Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 30
P. 20
20 BERITAINDONESIA, 01 Februari 2007BERITA UTAMAData Bencana Alamsecara liar telah menjadi salah satu perhatian dan kebijakan prioritas pemerintah. Namun untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sangat diperlukan suatustrategi yang tepat berfokus pada akarpermasalahan, dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, baik dalam aspek deteksi,pencegahan, maupun pemberantasan.Upaya-upaya ini sudah seharusnya merupakan kesepakatan bersama dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholderkehutanan.Berkaitan dengan penebangan liar,ICEL (tahun 2003) melaporkan penyelundupan kayu dari Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumutdan Jambi dengan tujuan Malaysia,China, Vietnam dan India, rnencapai 10juta meter kubik setiap tahun. Khususkayu selundupan dari Papua mencapai600.000 meter kubik setiap bulan dengankerugian sebesar Rp 600 milyar per bulanatau Rp 7,2 triliun per tahun.Peredaran kayu ilegal di Pantai Utaramencapai 500.000 meter kubik setiapbulan atau sekitar 500-700 kapal dengankerugian finansial sebesar Rp 450 milyarsebulan atau Rp 5,4 triliun per tahun.Kerusakan sangat besar terjadi di daerahperbatasan Indonesia dan Malaysia. DiKalimantan Timur, kerusakan mencapai150.000 hektar setiap tahun, dan diKalimantan Barat seluas 250.000 hektarper tahun.Kata Menteri dengan luas hutan yangmasih ada sampai saat ini, sekitar104.893.504,63 hektar, maka tidak mudah memberantas atau mencegah kegiatan penjarahan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Adanya keterbatasan kemampuan manusia dalammenganalisa berbagai sistem di bumi padaskala daerah yang luas termasuk hutan,maka peranan ilmu pengetahuan danteknologi (Iptek) sangat diperlukan.Untuk kasus seperti ini penggunaan,Penginderaan Jauh (Remote Sensing),dan Sistem Informasi Geografis (SIG),terutama dalam mengumpulkan informasi tambahan yang relevan terhadapmanajemen ekosistem hutan.Menurut Menteri, penginderaan jarakjauh dapat digunakan untuk mendeteksihutan yang ditebang dan yang tidakditebang, sehingga dapat mendeteksihutan-hutan yang ditebang secara benardan hutan-hutan yang ditebang secarailegal. Kata Kaban, penanggulangan penjarahan hutan harus ditangani secaraserius dan penuh tanggung jawab, baikdari aspek regulasi, kelembagaan, kompetensi, SDM yang memiliki integritastinggi, dan aplikasi teknologi penanggulangan. SH (DIHIMPUN DARIBERBAGAI PIDATO MS KABAN).Departemen Pekerjaan Umum mengumumkanbahwa selama tahun 2005-2006, tercatat 621bencana alam, jumlah korban tewas masingmasing sebanyak 7.157 dan 910 orang. Darijumlah tersebut, hingga Agustus 2006, terjadi 67kali tanah longsor dengan korban 127 tewas, 165hilang dan 275 mengungsi. Data ini belumtermasuk kejadian tanah longsor di Solok.Menurut DepartemenPU sebanyak 62 DaerahAliran Sungai (DAS) di seluruh Indonesia beradadalam kondisi kritis, sehingga bencana banjir danlongsor, mengancam banyak daerah. DAS kritistersebar di 24 provinsi; yaitu sebanyak 16 DAS diSumatra, 17 DAS di Jawa, 4 DAS di Kalimantan,12 DAS di Sulawesi, 6 DAS di Nusa Tenggara, 1DAS di Bali, 2 DAS di Maluku dan 4 DAS di Papua.DAS kritis tahun 1984 hanya 22, naik menjadi 39tahun 1992, dan 62 tahun 2005. SH. Sumber PU.Banjir Bandang di Jember.