Page 26 - Majalah Berita Indonesia Edisi 46
P. 26


                                    26 BERITAINDONESIA, 20 September 2007BERITA UTAMAberbakat menjadi wartawandikembangkan betul menjadiwartawan. Orang yang berbakat menjadi dokter harusbetul-betul menjadi dokter.Orang yang berbakat olahragawan betul-betullah menjadi olahragawan. Orang yangberbakat jadi seniman betulbetul menjadi seniman.Secara normatif pertama,setiap warga negara berhakmemperoleh pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasartingkat SD dan SLTP. Ketiga,pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemajuan peradaban.Tiga garis besar yang menjadi grand design pendidikanini tidak dijabarkan secarabaik oleh Menteri Pendidikan,yang ditugaskan oleh UUD melaksanakannya secara wajib.Jadi selama ini amanatundang-undnag belum dijabarkan dalam programprogram oleh Menteri?Tidak dijabarkan. Saya selalu mendesak pemerintah dalam setiap rapat agar setiap pasal dalam UUD dan UU Sisdiknas diberi bobot anggaran.Sampai hari ini, itu dia tidaklakukan.Jadi anggaran seharusnya mengacu kepada...?Kepada kitab suci tidak dikarang. Dia tidak mau bikin itukarena dia memang tidakmampu, atau apa, atau diasudah punya pandangan sendiri. Mengurus negara tidakboleh terlalu kreatif. Kalaumau kreatif di Taman IsmailMarzuki.Itu berarti mutu pendidikan kita belum bisaterukur?Memang tidak bisa terukur.Saya sekarang berniat menerbitkan buku namanya “NasibUndang-Undang Sisdiknas”.Saya termasuk mengawal Undang-Undang itu sampai hariini. Secara jujur saya sampaikan kepada Anda bahwasaya frustasi dan kecewa karena apa yang dibuat dalamUU belum ada yang berjalansecara maksimal. Birokrasikita mesinnya tidak jalan baik.Anda setuju kalau sektor pendidikan kita sedang mengalami disorientasi?Setuju. Artinya tidak berjalan pada jalan yang benar.Sebagai anggota DPR sudahselesai wacana kami untukpendidikan. Sekarang kitamendorong untuk melaksanakan UU. Kitab sucinya sederhana UUD Pasal 31, kemudianUU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Guru dan Dosen.Apa implikasi politisapabila kententuan mengenai anggaran pendidikan minimal 20 persentidak dipatuhi?Artinya 20 persen kalautidak dipatuhi menurut Mahkamah Konstitusi melanggarUndang-Undang Dasar. Karena APBN disahkan bersamadengan pemerintah, kita berdua sama-sama melanggarUndang-Undang Dasar. Ituharus diakui secara jujur kamiini melanggar Undang-Undang Dasar.Tetapi tidak bisa juga disalahkan. Komisi X bertekad untuk mendorong tercapainya 20persen dengan catatan program Diknas jelas peruntukannya. Harus tepat waktu tepatsasaran. Karena nanti diberikan seperti tahun ini Rp 44trilun yang bisa terserap maksimal Rp 40 triliun. Rp 4 triliun tidak terpakai, mungkinlebih karena juga ada yanghangus.Jadi kalau menghitung wajibbelajar dilaksanakan tanpadipungut biaya, kalau temanteman Diknas mau gampangmenghitungnya kira-kira Rp60 triliun. Tapi, yang Rp 60triliun harus dialokasi ke daerah. Karena satu anak SD danSLTP di DPR kita merataratakan biaya pendidikan Rp1,5 juta per tahun per anakdengan pelayanan minimumtanpa komputer. Itu saja sampai sekarang belum terpenuhi.Jadi anggaran kembali kepada pemerintah. Artinya,kalau SBY-JK mau angka 20persen bisa dicapai. Contohbegini. Untuk rumah sakitakademis, teaching hospital,kan menyangkut kesehatan,itu bisa kita letakkan di pendidikan. Jadi setiap FakultasKedokteran di seluruh Indonesia kalau mau bikin teachinghospital bisa. Kedua, kita meletakkan pengembangan teknologi pertanian dengan membuka lahan-lahan pertanianoleh Fakultas Pertanian seluruh Indonesia. Begitu jugapeternakan.Ditambah gaji guru dan tenaga kependidikan dinaikkanbisa sampai 20 persen asalyang bersangkutan mau. Artinya itu bisa disiasati. Politikkan siasat, bukan diakal-akali,tetapi tepat sampai ke rakyat.Belum lagi kalau pendidikanpenyuluhan yang selama ini diDepartemen Pertanian, digeser ke Departemen Pendidikan Nasional. Demikian pulapenelitian yang dilakukan LIPIdikembalikan ke Diknas. LIPIharus diintegrasikan denganriset di universitas, demikianpula Ristek.Sebagai anggota DPRyang mengawasi jalannyapemerintahan, bagaimana Anda menilai kinerjaDepdiknas selama ini?Saya sebutkan jalannya tidak efisien. Sama dengan mobil yang boros bensin. Harusnya kita memiliki mesin birokrasi yang hemat BBM. Iniboros dan sangat boros.Ketika Gus Dur jadi Presidenmengangkat Lee Kuan Yewsebagai penasehat. Nasehatpertama Lee adalah perbaikibirokrasi pegawai negara. Sebab setiap birokrat bergerakitu pasti ada honornya. Melangkah selangkah saja adahonornya, dan itu tidak masukdalam tugasnya. Mereka ada diDPR itu ada honornya. Merekaada tanda tangan.Misalnya diadakan seminardibentuk panitia adalah contoh yang termasuk tidak efisien. Melaksanakan seminarada honornya mulai dari rapat.Itu sudah biasa. Atau maubikin buku panduan, rapatsepuluh kali berarti sepuluhkali ada honornya. Ini yangsaya maksud tidak efisien danitu diakui oleh negara. Jadibagaimana dana pendidikanbisa sampai ke peserta didik,karena ke mana mereka bergerak ada honornya. Sepuluhkali bergerak sepuluh kali adahonornya.Bagaimana masa depanbangsa kalau kondisi aparat birokrasi pendidikannya carut-marut sepertiitu? Padahal Wapres JuSejumlah lembaga pendidikan memprotes RUU Badan Hukum Pendidikan.
                                
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30