Page 49 - Majalah Berita Indonesia Edisi 67

BERITAINDONESIA, 16 Mei - 15 Juni 2009 49BERITA EKONOMIPandangan MiringSoal ADBMengapa para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM)selalu menilai miring Bank Pembanguanan Asia (ADB)?ertemuan Tahunan Dewan Gubernur Asian Development Bank- ADB (Bank Pembangunan Asia)ke-42 di Nusa Indah Amphitheater, Hotel Westin Nusa Dua Bali, telahberakhir 2-5 Mei lalu. Beberapa kesepakatan dihasilkan. Salah satu yang terpenting adalah menaikkan modal dasar.Para kepala negara dan pengambil kebijakan di negara-negara penerima bantuan ADB menilai peran lembaga donoritu sangat mulia. Sebab dari kantong ADBlah pembangunan sejumlah infrastrukturdi banyak negara dibiayai, kemiskinandientaskan, kesejahteraan masyarakatnyaditingkatkan.Beberapa upaya sudah dilakukan ADBtermasuk mengantisipasi krisis finansialyang sedang melanda dunia yang sangatberpotensi menambah jumlah pendudukmiskin. Untuk itu, negara-negara anggotaADB menyepakati kenaikan basis modalhingga 300 persen menjadi US$ 165miliar dari sebelumnya 55 miliar dolar AS.Dengan penambahan modal tersebut,lembaga finansial yang kini beranggotakan 67 negara itu diharapkan bisa memberikan pembiayaan US$ 10 miliar ditahun 2009 - 2010 kepada anggotanyayang membutuhkan dukungan.Diperkirakan, pada tahun 2009, jumlahpenduduk miskin absolut di kawasan Asiamencapai 60 juta orang. Dan tahun 2010,akan meningkat lagi menjadi 100 juta orang. Makanya, sebelum pertemuan pun,Presiden ADB Haruhiko Kuroda di Manilasudah mengatakan akan berusaha sekuattenaga mencegah terjadinya pembalikanhasil dari kerja keras dalam pembangunansosial dan ekonomi, dan pengurangankemiskinan di kawasan Asia.Dengan penambahan pembiayaan itu,maka, jika tahun 2008 nilai pinjamanADB mencapai US$ 10,5 miliar, proyekhibah senilai US$ 811,4 juta, dan bantuanteknis US$ 274,5 juta, tahun ini diharapkan bisa meningkat lagi.Sementara itu, seperti diuraikan Menkeu yang juga Pelaksana Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Indonesiaberniat mempertahankan kepemilikansaham di ADB di posisi keenam terbesardi antara negara anggota ADB. Untuk itu,Pemerintah Indonesia harus menyetor Rp2 triliun dalam empat tahun ke depan agarposisi kepemilikan saham itu bisa dipertahankan. Selama ini, Indonesia pemegang saham terbesar kelima di antaraanggota ADB di tingkat regional Asia, danpemegang saham keenam terbesar diantara seluruh anggota.Sebaliknya, dari penyebaran portofoliopinjaman ADB periode 1983-2008, Indonesia merupakan negara ketiga terbesarpengutang ke ADB setelah India danChina. Total pinjaman Indonesia sekitar10,6 miliar dollar AS, atau 16,9 persen daritotal pinjaman luar negeri pemerintahyang mencapai US$ 62,741 miliar.Dari sekian banyak sumbangsih ADBdan posisi pemerintah yang menyatakanmasih perlunya berutang ke ADB, sejumlah aktivis LSM tetap menilai miringADB. Sehari setelah Sidang Tahunan ADBkelar (5/5), forum LSM yang berasal dariberbagai negara kembali menggelar konferensi pers. Setidaknya ada tiga organisasi masyarakat sipil dan tiga negarayang bergabung dalam forum LSM saatjumpa pers tersebut. Mereka adalah Indian Social Action Forum, Freedom FromDebt Coalition (FDC) Filipina, Koalisi AntiUtang (KAU) Indonesia.Para aktivis LSM sedari awal menolakprogram-program bantuan yang diberikan ADB kepada negara-negara berkembang. Di Indonesia misalnya, proyek penyertifikatan tanah di Kalimantan yangpendanaannya dibantu oleh ADB, dinilaimerusak tatanan budaya masyarakatsetempat.Menurut Dani Setiawan dariKAU Indonesia, ada tanah-tanah di Indonesia yang sudah bertahun-tahun menjadimilik adat dan menjadi milik bersama.Tanah itu tak boleh dimiliki atas namaperseorangan.Penyertifikatan tanah di Kalimantanyang ditujukan untuk membangun jalanTrans Kalimantan, kata Dani, hanyamenguntungkan sekelompok pemodal.Jalan itu akan menghubungkan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Begitu jugapembangunan jalan Trans Jawa BagianSelatan yang akan dibiayai ADB. Alasannya juga serupa: dapat merusak adat danbudaya masyarakat Jawa.Secara fungsi menurut Dani, ADB yangtelah berusia 42 tahun telah berevolusi secara sepihak. Jika semula berfungsi sebagai lembaga pendanaan proyek, kinimenjelma sebagai ‘fasilitator’ untukberbagai sektor swasta di negara-negaraberkembang. Para aktivis LSM mengkhawatirkan peran baru ADB tersebut,yang lebih memihak kepentingan pemodalketimbang membela kepentingan masyarakat umum. ADB juga dituding tidakberhasil memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan sosial lantaran kerapmembenarkan penggunaan istilah pembangunan untuk melakukan penggusuran.Seruan para aktivis LSM itu berunjungpada satu kesimpulan, ADB tidak dapatdiharapkan membawa kemaslahatanekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya, ADB justru akan melahirkanproyek-proyek utang yang melahirkanberbagai krisis dan semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnyakaum perempuan. „ NGPfoto: daylife.comADB dinilai lebih memihak kepentingan pemodal ketimbang membela kepentingan masyarakatumum