Page 42 - Majalah Berita Indonesia Edisi 63

42 BERITAINDONESIA, Januari 2009 foto:kompas.comSeribu Wajah LembagaLembaga-lembaga survei di Indonesia ditengarai berfungsiganda mulai dari konsultan politik, tim sukses, konsultaniklan, tim kampanye terselubung dari pihak yang memesanjasanya.eiring dibukanya keran politik diTanah Air pasca reformasi 1998,lembaga survei menjadi akrab ditelinga masyarakat Indonesia,khususnya di kalangan politisi. Awalnya,lembaga survei cukup membantu masyarakat untuk mengetahui arah perkembangan politik di negara ini.Dalam perkembangannya, jasa lembagasurvei sering dimanfaatkan untuk mengatrol popularitas partai politik atau tokohtertentu dengan cara mencitrakannyamelalui polling yang diatur sedemikianrupa. Tentu, dengan imbalan sejumlahuang. Walau survei itu sudah mulaidirasakan merupakan pesanan, namunsejauh hasilnya belum begitu jauh darirealitas di masyarakat, hal tersebut masihdimaklumi.Kemudian, seiring menjamurnya ajangpolitik lokal maupun nasional, lembagasurvei berubah menjadi industri jasasekaligus tumbuh subur bagai cendawandi musim hujan. Bila kali pertama munculnama Lembaga Survei Indonesia (LSI)pimpinan Saiful Mudjani, tak lama kemudian muncul Lingkaran Survei Indonesia(LSI) pimpinan Denny JA, dan Indo Barometer pimpinan M Qodari.Selain itu, ada juga Lembaga SurveiNasional (LSN) pimpinan Umar S Bakry;Lembaga Survei dan Kajian Nusantara(Laksnu) pimpinan Gugus Joko Waskito;Indonesian Research Development Institute (IRDI) pimpinan Notrida MandicaNor. Selanjutnya, ada Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pimpinan Husin Yazid; LembagaSurvey Sosial Indonesia; Lembaga Surveydan Manajemen Publik Indonesia; Jaringan Survey Manajemen Publik Indonesia; Sentra Informasi Kebijakan PublikIndonesia; Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial;Sugeng Suryadi Syndicate (SSS); Centrefor Electoral Reform (CETRO); Centre forthe Study of Development and Democracy(CESDA); Pusat Kajian Ilmu Poliik UI(Puskapol UI); serta beberapa lembagalain yang muncul di daerah.Belakangan ini, setelah beberapa kalisurvei lembaga-lembaga itu jauh meleset,akurasi hasil kerja dan kredibilitas merekapun mulai dipertanyakan publik. Haltersebut diduga karena lembaga survei ituada juga yang merangkap sebagai konsultan politik, tim sukses, konsultan iklan,tim kampanye terselubung dari pihakyang memesan jasanya.Adalah hasil survei dan perhitungancepat Pilkada Jawa Timur dan temuan terbaru LSI pimpinan Saiful Mudjani tentangmelonjaknya citra Partai Demokrat, yangmenjadi puncak keraguan publik akankapabilitas lembaga-lembaga itu. Duasurvei teranyar itu pulalah yang menjadipemicu perbincangan hangat menyangkutlembaga itu.Dalam kasus Pilkada Jatim, hasil survei,khususnya perhitungan cepat (quickcount) yang diselenggarakan empat lembaga survei di pilkada provinsi itu cukupmembingungkan masyarakat. Ketika itu,hasil survei justru bertolak belakang dengan hasil akhir yang ditetapkan KPUD.Di samping itu, hasil survei LSI pimpinan Saiful Mudjani yang menyatakannaiknya responden pemilih Partai Demokrat, juga menjadi perbincangan publikkarena hasilnya yang di luar perhitunganbanyak orang. Survei itu menyebutkan,Partai Demokrat berpeluang menangPemilu 2009 karena menangguk swingvoter. Yang menjadi pertanyaan publik,dari mana hitung-hitungan itu diperoleh.Kenapa swing voter disimpulkan memilihPartai Demokrat, bukan ke partai lain?Selain dua contoh di atas, Pilkada JawaBarat juga sebelumnya memberi pelajaranpenting bagi lembaga survei. Dari tigapasang yang maju dalam Pilkada ketikaitu, menurut hasil survei, pasangan DannySetiawan dan Agum Gumelar diunggulkan. Namun, dalam kenyataannya, Pilkada Jawa Barat dimenangkan pasanganAhmad Heryawan- Dede Yusuf.Melihat hasil beberapa survei sepertiini, publik menilai lembaga survei semakin jauh meninggalkan independensinya.Sejumlah lembaga survei dianggap sudahmengalami disfungsionalisasi dari lembaga yang obyektif, akuntabel, transparandan kredibel, bergeser menjadi lembagakomersial dan atau berperan ganda.Presiden Susilo Bambang Yudhoyonosendiri sempat ikut ‘gerah’ melihat perkembangan kinerja lembaga-lembagasurvei ini. Kepada pers, awal Desember2008 lalu, Presiden menyatakan perlumewaspadai adanya hasil survei polingyang bisa dipesan pihak-pihak tertentu.Sementara itu, Ketua MPR Hidayat NurWahid berpendapat, lembaga survei tidakperlu ditakuti dan diyakini. Menurutnya,lembaga survei bukanlah Tuhan sehinggaharus disembah tapi juga bukan hantuyang perlu ditakuti.Hidayat mencontohkan hasil perhitungan cepat lembaga survei di PilkadaJatim, yang menurut hitung cepat pemenangnya adalah pasangan Khofifah IndarParawansa-Mudjiono, namun hasil perhitungan manual KPUD memenangkanpasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf.“Tidak perlu diyakini dan ditakuti, karenasering salah dalam memberikan hasil,”katanya bernada sinis.Berkaitan dengan kinerja lembagalembaga survei yang dianggap meragukan,anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)Bidang Hukum dan Pengawasan I GustiPutu Artha sempat mengusulkan perlunyapemberian akreditasi kepada lembaga risettersebut sebagai seleksi kapabilitas danindependensi. Putu menyampaikan haltersebut saat menjadi panelis dalam forumlembaga survei regional di Hotel SantikaJakarta, 1 Desember 2008. Ia mengatakan,akreditasi perlu sebagai jaminan kapabilitas yang sesuai kepada masyarakat.Akreditasi menurutnya, merupakan kesempatan untuk memberikan ruang kepada lembaga survei yang benar-benarvalid. Putu mengaku sengaja melemparkanSBERITA POLITIK