Page 54 - Majalah Berita Indonesia Edisi 07

54 BERITAINDONESIA, Januari 2006BERITA EKONOMIBirokrasi yang masyarakat kenal ‘basah’ ini membutuhkanreformasi agar segera kembali menjadi lembaga pemerintahyang terhormat, bersih, profesional, dan akuntabel.Dibutuhkan keberanian dari dalam untuk memulai.Imigrasi Disorot TajamPresidenF ungsi pelayanan danpemeriksaan yang menjaditugas pokok DirektoratJenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, secara khusus mendapat sorotan tajam dariPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.Koran Tempo Selasa (20/12), menulis,Presiden meminta agar Ditjen Imigrasidiperiksa secara menyeluruh. Praktekpenyimpangan di bagian keimigrasiansudah cukup serius. Berdasarkan laporanyang masuk ke mejanya, Presiden menyebutkan penyimpangan terjadi dibidang keamanan, misalnya dalam halmekanisme pengawasan lalulintas orang,dan di bidang ekonomi, menyangkutpembayaran fiskal dan paspor.Di hari yang sama Bisnis Indonesiamengangkat sikap tegas Presiden yangakan memberantas penyimpangan dijajaran keimigrasian. Berbicara di Kantornya, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah akan mengambiltiga langkah dalam menyelesaikan masalah keimigrasian. Pertama, melakukanpemeriksaan dan investigasi untuk menegakkan hukum.Kedua, melakukan restrukturisasi atautata ulang lembaga sehingga menjadi lebihkredibel. Dan ketiga, meningkatkan kapasitas lembaga seperti menggunakan teknologi informasi sehingga sistem pelayanan menjadi lebih cepat namun benar.Tak Direspon dari DalamKendati lembaganya sedang disorotiDirjen Imigrasi Imam Santoso lebihbanyak berdiam diri saja. Samsuri dariBerita Indonesia, yang mencoba memintapenjelasan resminya tentang peta persoalan yang sesungguhnya, hanya dapatberjumpa dengan Juru Bicara DitjenImigrasi Soepriatna Anwar.Anwar dengan klise menyebutkan, bilaada oknum yang melakukan penyelewengan dimintanya kepolisian untuktegas menindak sebab itu sudah masukrambu pidana. Tentang wajib bayar fiskalterhadap WNA dan WNI, kata Anwar,yang paling tentang pembayaran ituadalah petugas fiskal. Sejak tahun 2001tanggungjawab fiskal sudah diambil alihDitjen Pajak, petugas Imigrasi hanyabertindak mengawasi lalulintas orang.Tentang pernyataan Presiden bahwapraktek penyimpangan di bagian keimigrasian sudah cukup serius, sampaisampai dibutuhkan tiga langkah dalammenyelesaikannya, Soepriatna terlihatenggan berkomentar. “Itu bukan kapasitassaya untuk menjawab, yang terpentingsekarang bagaimana kami berusahamemberikan pelayanan sebaik-baiknyasesuai dengan aturan dan prosedur yangberlaku.”Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. 527/PJ/2001,tentang kewajiban pembayaran pajakpenghasilan orang pribadi yang akanbertolak ke luar negeri (Fiskal LN), Anwarmengatakan itu langsung diberikan olehpetugas pajak.“Masalah ini kurang sosialisasi, atau adasebab lain, sehingga Presiden RI dengannada marah besar langsung menonjokagar memeriksa terjadinya praktek penyimpangan di tubuh Ditjen Imigrasi,”terang Soepriatna Anwar.Sorotan terhadap Ditjen Imigrasi mencuat tatkala Presiden berada di KualaLumpur, Malaysia, dalam rangka KTTASEAN dan KTT Asia Timur pertengahanDesember 2005. Di situ, Presiden dilaporioleh para investor asing yang berminatmenanam modal di Indonesia, pelayananimigrasi buruk dan menghambat masuknya mereka ke Indonesia.Bersamaan itu sedang ramai pula laporan media massa perihal dugaan penyimpangan keimigrasian di KJRI Penang danKBRI Kuala Lumpur, yang merugikannegara hingga Rp 50 miliar. Kepolisiansendiri sedang mengusut pula dugaankasus penggelapan fiskal yang diperkirakan mencapai triliuan rupiah. ■ HTDepository Receipt (ADR) yang tercatatdi New York Stock Exchange.“Kami akan membeli kembalisebanyak-banyaknya 5% dari saham yangditerbitkan,” kata Arwin Rasyid, DirutTelkom, yang menyiapkan dana pembelian maksimal Rp 5,25 triliun. RUPSLBjuga membahas pengkajian ulang multilisting saham. Tim pengkajian beranggotakan Komisaris dan Direksi Perseroan.Presiden Bertemu InvestorAsing: Presiden Susilo BambangYudhoyono mengelar pertemuanPerikanan Domestik Lesu: Pertumbuhan sektor perikanan dan kelautandomestik lesu. Iklim investasi yang tidakkondusif diduga pemicu utama. DirekturUsaha dan Investasi, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), SyafrilFauzi, menyebutkan investasi sektorkelautan dan perikanan di dalam negerimasih rendah. Sejak tahun 1999-2004realisasi investasi PMA sektor ini hanya284,4 juta dolar AS, dan PMDN Rp1047,7 miliar. Kuota ekspor juga takterpenuhi sebab banyak perusahaanpengolahan yang tidak beroperasi ataudibawah standar.RUPSLB Telkom: Siaran Pers PTTelkom Tbk, yang diterima Berita Indonesia menyebutkan, terdapat tigaagenda utama Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yangdilangsungkan di Jakarta, Rabu (21/12).Yakni, perubahan dan penyusunankembali Anggaran Dasar Perseroan,rencana pembelian kembali sahamPerseroan, dan penetapan konsep/rumusan kompensasi bagi PengurusPerseroan. Ketiga agenda disepakatioleh pemegang saham.Perseroan akan membeli kembali(buyback) saham berbentuk AmericanHighlight Ekonomi:Salah satu Kantor Pelayanan Imigrasi diJakarta.