Page 24 - Majalah Berita Indonesia Edisi 26
P. 24
24 BERITAINDONESIA, 07 Desember 2006BERITA UTAMAReformasi Lembaga KepresDinamika kepemimpinan Presiden Susilo BambangYudhoyono dengan Wapres Jusuf Kalla, yang antara lainterkait dengan pembentukan Unit Kerja Presiden untukPengelolaan Program Reformasi (UKP3R), telahmencelikkan pemahaman berbagai pihak betapapentingnya pengaturan lembaga kepresidenan yang sesuaidengan amanat konstitusi.kelancaran penegakan hukum,” kataKetua Majelis Anggota PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia(PBHI), Hendardi, berbicara kepada persdi Jakarta, Selasa (7/11).Hendardi didampingi Teten Masduki(ICW), Gadis Arivia Effendi (JurnalPerempuan), Usman Hafid (Kontras),Rachland Nashidik (Imparsial), BambangWidodo Umar (dosen UI), Asvi WarmanAdam (LIPI), dan Rafendi Djamin (Human Right Working Group, HRWG),sama-sama menentang keras penggunaanisu-isu keagamaan dan sentimen kulturalyang picik di dalamnya, yang ditujukanuntuk menghalangi atau menyeleksi figurfigur yang ditunjuk Presiden bagi UKP3R.Anas Urbaningrum, Ketua DPP PartaiDemokrat mengakui Presiden SusiloBambang Yudhoyono kurang memilikikepercayaan terhadap legitimasi politikyang dia peroleh dari rakyat melaluipemilihan langsung. “Akibatnya, sistempresidensial yang mengakomodasi multipartai dalam kabinetnya kurang efektif,”kata Anas.Mantan Ketua PB HMI ini mensinyalirsikap mendua yang ditunjukkan PartaiGolkar telah menyulitkan posisi PresidenSusilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kedepan SBY akan selalu dihadapkan padapenagihan politik yang dilakukan Golkar.“Kondisi itu akan menjadi ganjalan seriusbagi Presiden SBY,” tegas Anas.Sikap mendua yang dimaksud mantananggota KPU itu adalah, adanya ancamanbahwa Golkar akan menarik dukungandari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).Padahal, di sisi lain Jusuf Kalla sebagaiketua umum Partai Golkar menjabatWakil Presiden.Menurut Anas, Golkar ke depan jugabakal menciptakan interpretasi politikpublik secara leluasa. Paling tidak ada duapenafsiran yang akan dikembangkan.Yakni, penafsiran bahwa kegagalan kabinet adalah kegagalan SBY serta keberhasilan kabinet milik SBY-JK.Perlu DireformasiPengamat politik Eep Saefullah Fatahdalam analisis politiknya berjudul “Mereformasi Kantor Presiden”, dimuat diharian Kompas, Selasa (7/11), menulis,diskusi soal UKP3R memanas karenabertemu faktor politik (resistensi WakilPresiden dan Partai Golkar), faktor primordial (penggunaan isu agama untukmenolak personalia), dan faktor intelektual (catatan dan resistensi kalanganpengamat dan akademisi mengenai kelayakan institusi baru ini).Direktur Ekesekutif Sekolah DemokrasiIndonesia itu menyebutkan, pelembagaandan reformasi Kantor Presiden, apalagidalam sistem presidensial (murni maupunsemi) adalah organ vital sukses kebijakanpublik. Mengabaikannya bisa membuatlembaga Presiden tak bergigi karenakebijakan yang tersendat.“Tak ada rumus baku dalam tata kelolaKantor Presiden,” tulis Eep. Menurutsuami dari mantan presenter Metro TVSandrina Malakiano ini, setelah memerintah selama dua tahun, Presiden SBYembentukan UKP3R sempatmenjadi ibarat bola panas yangmenggelinding ke mana-manadan bebas melibatkan siapasaja. Ada pihak yang memberi komentaryang justru memanaskan situasi, tapi adajuga yang berupaya mendinginkannya.Ada juga pihak yang berkomentar danbersikap ‘abu-abu’. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh misalnya.Usai bertemu Kalla di kantor Wapres,Kamis (2/11), mengatakan hubunganPresiden dan Wapres tak boleh terganggupasca adanya UKP3R.Namun, Paloh mengaku terkejut pembentukan UKP3R tak melibatkan Wapres.Padahal, “Tanpa dukungan Partai Golkar,pemerintah tak akan efektif,” tegas pemilik sejumlah media massa ini.Demikian pula dengan Hasyim Muzadi,Ketua PBNU. Menjawab pertanyaan persusai bertemu Kalla Minggu (5/11), Hasyimmengatakan, siapapun berhak mempersoalkan negaranya jika tidak jelas.Mantan Cawapres pada Pilpres 2004 inimembantah telah terjadi “gerilya” danmanuver untuk “mengeroyok” UKP3R.“Tidak ada itu (manuver). Jangankansaya Ketua PBNU, sebagai warga negara,siapapun berhak mempersoalkan negaranya jika tidak jelas,” kata Hasyim kepadaKompas.Jawaban Hasyim senada betul dengansikap Ketua PP Muhammadiyah, DinSyamsuddin yang bertemu Kalla seharisebelumnya. Bedanya, selain minta dibubarkan, Din menambah alasan tentangketaksetujuannya dengan menyebutUKP3R seolah didominasi oleh kelompoktertentu. Kendati Din tak menyebut siapakelompok tertentu yang dimaksudnya,banyak pihak menyesalkan komentarseperti ini masih muncul.Sementara, tak seperti biasanya, kali inisejumlah pentolan LSM justru beradapada posisi mendukung pemerintah.“Kami memandang setiap inisiatif untukmengatasi kemacetan reformasi, khususnya dalam bidang hukum, sebagai halyang positif. Dengan perspektif inilahkami menilai pembentukan UKP3R, yangsalah satu tugasnya adalah membantuPIstana Negara.