Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 28
P. 27
BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006 27BERITA KHASBERITAINDONESIA, 04 Januari 2007 27gka Rakyat Meranaahnya dipermainkan. Apapun ceritanya, sejak Oktober hinggaarena kelangkaan minyak tanah terjadi dimana-mana.Berdasarkan penelusuran majalahTempo ditemukan indikasi kemacetan sudah terjadi di sekujur mata rantai distribusi BBM, yang semakin diperparah lagioleh permainan agen-agen nakal. Majalahedisi 4-10 Desember 2006 yang turut memetakan peta kelangkaan minyak tanahterjadi di seluruh tanah air, dengan tegasberpesan konversi energi jangan ditawarlagi. Sejumlah alasan dan kalkulasi dariberbagai segi turut dipaparkan untukmenemukan solusi mengatasi kelangkaanminyak tanah secara permanen.Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD),Ginandjar Kartasasmita yang di jamanOrde Baru pernah menjabat MenteriPertambangan dan Energi, dikutip Kompas (1/12) menyebutkan kelangkaan minyak tanah merupakan peristiwa yang takpantas terjadi di negara penghasil minyak.Semakin tak pantas lagi karena masalahharga jual minyak tanah sudah tuntassehingga tidak ada lagi disparitas hargaantara di dalam negeri dan luar negeri.Berbeda dengan Ginandjar, MenteriESDM Purnomo Yusgiantoro justru menyebut kelangkaan minyak tanah bersubsidi akan terus terjadi selama ada disparitas harga dengan minyak tanah bagiindustri dan nonusaha kecil dan menengah. “Kalau mau tidak ada kelangkaan, harusnya tak ada disparitas harga.Tetapi, itu tidak mungkin dilakukan besokatau dalam semingu karena itu terkait isupolitik,” kata Purnomo.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak mau buru-buru mengeluarkanbiaya subsidi, menunggu dulu masuk laporan Pertamina tentang realisasi pengeluaran subsidi BBM hingga bulan Desember 2006. Dia mematok tidak ada perubahan anggaran subsidi untuk minyaktanah pada tahun 2006. Kata dia, pembayaran subsidi BBM yang digunakan pada Desember 2006 akan dilakukan padaJanuari 2007. Adapun subsidi BBM yangdigunakan bulan Oktober dan November2006 akan dibayar pemerintah setelahlaporan dari Pertamina diaudit.Kepala Badan Pangatur Hilir Minyak danGas (BPH Migas), Tubagus Haryono usaimelakukan inspeksi mendadak ke sejumlahpangkalan minyak tanah di Jakarta Sabtu(2/12) merekomendasikan penataan pangkalan sebagai salah satu upaya mengatasikelangkaan minyak tanah. “Berdasarkantemuan di lapangan, kami berpikir penataan minyak tanah harus dilakukan agardistribusi minyak tanah membaik,” kataTubagus. “Ketika di beberapa lokasi diJakarta mengeluh kekurangan minyaktanah, malah ada pangkalan minyak tanahdi Marunda berlebih stok.”Tubagus menyesalkan pihak Pertaminayang tidak melaporkan pemotongan kuotaminyak tanah di Jakarta. “Kami sudahkirim surat teguran ke Pertamina. Koklangsung main potong, tidak alihkan daridaerah lain dulu, padahal sudah jelas-jelasJakarta paling banyak konsumennya.”Direktur Utama Pertamina Ari HernantoSoemarno mencoba berkelit dari persoalandengan menyebut, sulit mencegah penyalahgunaan minyak tanah karena yangmemakai bukan hanya rumah tangga.“Nelayan juga pakai, industri dan pangkalanyang nakal juga ikut menyelewengkan,”katanya. Kepada Investor Daily (13/12), Arimengatakan kelangkaan minyak tanahterjadi karena kuota yang dibatasi. Menurutnya, Pertamina tidak bisa menjualmelebihi kuota sesuai ketentuan APBN.Harian Indo.Pos (1/12) membeberkankegerahan kader Partai Demokrat (PD)akibat kelangkaan minyak tanah ini.Dalam berita berjudul “Menteri yangSalah, SBY yang Dijeblokkan,” WakilSekjen DPP Partai Demokrat Sukarnotomo menuding Menteri ESDM dan DirutPertamina tidak cakap mengelola distribusi subsidi minyak tanah. Ia mengusulkan kedua pejabat itu diganti dengan orang yang lebih cakap. “Purnomo dan ArieSoemarno itu sudah terlalu tua dan pikun.Lebih baik diganti saja. Saya minta keFraksi PD agar DPR segera memanggildan meminta pertanggungjawaban mereka,” ujar Sukarnotomo.Koran itu juga mengutip pernyataananggota Komisi VI DPR Hasto Kristiyantodari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyebut kelangkaan minyak tanah sebenarnyasudah menyentuh aspek kewibawaanpresiden. “Jujur saja, kami di fraksi sudahfrustasi menerima pengaduan masyarakatmengenai kelangkaan minyak tanah. Tapisaya lihat, menteri-menteri SBY tidak adayang sedih. Mereka masih tenang-tenangsaja. Nggak dengar jeritan pedaganggorengan yang tidak bisa dagang karenanggak ada minyak,” urai Hasto.Anti KlimaksKelangkaan minyak tanah berangsurpulih begitu Wakil Presiden Jusuf Kallasecara nekat tanpa meminta persetujuanDPR mengambil jalan pintas. Ia memerintahkan Pertamina menambah kuota minyak tanah 100.000 kiloliter (0,1 juta kiloliter), sehingga kuotanya menjadi samaseperti sebelum terjadi kelangkaan yakni10 juta kiloliter. Berdasarkan perintah,Pertamina menilai dari segi besaransubsidi, pemerintah tidak akan dibebani.Sebab dengan penghitungan subsidi sekitar Rp 3.000 per liter, penambahan pasokan 100.000 kiloliter minyak tanah hanya menambah besaran subsidi sebesarRp 300 miliar. Total subsidi BBM tahun2006 yang dialokasikan sebesar Rp 64triliun masih bisa ditekan, karena pemakaian premium dan solar turun plus hargaminyak mentah pada dua bulan terakhirbertahan di bawah 60 dollar AS.Walau belum menyelesaikan masalah secara substansial, instruksi Jusuf Kalla yangmemiliki 1.000 akal selama setahun memerintah sebagai Wapres, bagaimanapun telah meredam kemungkinan terjadi gejolaksosial yang lebih luas karena kelangkaanminyak tanah. Kalla telah menerobosalasan normatif yang membuat MenteriKeuangan dan Dirut Pertamina tak beranimembela rakyat miskin. Instruksi bernadanekat dari Kalla ini boleh juga ditambahkansebagai akalnya yang ke-1.001. HT
