Page 33 - Majalah Berita Indonesia Edisi 09
P. 33
BERITAINDONESIA, 23 Maret 2006 33(BERITA OPINI)tas TNIpenghormatan pada asas-asas demokrasi dan hak asasimanusia, akuntabilitas dan “keluarnya TNI darigelanggang politik praktis”.Adalah Yudhoyono bersama 24 perwira tinggi diMabes ABRI sejak Oktober 1997 menggulirkan gagasan“redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi“ peran TNI dalamtatanan politik Indonesia. Harapan tersirat, kalangansipil meningkatkan kemampuan tata pemerintahan.Selama tahun-tahun transisi 1999-2004, tiga perwiratinggi TNI berperan besar dalam mengawal transformasipolitik Indonesia sejak Mei 1998: Jenderal TNI SusiloBambang Yudhoyono (Menko Polkam, 2000-2004),Laksamana TNI Widodo AS (Panglima TNI, 1999-2002)dan Jenderal TNI Endriartono Sutarto (Panglima TNI,2002-2006).Dalam masa pemerintahan BJ Habibie, AbdurrahmanWahid, dan Megawati Soekarnoputri, ketiga presidensipil itu berusaha memperoleh dukungan TNI kepadapartainya (Golkar-BJ Habibie, PKB-AbdurrahmanWahid, dan PDIP-Megawati Soekarnoputri).Tetapi dengan cerdas, Yudhoyono, Widodo AS, danEndriartono menjaga jarak agar TNI tidak dipakai untukkepentingan partai politik atau koalisi partai yangdipimpin masing-masing presiden sipil tadi.Yudhoyono sendiri menghadapi kendala gerak sebagaicalon presiden selama kampanye pemilu legislatif(Maret-April 2004) dan Pemilu presiden (Juni-September 2004). Termasuk penghadangan aparat pemda danpolisi untuk mengunjungi Pacitan, Jawa Timur.Pemantapan CitraBelajar dari pengalaman masa lalu dan pengalamanpribadi sebagai calon presiden, Presiden Yudhoyonomenyampaikan pesan 21 Oktober 2004. “Bantu sayamenegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Jaga,pelihara netralitas TNI, dan benahi proses pengadaansenjata-perlengkapan TNI di lingkungan Dephan/TNI.Dalam Pemilu 2009 saya ingin semua calon presidenmenang atau kalah dengan cara demokrasi, terhormat,dan fair. TNI tidak boleh dilibatkan dalam politikpraktis”.Pengangkatan Marsekal TNI Djoko Suyanto (AAU1973) sebagai Panglima TNI pertama dari AngkatanUdara adalah langkah pemantapan netralitas TNI untukdua tahun mendatang.Tak perlu dikhawatirkan adanya posisi strategis TNIdipegang Angkatan’73. Misalnya Laksamana TNI SlametSoebijanto (KSAL), Mersekal TNI Herman Prayitno(KSAU), Mersekal Madya TNI Toto Rijanto (WagubLemhannas), Laksda Imam Zaky (Wakil Irjen MabesTNI). Adalah logis jika dua tahun lagi, KSAD kini, DjokoSantoso (Akmil’75), menjadi Panglima TNI menjelangPemilu 2009. TNI harus dan tetap netral.Atas tekad Yudhoyono itu, seandainya tokoh Angkatan Darat ditetapkan sebagai Panglima TNI tahun2008, hal itu bukan berarti Presiden Yudhoyono akanmenggunakan TNI guna menggalang kekuatan partaipolitik seperti dilakukan empat presiden sebelumnya.Lagipula, menjelang 2008-2009, jika masyarakatmadani-terutama partai politik benar-benar membenahidiri, maka tekad dan janji Yudhoyono (21/10/2004) itubenar-benar dilaksanakan dengan seksama. Pemimpinpartai politik seharusnya menyambut tekad PresidenYudhoyono, Pemilu 2009 harus dilaksanakan secarademokratis, terhormat, dan fair.Dalam politik, tekad saja bukan jaminan. Namun,Presiden Yudhoyono sadar, pengalaman “pengerahan”TNI dan Polri sebagaimana dilakukan para pendahuluselama 1999-2004 telah menciptakan antipati publik(dan TNI khususnya) serta akan memunculkan citradirinya sebagai pemimpin yang tidak demokratis, tidakterhormat, dan tidak fair.Dengan kata lain, keinginan Presiden Yudhoyonomenjaga netralitas TNI demi demokrasi, supremasi sipil,dan hak-hak asasi manusia adalah bagian memeliharakredibilitas dan integritas politiknya. ■* Dikutip secara utuh dari artikel yang dimuat pada14 Februari 2006 di Website Markas Besar TNI.** Menteri Pertahanan RI dalam Kabinet IndonesiaBersatu.
