Page 45 - Majalah Berita Indonesia Edisi 23

BERITAINDONESIA, 19 Oktober 2006 45BERITA DAERAHsarena sudah punya uang. Tapi, karena tidak punya apa-apa, mau pulang kampungmalu – akhirnya, mereka kembali lagiuntuk bekerja di Malaysia.Kasus ini tak pelak, telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dalam kunjungannya ke Nunukan awal bulan Marettahun 2005 lalu, berbicara di hadapan858 orang TKI korban pengusiran dari Sabah di barak penampungan MambunutNunukan. Presiden SBY berjanji akan segera menyelesaikan kasus yang menimpaTKI yang bekerja di luar negeri. “Jika maukembali ke Malaysia, urus dulu suratsuratnya, kelengkapan dokumen. Jangansampai kalian buat malu di negara orang,”kata Presiden SBY ketika itu.Tudingan terhadap pemerintahan SBYyang dinilai tidak serius terhadap ucapannya, bukan tidak beralasan. Soalnya, selain Presiden SBY dan Wakilnya JusufKalla, sudah ada 16 menteri, yang datangberkunjung ke daerah yang berbatasanlangsung dengan Negara Bagian Sabah,Malaysia Timur ini. Namun, hinggasekarang, tidak ada tindakan yang dilakukan. “Padahal, mereka sudah tahu apayang harus dilakukan, karena ini menyangkut harga diri dan martabat bangsaIndonesia. Atau, apakah tidak ada niatmereka untuk menjaga negara ini?” kataZainuddin, balik bertanya.Menurut Zainuddin, solusi yang tepatmengatasi masalah ini hanyalah dengantindakan menahan semua TKI yang dideportasi ke Nunukan. “Semua TKI yangdipulangkan ke Nunukan, kita tampung.Makan dan uang tunggu mereka untuk beberapa bulan dijamin pemerintah pusat.Saya yakin, hanya dalam tempo dua bulan, pasti perekonomian Sabah akan lumpuh total karena tenaga kerja tidak ada.Para pengusaha di sana pasti akan berteriak kepada pemerintahnya dan Pemerintah Malaysia pasti datang membujukPemerintah Indonesia.Pada saat itulah dibuat perjanjiandengan melibatkan peranan InternationalLabour Organization (ILO). Karena sampai sekarang, jika Malaysia memperlakukan TKI semena-mena, sanksi apa yangbisa dijatuhkan. Sementara peranan ILOapa? Pemerintah RI-Malaysia tak ubahnya bermain tanpa wasit. Inilah persoalanmendasar TKI - ditambah TKI ilegal.Kerjasama kedua negara Indonesia-Malaysia bagaimana, dan peranan wasit ILOapa? Seharusnya, Pemerintah Pusattanggap, ketika MOU dilanggar, siapayang bertanggungjawab.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Drs. PetrusKanisius, M.Si juga menilai, persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakankewenangan Pemerintah Pusat. Timbulnya berbagai permasalahan yang dialamiTKI dikarenakan lemahnya kinerja Pemerintah Pusat yang selama ini hanya datangmelihat, monitoring, kemudian pulangtanpa ada tindakan yang dilakukan.Menurut Petrus, Sabah sebenarnya, sepenuhnya bergantung kepada tenaga kerja Indonesia. Ia mengambil contoh, kejadian pada tahun 2002 lalu, ketika 60.000orang TKI yang dideportasi ke Nunukan,terlambat kembali ke Sabah. Padahal,mereka bukan ditahan, tetapi tertahankarena keterlambatan urusan dokumen.Akibatnya, apa yang terjadi? Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit, coklat, industri perkayuan di Sabah kalangkabut. Ribuan ton kelapa sawit membusuk, begitu juga dengan buah kakao ataucoklat. Sementara, di bidang industri perkayuan, semua pabrik berhenti beroperasikarena tenaga kerja tidak cukup. Tinggalsekarang, apakah Pemerintah Pusat siapmengeluarkan biaya untuk menampungdan memberi uang jaminan kepada TKIyang dideportasi?Selain itu, kata pejabat yang di masakecilnya bercita-cita menjadi pastor ini, iaberharap agar sistem geometric pasporditinjau kembali. “Kalau bisa, jangandululah diberlakukan untuk TKI. Kasihanmereka, karena akibatnya nanti, TKI yangbermasalah tidak bisa masuk lagi kenegeri jiran sana mencari makan,” katanya berharap. „ SLPn dari kapal di Pelabuhan Tunontaka Nunukan.Ngobrol dengan TKI. Presiden SBY berbincang-bincang dengan salah seorang TKI yang dideportasidi barak penampungan Mambunut, Nunukan.foto-foto: berindo sl pohan