Page 48 - Majalah Berita Indonesia Edisi 09
P. 48
BERITA POLITIK48 BERITAINDONESIA, 23 Maret 2006Julukan–‘Tokoh Inovasi Politik’ agaknya pantasdiberikan kepada Wakil Presiden (Wapres) M. JusufKalla. Beliau sering melontarkan ide yang inovatifseputar dinamika politik di Indonesia. Sebelumnya,Wapres pernah mengusulkan agar pegawai negerisipil (PNS) sebaiknya bergabung ke partai politik.Alasan Wapres, kalangan PNS banyak yang profesional.Awal Februari silam, Wapres mengusung gagasan baru. Apaitu? Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengusulkan agarsejumlah pemilihan kepala daerah (Pilkada) diselenggarakansecara serentak atau bersamaan dengan pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres) 2009.Alasannya, selama ini hampir sepanjang tahun, waktu habistersita untuk pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah sehinggatidak ada lagi waktu untuk memikirkan hal-hal lainnya. Alasanlain, kata Wapres, efisiensi waktu dan biaya.Sebagaimana dikutip Suara Karya (11/02), Wapres Jusuf Kallamengusulkan penyatuan penyelenggaraan Pilpres dan sejumlahPilkada demi efisiensi nasional.“Saya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah memintakepada F-PG (DPR, red.) untuk membicarakan itu secepatnyademi efisiensi nasional. Intinya agar ada suatu penyederhanaanperistiwa politik nasional, demokrasi kita sederhanakan, janganbertele-tele seperti sekarang,” tandas Wapres.Lebih jauh, tulis koran milik Partai Golkar itu, Wapres JusufKalla menginginkan agar Pemilu hanya dua kali saja: PemiluLegislatif (DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota) dan PemiluEksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota). Jadi, rakyatcukup dua kali memilih dan biayanya menjadi lebih efisien danmurah.Menurut Media Indonesia (9/2), Wapres Jusuf Kallamenyampaikan usul tersebut pertama kali saat menerima KomisiPemilihan Umum (KPU), di Kantor Wapres, Jakarta. “Tadi adagagasan dari Wapres agar sebagian dari Pilkada digabungkandengan Pilpres dan sebagian lagi sendiri,” kata DR. RamlanSurbakti, Wakil Ketua KPU, membenarkan.KPU mengusulkan revisi atas UU tentang Partai Politik danUU Pemilu diselesaikan akhir 2006 sehingga pada 2007 sudahbisa dimulai tahapan Pemilu 2009.Yang namanya usul tidak selalu mendapat dukungan. Takterkecuali usul Wapres soal penyeragaman waktu pelaksanaanPilpres dan Pilkada ini. Adalah Partai keadilan Sejahtera (PKS),antara lain, pihak yang menolak usul tersebut. Alasan PKS,penggabungan itu justru akan membuat demokrasi menjadi tidaksehat.Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Razikun,menyatakan sistem Pemilu Indonesia sangat kompleks bahkantermasuk paling rumit di dunia.“Banyak partai politik dan Caleg. Kalau ditambah Pilkada,kualitas demokrasi akan berkurang,” ucapnya seperti dikutipRepublika (13/2). Untuk saat ini, lanjutnya, ide penyatuanPilpres dan Pilkada sulit diwujudkan karena secara teknis masajabatan kepala daerah beragam. Apalagi Pilkada sudah lamaberlangsung dan diatur secara khusus dalam UU PemerintahanDaerah. ■ AFPilpres-Pilkada SerentakDengan pertimbangan efisiensi biaya danwaktu, Wapres Jusuf Kalla mengusulkanpemilihan presiden/wakil presiden danpemilihan kepala daerah digelar bersamaan.Mengapa PKS menolak?DPD Mesti FokusPengawasanKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Assiddiqiemenyatakan, agar populer di mata masyarakat, DPD harusmemfokuskan kinerja pada fungsi pengawasan terhadappemerintah dan jangan berupaya menandingi DPR dalamfungsi legislasi (pembentukan UU).Menurut Jimly di Bukittinggi (30/1), dalam fungsi legislasi,tugas DPD hanya sebagai badan pertimbangan DPR yangtidak mengikat dan tidak juga bisa mengambil keputusan. ■WAPRES JUSUF KALLA
