selain Mega sendiri, pertemuan 3,5 jamitu dihadiri Abdurrahman Wahid (mantanPresiden), Wiranto (mantan MenhamkamPangab), Try Sutrisno (mantan Wapres),dan Akbar Tandjung (mantan Ketua DPRRI).Turut hadir, antara lain, Taufik Kiemas(suami Mega), para fungsionaris PDIP a.l.Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, EmirMoeis, Daryatmo Mardiyanto, BudimanSudjatmiko, dan Hariman Siregar (tokohprodemokrasi).Ada beberapa hasil pertemuan itu:menyayangkan kenaikan harga BBMpada 30 September 2005 dan mengingatkan Presiden Soesilo BambangYudhoyono agar membayar utang negarasebesar 136,3 miliar dolar AS, yang akanjatuh tempo pada 2006 nanti. ■Deklarasi Partai Demokrasi PembaruanAkhirnya, para tokoh PDI-P yang notabene ‘orang-orang terdekat’ Ketua UmumDPP PDIP Megawati Soekarnoputri –namun belakangan–‘berseberangan’—mendirikan partai baru bernama PartaiDemokrasi Pembaruan (PDP).Deklarasi pendirian PDP digelar diJakarta, (1/12). Laksamana Sukardiditetapkan sebagai Koordinator PimpinanKolektif Nasional PDP dan Roy BB Janissebagai Ketua Pelaksana Harian PDP.Dalam acara itu juga diperdengarkanMars PDP karya Sukowaluyo Mintorahardjo. ■ AF, SPBadan Legislasi(Baleg) DPR-RIyang bertugasmenyusun program legislasinasional –populer disebutProlegnas— mengajukan rencana kenaikan anggaran pembuatan UU dari semula Rp 7,5miliar menjadi Rp 36 miliarsetiap tahun. Itu artinya, terjadikenaikan sekitar 400 persen.Ketua DPR-RI, H.R. AgungLaksono, telah menyatakandukungannya pada usulan salah satu alat kelengkapan DPRitu. Pertimbangan Agung, untuk membuat sebuah UU membutuhkan biaya Rp 300 juta-Rp500 juta, bahkan bisa mencapaiRp 700 juta.“Itu bukan semata-mata mengejar kuantitas, tapi juga UUyang berkualitas,” kata Agungdi Gedung DPR/MPR, (9/12).Malah, Wakil Ketua UmumDPP Partai Golkar itu menambahkan, anggaran Rp 300juta sampai Rp 500 juta untukbiaya pembuatan satu UU sesungguhnya jauh dari ideal.“Kalau mau ideal, pembahasan satu RUU hingga jadi UUitu bisa mencapai 2,5 miliarrupiah hingga tiga miliar rupiah,” jelasnya.Sangat relevan dengan persoalan itu, Agung juga mengintrodusir bahwa sampai berakhir masa baktinya pada2009, DPR periode 2004-2009 menargetkan 284 UUakan terbentuk.Jumlah UU sebanyak itutercantum dalam Prolegnas2005-2009 yangditetapkan DPRRI pada awalFebruari 2005.Sekadar catatan,dari 284 RUUyang ditargetkanselesai sampai2009 itu, ada 61RUU ‘warisan’dari DPR periode1999-2004.Rata-ratasetiap tahun DPRmematok minimal 50 RUUprioritas tahunan untuk dibahas (bersama pihak pemerintah) dan kemudian ditetapkan sebagai UU.‘Target tersebut harus tercapai karena masih banyakpersoalan yang belum terakomodasi dalam peraturan negara,” ujar Agung Laksonokepada pers di Manado, Sulawesi Utara (4/12).Merujuk pada pernyataanAgung Laksono bahwa ongkosmembuat satu UU sekitar Rp500 juta, maka untukmembuat 50 UUdibutuhkanbiaya sebesar Rp25 miliar (50x Rp500 juta) setiaptahun.Dengan demikian, total jenderal uang negarayang digunakanDPR periode2004-2009 untuk membuat 284UU mencapaiRp 142 miliar (284xRp500 juta). Sungguh sebuah ongkos politik yangbesar!! ■ AFHIGHLIGHT POLITIKM. JUSUF KALLA5 TOKOH POLITIKAGUNG LAKSONO
