Page 26 - Majalah Berita Indonesia Edisi 55
P. 26
26 BERITAINDONESIA, 20 Maret 2008BERITA UTAMAmemasukkan beberapa daerahyang dilanda bencana tersebutke dalam peta rawan banjir.“Madiun misalnya, selama 32tahun tidak pernah banjir,tetapi kini diterjang bah,”ungkapnya.Bentuk BNPBSejumlah kalangan mendesak pemerintah segeramembentuk Badan NasionalPenanggulangan Bencana(BNPB). Langkah terobosanini diperlukan untuk meminimalisasi daerah rawan bencana. Sekaligus menekan jumlah korban jiwa maupun kerugian materil.Sofyan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan ada beberapa alasan perlu secepatnya membentuk badan ini. Pertama,dilihat secara geografis, sebanyak 83% kawasan Indonesia, termasuk daerah rawanbencana alam. “Kondisi inidiperparah dengan hampir90% penduduk tidak siapmenghadapi musibah yangmenimpa mereka,” kata Sofyan seperti dikutip InvestorDaily (9/1).Kedua, masih banyak daerah rawan yang belum terpetakan. Akibatnya bantuanlogistik maupun tenaga sukarelawan terhambat tiba dilokasi. Pihak yang ingin memberi bantuan terkadang kesulitan menemukan jalur tempuh yang aman dan tepat waktu hingga sampai di tujuan.Alasan ketiga, kata Sofyan,seusai UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia memerlukanrespon darurat sebelum terjadimusibah.“Bangsa ini memerlukansuatu lembaga yang lebih implikatif dibanding Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BakornasPB). Negara semestinya mementingkan keselamatan warga negaranya,” tegas Sofyan.Dia menyesalkan pemerintah belum 100 % merealisasikan UU No.24/2007. Padahal sejak disahkan bulanMaret 2007 lalu, masyarakatsudah mengetahui pentingnyalembaga permanen untukmengakomodasi peraturandaerah tentang penanggulangan bencana alam.Angota Komisi VIII DPRTheodorus Jacob berpendapat, keberadaaan BNPB sangatvital untuk mengurangi carutmarutnya koordinasi penanggulangan bencana. Jacob menilai selama ini penanggulangan bencana masih terkendalaadanya dua komando penanganan, yakni pusat dan daerah.Nantinya, dengan BNPB, penanganan bencana bisa dilakukan satu komando atau aturandan satu kewenangan. “Semuanya ditangani secara profesional oleh satu lembaga,”jelasnya.Fungsi dan tugas BNPB,menurut Ketua Penanggulangan Bencana PDI-P itu, bukanhanya menangani tanggap darurat. Tetapi mulai dari kesiapsiagaan hingga pemberdayaaan korban. Badan inijuga menangani kewenanganpendistribusian bantuan.“Depsos nantinya hanya menyiapkan bantuan pelaksanaan penanganan bencana yangkomandonya di satu lembaga,yakni BNPB,” tegasnya.Seirama dengan Sofyan, sosiolog Imam Prasodjo jugamemandang perlu dibentuknya BNPB. Imam menilai UUNo.24/2007 harus lebih diimplementasikan. Pemerintahperlu membuat Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindaklanjut UU ini.Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU tersebut, penanggulangan bencana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakatdengan menyelaraskan padaperundang-undangan.Dengan adanya UU ini, menurut Imam, seharusnya penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu,terkoordinasi dan menyeluruh.Ketua Bidang Kesra PartaiGolkar Firman Subagyo berharap keberadaan BNPB bisamenjadi instrumen pentingmenangani bencana secaracepat dan tepat. “Mudah-mudahan BNPB ini bisa segeraterbentuk,” ujarnya. SPPemerintah harus berkorban untuk menyalurkan bantuan kepada warga terkena musibah.Tanah longsor telah memakan ratusan jiwa secara sia-sia.
