Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 49

BERITAINDONESIA, 08 November 2007 29BERITA UTAMAKejaksaan AgungPerlu Optimal dan Kualitas PrimaMenneg PP Meutia Hatta Swasono:Tingkatkan Peran Perempuan dan Perlindungan AnakPenanganan kasus dugaan korupsi masihmenemui sejumlah kendala.etika Polri, Kejaksaan Agung danBadan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Istana WakilPresiden, September lalu, optimisme dalam penanganan korupsi di Indonesia meningkat.MoU tersebut berupa kerjasama penanganan penyimpangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi,termasuk dana nonbugeter.Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala PolriJenderal Polisi Sutanto, JaksaAgung Hendarman Supanjidan Kepala BPKP Didi Widayadi. Menurut Wakil PresidenJusuf Kalla, MoU nantinyaakan membantu dalam penyamaan persepsi antara ketiga institusi soal korupsi dandana non budgeter.MoU ini dinilai penting karena ada penambahan anggaran negara dari sebelumnya Rp400 triliun menjadi Rp 756 triliun. Besarnya anggaran ini berpotensi menimbulkan kebocoran jika pengawasannya lemah.Apalagi, saat ini teknologi untukmembobol keuangan negaraberkembang makin canggih.Penyamaan persepsi kemudian akan diteruskan ke tingkat bawah hingga Kapolda, Kajati dan BPKP daerah. DenganMoU ini diharapkan jika adakasus berindikasi merugikannegara tidak lagi ada pengembalian berkas antar institusiakibat perbedaan persepsi.Sayangnya, penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan di daerah masih terkendala oleh izin pemeriksaan dariPresiden. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki, pada rapat dengar pendapat antaraKPK dan Komisi III di GedungDPR, Jakarta, menyampaikan,berlarut-larutnya penanganankasus korupsi di daerah terutama disebabkan belum adanyaizin Presiden untuk memeriksaKepala Daerah atau anggota DPRsebagai saksi atau tersangka.KPK melakukan supervisiterhadap 36 kasus dugaankorupsi yang penanganannyadilakukan oleh Polda dan Kejati di berbagai daerah. Kasusyang disupervisi oleh KPKtersebut sebagian besar melibatkan bupati atau anggotaDPR yang membutuhkan izindari Presiden untuk diperiksasebagai saksi atau tersangka.Di sisi lain, banyak kasuskasus hukum yang belum terselesaikan oleh aparat Kejaksaan, termasuk korupsi. Meskipun semakin banyak pejabatdan aparat negara yang ditangkap karena korupsi, kinerja Kejaksaan Agung belumlah optimal. Para jaksa kelihatannya belum menunjukkankualitas yang prima dalam halmerealisasikan tuntutan rasakeadilan yang ada dalam masyarakat. Tidak maksimalnyakinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsijuga dibuktikan dengan masihbanyaknya dakwaan jaksa ataskasus korupsi ditolak olehmajelis hakim. Tidak cermatnya jaksa dalam membuatsurat dakwaan sehingga harusditolak oleh majelis hakim jugamenunjukkan bahwa banyakjaksa dalam menjalankan tugasnya tidak hati-hati atauteliti sehingga materi suratdakwaan yang dibuat menjadikabur. Misalnya, dengan alasan waktu, tempat kejadianyang tidak jelas dan tidak lengkap. Banyak pihak menilai bahwa kinerja Kejaksaan Agungadalah salah satu tolak ukurpelaksanaan penegakan hukumdi Indonesia. Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung perlu terus membenahi diri dan meningkatkankualitas kinerjanya. „ RHKKualitas wanita dan kesenjanganperan gender serta perlindunganterhadap anak yang masih belummaksimal menuntut perhatian ekstradari semua pihak. Menteri NegaraPemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono mengatakan, upaya pemberdayaan perempuan mutlak terusditingkatkan untuk mendorongpartisipasi perempuan di berbagaibidang pembangunan. Demikianpula perlindungan terhadap anakdan hak anak untuk mendapatkankehidupan layak. Untuk itu, MeutiaHatta mengagendakan sejumlahprogram untuk difokuskan pelaksanaannya selama masa jabatannya.Diantaranya, Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK) perempuanyang hanya 50,6 persen, masih jauhlebih rendah dari laki-laki yang mencapai 86,0 persen. Tahun 2006kesenjangan gender dalam TPAKmasih terus terjadi, meski TPAK perempuan mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,4 persen. Selainitu masih ditemukan rendahnyaketerlibatan perempuan dalamjabatan strategis publik. Persentaseperempuan PNS yang menjabatsebagai Eselon I hanya 9,6 persen,Eselon II 6,7 persen, dan eselon III13,5 persen. Kondisi ini ditengaraiMeutia masih terjadi hingga 2007.Selain itu, masalah kesehatanyang berkaitan dengan angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan olehkehamilan dan persalinan juga masih sangat tinggi. Berdasarkan hasilSurvei Demografi dan KesehatanIndonesia/SDKI pada tahun 2003,AKI di Indonesia mencapai 307kematian per 100.000 kelahiranhidup. Lalu tahun 2005 angka itumenurun menjadi 262, lalu 253 pada2006. Bila dibandingkan negara laindi kawasan Asia, kondisi AKI di Indonesia sangatlah buruk. Women ofOur World 2005 terbitan PopulationReference Bureau (2005) melaporkan, AKI di Indonesia bisa dua kalilipat lebih dibandingkan dengannegara lain. AKI di Vietnam hanya130 kematian per 100.000 kelahiran.Begitupun negara tetangga, Malaysia hanya terjadi 41 kematian per100.000 ribu kelahiram, Thailand 44kematian per 100.000 ribu kelahiran,dan Singapura yang hanya 30kematian per 100.000 ribu kelahiran.Menteri Meutia Hatta mencatat,program pembangunan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungananak dapat dilaksanakan denganbaik bila ada lembaga yang menanganinya secara khusus, baik ditingkat nasional maupun daerah.Saat ini kelembagaan dan jaringanpengarusutamaan gender dan anakmasih lebih fokus pada daerahtingkat provinsi hingga kabupaten/kota, terutama yang menanganimasalah-masalah pemberdayaanperempuan dan anak. „ ZAHHendarman SupanjiMeutia Hattafoto: presidensby.info