Page 28 - Majalah Berita Indonesia Edisi 34
P. 28
28 BERITAINDONESIA, 10 Agustus 2006BERITA KHAS28 BERITAINDONESIA, 29 Maret 2007Reshuffle: Langkah MuPresiden di persimpangan jalan, merombak kabinet atautidak. Memang SBY telah berjanji mengevaluasi kinerjapara menterinya setiap tahun.ombinasi kepemimpinan danmanajemen. Ini saran Prof.Laurence A. Manullang, untuk memberdayakan potensibangsa dan mewujudkan ekonomi partisipatif agar kegiatannya merata. LaurenceManullang, menyarankan Presiden SusiloBambang Yudhoyono, akrab dipanggilSBY, untuk melakukan perombakankabinet tahap kedua. “Pada bidang ekonomi perlu ditempatkan menteri-menterinon-partisan,” kata L.Manullang sepertidikutip TI Dot.com.L. Manullang mencatat sejumlah janjiSBY di bidang hukam, kesra dan ekuin;sebagian sudah terwujud, tetapi sebagianbesar belum terlaksana. Guru Besar Universitas Timbul Nusantara–IBEK ini,melihat perlunya pencanangan rencanaaksi untuk mempercepat pencapaianjanji-janji kampanye tersebut.Mereka yang satu barisan dengan L.Manullang, termasuk Nina Sapti, (ekonom UI), Revisond Baswir (ekonomUGM), Hendri Saparini (Direktur Eksekutif Econit), Sofjan Wanandi (KetuaApindo), MS Hidayat (Ketua UmumKADIN), Andi Matalatta (Ketua FraksiGolkar) dan Ganjar Pranowo (anggotaKomisi IV DPR). Investor Daily mewawancara mereka secara terpisah, danmengemasnya dalam berita utama halaman satu (27/2).Mereka sependapat bahwa SBY perlumerombak kabinetnya, khususnya timekonomi, untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Orientasi kebijakan pemerintah harus diubah agar mampu menggerakkan sektor riil, dan memperbaikidaya beli rakyat. Namun reshuffle harusdidasarkan pada penilaian yang benarbenar obyektif. Menteri-menteri baruyang masuk ke jajaran kabinet harusmemiliki kepemimpinan, kompak, satuvisi, tidak egosektoral, mampu dan cakap.Diakui, pemerintah memang berhasilmembangun stabilitas moneter, namunhanya menguntungkan segelintir kaumberduit, termasuk investor portofolioasing. Sedangkan sektor riil dan daya belirakyat berjalan di tempat. Dana banyakmenumpuk di Sertifikat Bank Indonesia(SBI), sampai mencapai Rp 238 triliun.Nina menilai, di tingkat elit ada masalahpolitis, managerial dan kelembagaan yangserius. Kondisi ini membuat banyakperaturan, terutama bidang ekonomi,macet. Misalnya, tiga RUU ekonomi yangkrusial untuk peningkatan investasi—RUU Penanaman Modal, RUU Perpajakan dan RUU Ketenagakerjaan—tertahan di DPR. Nina mencemaskan banyaknya peraturan pemerintah pusatyang tidak dilaksanakan oleh pemerintahdaerah dan aparat di bawahnya.Juga managemen fiskal tidak dibenahi,membuat anggaran pusat tersendat.Pencairan dana-dana untuk daerah,karena APBD baru disahkan pertengahantahun, tertahan, sehingga terbenam diSBI. Menurut Nina, ini membuka peluangkorupsi dan manipulasi. Kondisi inilahyang mendorongnya untuk menyarankanperombakan kabinet kepada SBY.Sedangkan Revisond mendesak reshuffle, karena prestasi ekonomi pemerintah kurang maksimal. Kebijakan ekonomi, menurut Revisond, salah sejakawal, lebih mementingkan investor asingdan stabilitas makro. Dia melihat tidakadanya upaya serius untuk menggerakkansumber daya lokal dan sektor riil. Misalnya, di dalam anggaran tidak tergambarupaya memprioritaskan pengentasankemiskinan dan pengangguran.Hendri yang memberi penilaian padatim ekonomi kabinet, melihatnya terlalukonservatif, moneteries dan tidak punyaterobosan. Mereka tunduk pada tekananpara kreditor. Akibatnya, sektor riil macetdan daya rakyat terpuruk.Setuju dengan kebijakan perombakankabinet, Hidayat memberi syarat, haruslebih baik dari yang diganti. Karenalemahnya tim ekonomi SBY saat ini, makadia pesimis angka pertumbuhan ekonomi6,3% bisa dijangkau. Tim ekonomi punyakelemahan, tidak adanya koordinasi dantingginya egosektoral.Sedang Sofjan mengingatkan perombakan mutlak dilakukan, karena kabinettidak mampu menangani berbagai persoalan bangsa. Sekarang, katanya, saatyang tepat bagi SBY untuk memperlihatkan kepemimpinannya. Di pihak lain,Pranowo malah meminta SBY melakukanperombakan besar-besaran. Sebab kinerjapara menteri sangat buruk.Ketua DPR Agung Laksono yang mewakili fraksi terbesar, Golkar, berulangkali mengingatkan SBY merombak kabinetnya supaya kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Selain itu, dia mengusulkan perampingan anggota KIB.Sekretaris Fraksi PPP Lukman Hakiemmenilai SBY banyak berwacana, tidak menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,sedangkan rakyat menginginkan ketegasan. “Desakan reshuffle KIB, khususnyatim ekonomi, semakin kuat. Waktu duatahun sudah cukup untuk melihat kinerjamereka,” kata Lukman. KIB tidak bekerjaoptimal, dan tim ekonomi telah gagalmembawa bangsa ini meraih taraf hiduplebih sejahtera.Namun pandangan Lukman tidak sejalan dengan rekan separtainya, Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy. Chozinyang dikutip harian Indo Pos (2/3), mengatakan, “perombakan kabinet tidakpenting.” Komposisi kabinet saat ini memang membuat PPP nyaman. Kata Chozin, perombakan kabinet bukan kebutuhan mendesak bangsa ini.Alasannya Chozin, saat ini masa transisi, sehingga membutuhkan sikap salingpercaya di antara kekuatan pemerintah.Siapa pun presiden atau menterinya, kataChozin, pasti akan menghadapi kesulitanyang sama. Karena itu, yang perlu dilakukan mengevaluasi kinerja kabinetuntuk diarahkan pada peningkatan koordinasi dan kinerja.“Yang selama ini tidak bekerja keras,harus bekerja keras pasca evaluasi,” kataKPresiden memimpin sidang kabinet.