Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 46
P. 27
BERITAINDONESIA, 20 September 2007 27BERITA UTAMAsuf Kalla sangat pedulipendidikan sampai-sampai memaksakan harusada Ujian Nasional untukmenentukan kelulusansiswa?Beliau melihat ini satu paradigma bahwa, untuk membawa bangsa ini maju istilahnya jangan menjadi mentallembek. Harus belajar dansalah satunya belajar ujian.Dari segi paradigma itu sayasetuju. Kalau mau membuatbangsa ini baik nasehat LeeKuan Yew harus dipenuhi.Sejumlah isu aktual berujung menjadi polemikyang kontroversial di Depdiknas. Yang terbaru mengenai badan hukum pendidikan (BHP). Bagaimana seharusnya menurutAnda?Semuanya itu dalam rangkaglobalisasi. Tidak ada satupunnegara yang mau menghindariglobalisasi. Sekarang sejumlahlembaga pendidikan memprotes menganggap itu sebagai lonceng kematian. Tetapi saya melihatnya itu ada juga baiknya.Kalau lembaga asing yangterakreditasi yang datang kesini yang baik, dan anak-anakkita bisa masuk dengan biayayang katakanlah murah, kanberarti mutunya lebih bagus.Tapi kalau itu tidak ada makadia akan pergi ke Australia.Dengan hasil yang sama tetapibiayanya akan jauh lebih mahal dan kita punya devisa tersedot. Mana lebih bagus?Saya tidak menolak BHPtetapi itu harus mengikuti UUPendidikan. Saya kalau ditanya ini akan membunuh, ya,akan membunuh kalau memang kualitasnya rendah. Sayakemarin mengatakan begitu.DPR melindungi siapa? Yayasankah, penyelenggarakahatau melindungi murid. Tentuanak didik.Kalau yang diberikan pendidikan ala kadarnya nanti dialulus juga akan ala kadarnyahasilnya. Kalau dia masuk disekolah-sekolah asing yangberwawasan keindonesiaantidak masalah. Bahwa ini matiapa boleh buat, daripada hidupmerana. Sekolah kita di Indonesia hanya 10 persen yangbagus. Inilah yang mendidikorang yang ala kadarnya hasilnya. Saya tamatan SMK yangala kadarnya hasilnya. JadiSTM saya jurusan mesin yanghanya bisa bongkar simpanmesin, tidak bisa pasang.Tetapi ketika globalisasimasuk, pemerintah sendiri belum menyiapkanstandar pendidikan minimum yang berkualitas,kan persoalannya menjadi lain?Itulah maka kita persiapkanundang-undang badan hukumpendidikan. Sekarang dalamglobalisasi semua harus berbadan hukum, kalau tidak,dianggap tidak mantap. Yangberbadan hukum bisa melakukan tindakan-tindakan hukum.Kalau misalnya UII (Universitas Islam Indonesia) tidakberbadan hukum, yang berbadan hukum yayasannya,maka yang selalu melakukankontak ke luar negari hanyayayasannya. Karena UII-nyabukan badan hukum. Kalaubaca Kompas hari ini sayapunya pernyataan okelah, kitaakomodasi dulu, kita berikanpilihan mau yayasannya berbadan hukum, atau mau satuan pendidikannya silahkan.Nanti saya mengatakan kepada teman-teman kerja yangbertanya mana yang lebih bagus Pak Anwar, pilih satuanpendidikan berbadan hukum.Sebab kalau DPR yang akandatang menetapkan yang bolehmendapat bantuan APBN adalah satuan pendidikan yangberbadan hukum. Tidak bolehrekening yayasan, harus rekening Rektor. Bank hanya bisamemberikan nomor rekeningkalau punya badan hukum.Makanya banyak sekolah tidak bisa menerima bantuanmelalui APBN karena tidakpunya badan hukum, tidak punya nomor rekening, yang adarekening kepala sekolah dan itutidak bisa. Ini yang orang tidakpahami tentang BHP, kita buatsasarannya untuk ke depan.Mengenai disparitaskualitas pendidikan yangmencolok Anda melihatsebagai persoalan?Ukuran berkualitas harusdidefinisikan. Saya kembalilagi ke UU Pendidikan yangdisebut berkualitas kalau seseorang itu potensinya berkembang. Misalnya saya hanyamau menjadi pelukis, apakahsaya perlu menghabiskan waktu untuk mempelajari teknologi komputer. Saya mau menjadi pemain bola saja, atausama dengan pemain bulutangkis Taufik Hidayat yangsatu kali menang dapat duarumah. Atau jadi Tukul yangsekali tampil Rp 60 juta.Jadi anak di desa jangandidorong untuk menguasaisesuatu yang mungkin tidakmampu dia jangkau. Ada sekolah di Tomohon namanya sekolah berbasis kehidupan, itulebih bagus.Anda mengatakan biayapendidikan pertahun Rp 6juta?Itu untuk tingkat SD, SLTP.Untuk perguruan tinggi kalauilmu sosial Rp 11 juta pertahun. Dibagi 10 sekitar Rp 1jutalah per bulan. Itu sudahbagus dan cukup.Jadi berapa persenbiaya itu dibantu oleh negara, sebab APBN taksanggup mengalokasikanhingga 20 persen untukpendidikan?Sekarang kita menggagasorang membayar sesuai dengan penghasilan orangtuanya. Jadi, kalau saya mengukur Rp 9 juta per tahun permahasiswa bukan berarti satuanak harus membayar sekian.Kalau anaknya GubernurBank Indonesia yang orangtuanya punya gaji Rp 200 jutaper bulan, tentu tidak bolehbayar Rp 1 juta. Dia bayar Rp100 juta atau berapalah. Tapikalau anaknya tukang sayurmungkin bayar Rp 200 ribusaja. Maka terjadilah subsidisilang yang adil. Tapi kalaudirata-ratakan akan mencapaiRp 11 juta.Ini yang akan kita simulasidi RUU-BHP, kita letakkanbahwa setiap satuan pendidikan harus menampung sebanyak-banyaknya 20 persenanak orang miskin. „foto-foto: berindo wilsonKualitas pendidikan tak kunjung meningkat karena mesin birokrasipendidikan sarat inefisiensi.
