Page 53 - Majalah Berita Indonesia Edisi 08

BERITAINDONESIA, 10 - 23 Februari 2006 53(BERITA POLITIK)Sejumlah kalangan mengusulkan agar pos dana taktis Presiden sebesar Rp 2 miliarperbulan dan dana taktis WakilPresiden (Wapres) senilai RP 1miliar perbulan yang saat inimasih tercantum dalam anggaran negara dihapuskan saja,atau minimal direstrukturisasialias dibenahi.Alasannya, selain nilainyateramat besar, peruntukan danpertanggungjawabannya puntidak jelas.“Saya sepakat dana taktis itutidak ada lagi,” ujar Ketua FPAN DPR, Abdillah Toha diJakarta (3/1). “Untuk kebutuhan Presiden/Wapres yangbersifat mendesak, sebaiknyadimasukkan dalam dana representasi”.Senada dengan Toha, mantan Ketua MPR-RI yang jugatokoh PAN, Amien Rais, berpandangan dana operasionalatau dana taktis bagi pejabattinggi negara sebaiknya dihapus karena menjadi sumberkorupsi.“Dana taktis penggunaandan pertanggungjawabannyatidak jelas, karena itu menjadipeluang terjadinya korupsi,sehingga perlu dihapus,” ucapmantan Ketua Umum DPPPAN itu di Jakarta (4/1).Pendapat Ketua DPR-RI,Agung Laksono, agak berbeda.Menurutnya, dana taktis ituharus direstrukturisasi karenasudah tidak sesuai lagi dengankondisi sekarang dan agar adatransparansi pada anggarannegara.Pos dana taktis ini sudahterjadi sejak zaman PresidenSoeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan MegawatiSoekarnoputri. “Pos dana taktismerupakan peninggalan sistemlama yang tidak sesuai lagiditerapkan di masa sekarang,”tandas Agung di Jakarta (2/1).Sebelumnya, pada 1 Januari2006, jurubicara Presiden Andihadir, 5 orang mendukungangket dan 6 lainnya mendukung interpelasi. Hanya FPDIP dan F-PKS yang konsisten mendukung hak angket.Adakah risiko politis diterima PKS menyusul sikap konsisten fraksinya di Senayan?Seperti dipahami, PKS memiliki tiga menteri di KIB.Mereka adalah Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Perumahan Rakyat YusufAsy’ari, dan Menteri Pemudadan Olah Raga AdhiyaksaDault.Presiden PKS Tifatul Sembiring, kepada Rakyat merdeka, di Jakarta (20/1), menegaskan DPP PKS mendukung langkah para kadernya diSenayan. “Meskipun ada kaderkami di kabinet, kan nggakmesti PKS lumpuh di DPR,”tegas Tifatul, menanggapi kritik yang dilontarkan Golkar danDemokrat yang menyebutkan,PKS hanya mau jabatan menteri tapi tidak mau membelapemerintah.“Kalau sikap kami dianggapmengancam dan mengganggupemerintah, presiden punyahak prerogatif memberhentikan menteri-menterinya. Bagikami, itu (pencopotan) tidakmasalah,” cetus Ketua F-PKSMahfudz Siddiq, di kesempatanberbeda. Akankah ada perombakan di KIB?”■ AFHIGHLIGHTS POLITIKKontroversi Dana TaktisPresiden/WapresNgabalin KembalikanRp 50 Juta TunjanganOperasionalSelama 2006Ada 76Pilkada di IndonesiaMalarangeng menyampaikanklarifikasi menyusul kontroversi soal dana taktis ini. Andimenyatakan, dana taktis Presiden tahun 2006 sebesar Rp 2miliar perbulan bukan untukkeperluan pribadi presiden.Penggunaannya pun dipertanggungjawabkansesuai ketentuanperundang-undanganyang berlaku.Kata Andi, danataktis itu tidak mengalami kenaikandalam APBN2006. Besarannya pun tetap sama sejak tahun2003, atau sejakpemerintahan Megawati Soekarnoputri.Anggota DPR-RI dariFraksi Bintang PeloporDemokrasi (F-BPD) mengembalikan uang tunjanganoperasional komunikasi intensif miliknya yang diterimanya secara rapel pada Desember 2005 kepada kas negara.Uang itu dikembalikan melaluiBank mandiri Cabang GedungDPR/MPR-RI.Politikus dari Partai BulanBintang itu menganggap uangyang dterima itu cenderungharam. “Nurani saya tidak siapmenerima uang ini karenasubhat, artinya 99,9 persenmendekati haram,” jelas priayang sosoknya mudah dikenalidari sorban yang selalu melilitdi kepalanya itu.Ngabalin adalah anggotaDPR kedua yang mengembalikan uang rapel tersebut. Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, Jacobus MayongPadang, telah berbuat serupa.Yang membedakan keduanya,Jacobus mengembalikan uangnya melalui Setjen DPR, sedangkan Ngabalin mengembalikannya lewat Bank Mandiri digedung DPR/MPR Senayan.Pada tahun 2006 inisebanyak 76 daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik untuk posisi gubernur, bupati maupun walikota.Menurut Dirjen OtonomiDaerah Departemen DalamNegeri, Kausar AS, di Jakarta(4/1), untuk pemilihan gubernur akan dilakukan di tujuhprovinsi, antara lain SulawesiTengah (16 Januari 2006),Gubernur Papua (16 Februari2006), dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (April2006). Pemilihan bupati/walikota diawali oleh pemilihanBupati Cianjur, Jawa Barat (7Januari 2006). ■ AF,SPALI MOCHTAR NGABALIN