Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 28
P. 20
20 BERITAINDONESIA, 04 Januari 2007BERITA UTAMAIndonesia. Kata Neta, semestinya pembenahan di kepolisiandimulai dari awal, sejak rekruitmen. Sistem rekruitmen mestinya dilakukan secara ketat, kataNeta, jika ingin membenahmentalitas dan moralitas polisi.Ini tidak akan pernah terjadi,karena sudah jadi rahasia bahwauntuk diterima sebagai polisiharus membayar puluhan jutarupiah. Pasaran untuk Jakartasekitar Rp 35 juta, demikianmenurut Neta.Kata Neta, bagaimana mentalitas bisa benar kalau perekruitmennya seperti ini. Tentumereka mencari penghasilan“haram” untuk menutup uangmasuk yang mereka keluarkan.Kalau tidak menilang seenaknya, dia akan menjadi calo ataumengumpulkan uang pungli. Ituyang terjadi ditingkat bawah,kata Neta, sedangkan di tingkatatas dikenal budaya setoran.IPC telah berulangkali melakukan investigasi terhadap pengurusan SIM. Kata Neta, dariseluruh pelayanan publik yangdiberikan polisi, pengurusan SIMyang paling bobrok. Tadinyabanyak calo yang berpakaiansipil. Tetapi mereka berhasildikurangi, sekarang kembali kecalo berpistol. Dalam hal pengurusan SIM banyak hal yangdibikin samar-samar. Penentuanhasil ujian teori dan praktikdiputuskan sepihak oleh penguji.Neta menyarankan agarSIM tidak lagi ditangani olehDirektorat Lalu Lintas Polda,tetapi diserahkan ke lembagalain yang diawasi oleh publik.Dalam penerbitan SIM, polisitelah melampaui wewenangnya. Semua wewenang ada dipolisi; kebijakan, penerbitan,pengawasan dan penindakan.“Ini kan sangat tidak adil, seharusnya dilakukan oleh lembaga yang terpisah,” kata Neta.Calo SIM makin subur karenaadanya monopoli, sehingga orang-orang yang sebenarnya tidakpatut mendapatkan SIM, karenamampu membayar jumlah yangditentukan oleh calo, maka mereka pun diberi SIM. Salah satuakibatnya, mereka ugal-ugalan dijalan raya dan membahayakanjiwa orang lain. “Sudah saatnyapemerintah dan DPR menganggap hal ini perlu dibenahi,” kataNeta. HB, SB, SHPolisi Jangan Urus SIMKepercayaan publik terhadap polisisemakin merosot seiring denganamburadulnya pelayanan publik yangmereka berikan.aradigma baru polisimasih berlumur percaloan. Biro jasa, termasuk sekolah mengemudi, masuk dalam daftarcalo yang diakui kepolisian.Mereka mendapat pelayanankhusus ketika mengajukanSIM untuk langganan mereka.Tentu dengan uang setorankhusus pula. Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara(AMIPKA) menuding Ditlantas Polda Metro Jaya memelihara calo SIM. “Ditlantas telahmemberikan otoritas khususkepada calo terhormat,” kataDirektur AMIPKA, David R.Betz, sebagaimana dikutipoleh Tempo News Room.Calo SIM itu berkedok jasakursus mengemudi mobil, menguasai jalur-jalur tertentu dalam lingkungan pembuatanSIM. “Sistem KKN di Ditlantas, kata David, diawasi ketattim khusus polisi agar tidakbocor keluar. Karena itu, diameminta Mabes Polri mengevaluasi kinerja Ditlantas Polda.Wartawan Berita Indonesiasempat memergoki seorangPolisi Lalu Lintas menghentikan sebuah mobil dan meminta uang imbalan pada pengemudi. Dia tak peduli apakah itutempat umum atau tersembunyi. Polantas tersebut meminta imbalan setelah mencaricari kesalahan si pengemudi.Tentu polisi yang berperilaku seperti itu tidak mau tahudengan paradigma baru yangditerapkan oleh pimpinanPolri. Dan sudah menjadirahasia umum, bahwa polisiyang bertugas di jalan rayapunya kewajiban untuk menyetor ke atasan dalam jumlah tertentu. Tetapi Polantasdi Depok, Jawa Barat, memberlakukan cara lain. Mengenakan wajib setoran kepada para sopir kendaraanumum untuk melewati jalurjalur yang tadinya dilaranguntuk mereka. Tampaknya initerhormat—meskipun tetapmelanggar aturan—daripadamenilang serampangan dijalan-jalan.Belum BerubahSurvey yang dilakukan Kementerian PendayagunaanAparatur Negara (PAN) bekerja sama dengan konsultanindependen MUC ConsltingGrup - lembaga yang terafiliasidengan Russel Bedford Internasional - menyebutkan bahwa selain BPN, Dinas Perhubungan dan Samsat menempati peringkat atas sebagaiinstansi yang rawan biaya takresmi dalam pelayanan kepadapublik. Hasil survey tersebutdisampaikan dalam seminarbertajuk efektivitas Implementasi Inpres No 5 Tahun 2004di hotel Aryaduta, Jakarta (15/12). Hal yang senada juga disampaikan Ketua IndonesiaPolice Watch, Neta S Pane. Iamenilai perilaku polisi belumberubah meskipun mengalamireformasi dengan menerapkanparadigma baru. Sebab masyarakat belum merasakan perubahan yang diminta dari polisi.Kata Neta, polisi tetap saja dituding oleh masyarakat dengan gemar pungli dan mencari-cari kesalahan warga.“Ini semua terjadi karenamentalitas dan moralitas polisiyang bobrok yang tidak bisadibenahi oleh instansi Polri sejakawal,” kata Neta kepada BeritaPPolantas menilang pelanggar lalu lintas. foto: berindo wilson
