Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 26

BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006 27BERITA KHASBERITAINDONESIA, 07 Desember 2006 27alan Terusbirokrasi. Lembaga ini yakin investasiasing enggan masuk karena penegakanhukum yang masih semrawut.Pada akhir rapat SBY menugaskanMenko Perekonomian Boediono untukmerumuskan pembentukan tim tersebut.21 Maret 2006, Menko mengundang rapatKPK untuk membicarakan kelanjutanrencana tersebut. Pertemuan serupadiadakan awal April. Boediono dipercayaSBY untuk meramu unit kerja tersebut.Dalam lawatannya ke Timur Tengah, SBYsudah memberi indikasi membentuk unitkerja untuk mempercepat masuknyainvestasi asing usai pertemuan denganKamar Dagang dan Industri Arab Saudi.(akhir April), SBY menandatanganiKeppres (17/2006) tentang PembentukanUKP3R, 29 September.Dalam pertemuan pertama (3/11),masih terjadi perbedaan pemahamanantara JK dan SBY tentang UKP3R.Awalnya JK mengatakan kepada pers, dandimuat luas oleh seluruh media cetak danelektronik, bahwa keduanya sepakatmengendapkan pelaksanaan UKP3R.Tetapi SBY, lewat jubirnya Andi Mallarangeng, mengatakan UKP3R tetap dilaksanakan. Kemudian disusun petunjukteknis tentang tata kerja UKP3R. SBYmenegaskan bahwa UKP3R tetap berjalandi bawah koordinasi Menko Perekonomian Boediono.Pada pertemuan empat mata yangkedua (8/11) yang membahas UKP3R,Wapres JK berubah, dan mengatakanbahwa masalah UKP3R sudah selesai.“Saya dan presiden sepakat unit kerja inihanya tim teknis dan saya anggap sudahselesai,” kata JK seperti dikutip InvestorDaily (10/11). Namun masih menegaskanbahwa tugas-tugas pemerintahan tidakperlu dikoordinasi lagi di luar sistem yangtelah ada selama ini. “Sesuai sistemkabinet, mekanisme koordinasi telahberjalan baik. Tidak perlu ada koordinasiyang lain dan itu yang disepakati denganpresiden,” kata JK. Wapres menambahkan, jika presiden memerlukan pembantuteknis, wajar saja hal itu dilakukan gunamemperlancar kinerja presiden. Samahalnya dengan dirinya yang membutuhkan banyak orang yang membantu. JKjuga meyakinkan, nantinya unit kerja itutidak akan mempengaruhi kinerja sistemkabinet, termasuk koordinasi antarapresiden dan wapres. Tadinya JK menyesalkan presiden yang tidak melibatkandirinya di dalam pembentukan dan perumusan tata-kerja UKP3R.Reformasi Jilid IISosiolog, Tamrin Amal Tamagola,menyambut UKP3R dengan sebutan,Momentum Reformasi Jilid Dua (Kompas, 18/11, hal. 7). Di dalam artikelnya,Tamrin memuji penunjukan MarsillamSiamdjuntak, Edwin Gerungan dan Letjen(Pur) Agus Wijoyo yang disebutnyasebagai tokoh reformasi yang tak perludiragukan lagi untuk mengawaki UKP3R.Dia mengharapkan Marsillam membantupenuh lembaga kepresidenan dalampeningkatan kinerja pemberantasankorupsi ekonomi biaya tinggi, illegal logging, perusakan lingkungan alam danpelanggaran HAM. Sedangkan Agusdiharapkan untuk membantu mempercepat bergulirnya reformasi TNI danpembangunan Kepolisian RI. Juga jejakrekor Gerungan di dalam penyehatanekonomi dan perbankan. Dia bekas KetuaBPPN yang sudah dibubarkan.Memang tadinya ada permintaan dariKetua Umum PP Muhammadiyah, DinSyamsuddin kepada SBY, sebagaimanadikutip koran bernuansa Islam, Republika (4/11), untuk segera membubarkan UKP3R, karena unit kerja tersebutdinilainya mengganggu keutuhan dankekompakan dwitunggal Presiden danWapres. Menurutnya, UKP3KR ini sangatpotensial merongrong dwitunggal presiden dan wakil presiden. Din Syamsuddinpunya asumsi bahwa pada tingkat pimpinan nasional untuk menyelesaikan masalah bangsa, mandat rakyat yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden bersifat kolektif. Artinya, merekadipilih satu paket, dan mereka mempunyai pemilih masing-masing.Namun Jubir presiden Andi Mallarangeng meminta koran sore cukup berpengaruh, Suara Pembaruan (4/11)untuk meminta komentar dari Boediono.Sebab baginya, Kantor Presiden sudahmenjawab hal itu. Sebelum adanya penjelasan resmi dari Presiden SBY tentangpembentukan UKP3R, kalangan DPRmenyambut unit kerja tersebut denganhujan kritik. Banyak anggota Dewan yangmenyatakan sikap mereka tidak akanmenyetujui anggaran untuk UKP3R.“Sulit bagi kita di DPR untuk menyetujui anggaran sebuah lembaga yangkeberadaannya tidak pernah dibicarakansebelumnya. Kita sulit menyetujui untukUKP3R bila pembentukannya masihmenjadi pertanyaan dan perdebatan,”kata Wakil Ketua Komisi II Priyo BudiSantoso seperti dikutip Media Indonesia(7/11). Namun Ketua Dewan PerwakilanDaerah La Ode Ida memberi pernyataanyang bertolak belakang. Kata La Ode,polemik seputar pembentukan UKP3Rtidak hanya akan mengganggu hubunganpresiden dan wakil presiden, tetapi jugapelaksanaan berbagai program pembangunan dan reformasi.Sedangkan Marsillam yang ditunjukmemimpin UKP3R, mengatakan semuadalam persiapan, tidak ada yang perludipermasalahkan. Dia enggan memberikomentar tentang penolakan Golkarterhadap unit kerja yang dipimpinnya.Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB)Iman Sugema, melihatnya dari sudutkonstelasi asing di Indonesia sangat besardan punya kepentingan untuk menempatkan orang-orang yang tidak capable danmudah disetir. Dia meragukan kompetensi orang-orang yang duduk di UKP3Rdibandingkan dengan lembaga serupa seperti di Amerika dan Inggris yang biasanya dijabat oleh para profesor. “Pembentukan UKP3R sangat berbeda denganyang ada di luar, apalagi lembaga baruyang dibentuk seringkali menempatkanorang yang selalu membuat kesalahansehingga mudah diarahkan,” kata Imankepada Investor Daily (11-12/11). „ SHo Bambang Yudhoyono dan Wakilutup perbedaan mereka tentang jalan terus. Namun bagi sebagianh, tampaknya lembaga ini masihi hati mereka.