Page 32 - Majalah Berita Indonesia Edisi 09
P. 32
BERITA OPINI32 BERITAINDONESIA, 23 Maret 2006Seusai pelantikan Kabinet IndonesiaBersatu 21 Oktober 2004, PresidenYudhoyono menyampaikan dua pesankepada saya sebagai menteripertahanan. Pertama, agar netralitasDephan/TNI dijaga. Kedua, pengelolaan anggaran Dephan/TNI dilaksanakan dengancermat agar tidak terjadi penggelembungan dalampengadaan alat utama sistem senjata.Dua pesan itu bisa dipahami karena, selama puluhantahun sejak 1952, peran politik TNI, khususnyaAngkatan Darat, telah serba-hadir, serba di depan, danserba menentukan.Selama masa demokrasi parlementer 1945-1959,demokrasi terpimpin 1959-1966, dan Orde Baru 1966-1998, kehidupan politik nasional diwarnai satu halmendasar: lemahnya kemampuan pemerintahan sipil.Pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kelurahan,hingga desa, semua partai politik, Ormas pemuda,paguyuban, organisasi keagamaan unsur-unsur yangkini dikenal sebagai masyarakat madani lebih berfungsisebagai kerumunan orang yang berputar pada tokoh.Namun, konsolidasi organisasi tak pernah dibenahidengan seksama.PNI, Masjumi, Nahdlatul Ulama, PKI - empat besarpada pada demokrasi parlementer tidak pernah mantapdan berlanjut melaksanakan konsolidasi. Di masademokrasi terpimpin Presiden Soekarno, partai politikkesayangan PNI tak pernah menjelma menjadi organisasi yang mencerminkan kemampuan organisasi yangberjangkau nasional menyeluruh.Bahkan PKI, dengan 25 juta anggota pada puncakkejayaan 1965, ambruk setelah terlibat dalam G30/September, Oktober-Desember 1965, dihancurkan kekuatanmasyarakat dan TNI.Semasa Orde Baru, Presiden Soeharto mengonsolidasikan pemerintahan yang kuat dengan membangun jalur ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar) pascaPemilu 1971. Mesin politik ABG menjamin stabilitaspolitik yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen setahun selama lebih dari 25 tahun.PDB per kapita Indonesia 250 dollar AS/tahun (1971)menjadi 1.300 dollar AS/tahun (1996). Kuncinya padasoliditas ABG-ABRI (kini TNI) sebagai poros utamastabilitas politik.Menjaga Netrali tJUWONO SUDARSONO**Pesan 21 Oktober 2004 dari PresidenSusilo Bambang Yudhoyono: “Bantusaya menegakkan demokrasi dan hakasasi manusia. Jaga, peliharanetralitas TNI, dan benahi prosespengadaan senjata-perlengkapan TNIdi lingkungan Dephan/TNI.“Posisi SentralDalam format politik ketat-kencang seperti itu, peran TNIyang berpihak kepada birokrasi (Korpri) dan organisasi politiktunggal (Golkar) membuat kedudukan dan peran Dephankam/Mabes ABRI dalam posisi sentral.Menhankam/Pangab selama 1969-1998 menjadi bagiankemampuan Presiden Soeharto terpilih berulang dalam Pemilu1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan kemenangan di atas62 persen.Turunnya Presiden Soeharto 21 Mei 1998, reformasi politikekonomi, dan sosial menghasilkan format baru supremasi sipil,
