Page 51 - Majalah Berita Indonesia Edisi 34
P. 51
BERITAINDONESIA, 29 Maret 2007 51BERITA EKONOMIGeleng kepala. Itulah respon yang pertama, sesaat setelahmengetahui pelaksanaan belanja barang dan modal APBN 2007.“Belanja barang masih sangat kecil, belum sampai 5 persen,”kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara DepartemenKeuangan Herry Purnomo, seperti dikutip Harian Kontan, Selasa(6/3).Anomali BelanjaAPBN 2007elaksanaan APBNtahun 2007, yangsebenarnya sudahdimulai sejak November 2006, melalui percepatanpenyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),ternyata tidak membawa dampak positif terhadap penyerapan anggaran. PelaksanaanAPBN, khususnya proyekproyek belanja barang masihtetap seret.Percepatan PelaksanaanProyekPemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),sengaja mempercepat penyerahahan DIPA untuk mendorong penyerapan anggaran,baik oleh pemerintah daerahmaupun departemen teknis.Dengan maksimalnya penyerapan anggaran, diharapkanmenjadi faktor pendorongpeningkatan pertumbuhanekonomi.Penyerapan anggaran yangrendah, menjadi persoalanbaru perekonomian sejak tahun 2005. Munculnya persoalan ini, pada satu sisi ditengarai karena lambannyapencairan dana dari Departemen Keuangan dan pada sisiyang lain ditengarai akibatbanyaknya aparatur negarayang enggan menjadi pimpinan proyek (Pimpro), karenatakut terjerat dengan masalahkorupi.Maksimalisasi penyerapananggaran, menjadi tugas tambahan pemerintah sejak tahun2005. Penyerapan anggarantahun 2005 yang sangat rendah, misalnya, betul-betul diluar dugaan. Bila anggaranyang tidak terserap itu menjadisisa anggaran (SAL), akanmenjadi ancaman bagi efisiensi pelaksanaan anggarantahun 2006. Untuk menghindarinya, pemerintah membuat kebijakan memperpanjang masa anggaran tahun2005 hingga 3 bulan di tahun2006, melalui program luncuran (carry over). Namundemikian, perpanjangan itutetap tidak banyak membantu.Penyerapan anggaran tahun2005 tetap rendah dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang juga rendah.Pada Anggaran tahun 2006,pemerintah mencoba bersikaptegas mendorong maksimalisasi penyerapan anggaran.Menteri Sri Mulyani, saat itumenegaskan tidak akan adalagi perogram luncuran sepertipada APBN 2006. Instansiyang tidak mencairkan anggarannya, hingga tenggat waktu yang ditentukan, mengakibatkan kesempatan merealisasikan proyeknya akanhangus. Hasilnya, realisasipenyerapan anggaran tahun2006, tetap rendah.Belajar dari dua tahun penyelenggaraan anggaran itu,pemerintah kembali membuatterobosan baru pada anggaran2007, dengan terlebih dahulumenyerahkan DIPA, enamminggu sebelum berakhirnyamasa anggaran 2006. Hal inidimaksudkan lebih banyakwaktu bagi pengguna anggaran. Namun strategi itubelum menunjukkan out putyang memperbaiki penyerapan anggaran.Pemerintah berharap, penyerapan anggaran tahun 2007lebih baik dari tahun lalu. “Pada 2006, penyerapan belanjabarang dan modal 80%, tahunini kita prediksi, bisa mencapai90% atau di atas itu,” harapMenteri Keuangan Sri Mulyani,seperti dikutip Harian SinarHarapan, Sabtu (3/1).Penyerapan Anggaran danPertumbuhan EkonomiWalaupun penyerapan anggaran Belanja barang dan modal 2007 masih berada di bawah 5%, Herry Punomo tetapoptimis. Menurutnya, fenomena yang sama juga terjadipada tahun anggaran lalu. Iamengingatkan kembali, selama kuartal pertama tahun2006, penyerapan angggaranbarang dan modal pemerintahhanya 4,8%. Oleh karena itu,Herry Purnomo tetap optimispenyerapan anggaran akansesuai dengan prediksi pemerintah, walaupun realisasinyahanya 5% sepanjang kuartalpertama 2007.Namun optimisme HerryPurnomo, bukanlah jawabandari persoalan. Bisa saja penyerapan anggaran belanjamencapai 100% pada akhiranggaran, namun itu jelastidak membantu mendorongkinerja perekonomian. Substansi permasalahan yang sesungguhnya tidak hanya kelambanan menggunakan anggaran, tetapi lebih khusus padaimplikasinya terhadap kinerjaperekonomian secara umum.Angaran belanja barang danmodal memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakanlapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Itulah sebabnya, anggaran belanja barang dan modal disebut sebagaiinvestasi riil pemerintah.Dengan demikian, pokokpesoalannya adalah efektivitasinvestasi pemerintah tersebut.Semakin cepat investasi direalisasikan, semakin besarpula dampaknya terhadapkinerja perekonomian, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. MHPPercepatan penyerahan DIPA tetap tidak membantu penyerapan anggaran.
