Page 21 - Majalah Berita Indonesia Edisi 29
P. 21
BERITAINDONESIA, 18 Januari 2007 21BERITA UTAMAnvestasidaerah relatif kecil, jika dilengkapi saranadan prasarana yang memadai, para investor tidak segan-segan menanamkan modalnya.Rendahnya Penyerapan AnggaranRendahnya capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2006, banyak disumbang olehkinerja pemerintah yang lamban dalammerealisasikan APBN. Hal ini terlihat daripenyerapan anggaran yang kecil. Sepertiyang dilaporkan Harian Kompas, sekitarRp 37,73 triliun anggaran belanja modaldan barang pada APBN 2006 gagal terserap. Dengan tidak terealisasinya proyekproyek APBN tersebut, suntikan investasisebesar Rp 37,73 triliun tidak dapatdimanfaatkan untuk meningkatkan akumulasi modal menjadi lebih besar, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi.Rendahnya penyerapan anggaran tahun 2006, merupakan refleksi kinerjapemerintah yang juga rendah. Kelemahanpemerintah memperparah perekonomiandi tengah-tengah meningkatnya jumlahpenduduk miskin dan penganggur. Penyerapan anggaran rendah yang cukupsignifikan tidak hanya terjadi pada APBNP 2006, tetapi juga pada APBN-P 2005.Pada APBN 2005, pemerintah sampaimenggelar program luncuran, di manaanggaran yang tidak terserap di tahun2005 tetap diteruskan pada tahun 2006.Namun untuk APBN-P 2006, pemerintahsudah sejak awal menyatakan tidak akanmenggelar program luncuran. Hal itudimaksudkan agar departemen maupunnondepartemen dan pemerintah daerah,bekerja keras merealisasikan proyekproyek yang sudah diajukan dan disetujui.Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperi dilaporkan MediaIndonesia, (14/12), penyerapan anggarantahun 2006 diperkirakan hanya mencapai70%. Hal ini berdampak pada perubahankonfigurasi rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)yang diperkirakan turun dari 1,3% menjadi 1% sampai 1,1%.Di satu sisi, pemerintah seperti berusaha berkelit dengan menyatakan bahwarendahnya penyerapan anggaran tidaksemata-mata karena tidak tercapainyatarget pelaksanaan APBN, melainkan jugadisebabkan adanya optimalisasi anggarandan penyisiran anggaran. Penyisirananggaran yang dilakukan pemerintahberhasil menemukan potensi penekanananggaran sebesar Rp 2 trilun, sedangkanpotensi penghematan anggaran mencapaiRp 6,8 triliun.Namun di sisi lain, pemerintah sepertimengakui rendahnya penyerapan anggaran sebagai akibat langsung dari kinerjapemerintah yang tidak optimal. Hal initerlihat dari upaya Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas)mengantisipasi munculnya masalah penyerapan anggaran yang rendah padaAPBN 2007 dengan mempercepat tenderproyek.“Saya tegaskan, kementerian dan lembaga bisa mulai mengumumkan tenderdengan dana yang disediakan oleh departemen itu sendiri. Kalau proses tendersudah siap, langsung saja dilakukan tender,” tutur Menteri Negara PPN/KepalaBappenas Paskah Suzetta, seperti dikutipSuara Pembaruan (11/12).Sebelumnya, seperti dilaporkan Kompas (27/11), Paskah mengakui selama inipenyerapan anggaran masih sering mengalami keterlambatan sehingga kurangkuat dalam mendorong peningkatanpertumbuhan ekonomi. Menurutnya,hambatan penyerapan anggaran disebabkan antara lain oleh kesulitan departemen, nondepartemen dan pemerintahdaerah di dalam memproses pencairananggaran.Tujuan percepatan persiapan prosestender, kata Paskah, agar anggaran yangdialokasikan oleh pemerintah terserapsecara optimal sehingga dapat memberikan daya dorong terhadap pertumbuhanekonomi.Dislokasi APBNSelain penyerapan anggaran, dayadorong APBN terhadap pertumbuhanekonomi, juga digerogoti oleh ketidaktepatan alokasi (dislokasi) APBN itusendiri. Ini terlihat dari pelaksanaanAPBN yang diwarnai korupsi, inefisiensi,dan ketidakpatuhan anggaran, baik ditingkat pusat maupun daerah. Keseluruhan dana APBN yang mengalamidislokasi, baik karena korupsi maupunpenyimpangan, akan berakibat padaberkurangnya investasi dalam perekonomian. Akibatnya, peran APBN dalammenstimulasi pertumbuhan ekonomimengecil.Dislokasi APBN dapat dilihat dari hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), yang menemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan APBN2006. Hal itu dikemukakan Ketua BPKAnwar Nasution dalam Sidang ParipurnaDPR dalam agenda sidang PenyampaianIkhtiar Hasil Pemeriksaan Semester ITahun Anggaran 2006.Seperti dilaporkan Suara Pembaruan(29/11), BPK menemukan penyimpangananggaran yang berindikasi korupsi senilaiRp 85,11 miliar dan US$ 4,23 juta. Disamping itu, Rp 185,15 miliar, 3.500 euro,dan US$ 88.880 Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) dan denda keterlambatan, serta dana pembinaan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Indonesia pada departemen dan lembagayang belum atau sudah dipungut tetapibelum disetor ke kas negara.Demikian juga dengan pelaksanaanpemborongan pekerjaan pembangunansarana dan prasarana serta pengadaanbarang dan jasa untuk keperluan pemerintah pada tujuh kementerian negara danlembaga, terjadi pemborosan sebesar Rp43,37 miliar dan US$ 474.520.Pada enam kementerian negara danlembaga, BPK menemukan pengeluaranyang tidak efektif sebesar Rp 33,40miliar. Sedangkan sembilan kementeriannegara dan lembaga lainnya, BPK menemukan pekerjaan kurang atau kelebihan pembayaran yang merugikannegara sebesar Rp 30,83 miliar dan63,500 Euro. MH, SHfoto: berindo wilson
