Page 22 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74

22 BERITAINDONESIA, Februari 2010foto-foto: daylife.comBERITA UTAMA(DPR) ataupun lembaga penegak hukumkonvensional yang belum bebas dari virus mafioso hukum.KPK adalah harapan bangsa ini, dansembari berjalan, Kepolisian, Kejaksaandan Pengadilan Umum perlu dibersihkanagar pemberantasan korupsi menjadisemakin kuat. Menurut ICW, TII, IBC danYAPIKA, perlunya penguatan institusiKPK tersebut terbaca dari optimisme yangada di hasil survey Transparency International (TI). Dari tahun 2004 hingga 2009,CPI Indonesia terus meningkat dari 2.0menjadi 2.8. TII sendiri menjelaskan, halitu sangat dipengaruhi oleh meningkatnyaharapan publik terhadap institusi independen seperti KPK, dan reformasi birokrasi yang mulai dilakukan di departemenkeuangan.Akan tetapi, tegasnya, survey TI tersebut tidaklah boleh digunakan sebagaidasar legitimasi bagi pemerintahan SusiloBambang Yudhoyono, bahwa pemberantasan korupsi yang terjadi di era pemerintahannya berhasil. Karena, publik sangatpaham, keberadaan KPK secara tegasdiatur UU sebagai lembaga independenyang tidak terpengaruh kekuasaan manapun. Termasuk Presiden, tentunya. Selain itu, posisi CPI Indonesia di mataInternasional perlu dilihat secara komparatif dengan negara lain. Meskipunterjadi peningkatan, sayangnya Indonesiamasih berada di jalur negara yang dicekam oleh tingkat korupsi yang akut. Terkait dengan konsep IndependensiKPK, menurut ICW, TII, IBC dan YAPIKA,KPK memang tidak boleh dipengaruhioleh kekuasaan manapun. “Akan tetapikomitmen Presiden tetap dibutuhkanuntuk menjaga independensi KPK tersebut, dan bahkan seharusnya juga mencintai KPK dalam artian melindunginyasecara politik dari upaya corruptor fightback. Apakah hal itu dilakukan? “Kami meragukan komtimen politikPresiden untuk menjaga dan menumbuhkan pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK,” tegas ICW,TII, IBC dan YAPIKA.Bahkan menurut mereka, di era pemerintahan SBY, tercatat sejumlah upaya pelemahan KPK oleh berbagai pihak. “Kitatentu tidak bisa terlalu cepat mengatakanotoritas politik ikut dalam upaya pelemahan tersebut. Namun, fenomena pelemahan yang terkesan dibiarkan ini, dinilaisangat paradoks sekaligus aneh, karenaPresiden SBY sendiri dari awal naik dandidukung oleh pemilihnya karena isuantikorupsi. Bahkan janji-janji politik SBYadalah janji tentang pemerintahan yangbersih dan pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin, KPK sebagai aktor yangmemberi harapan dalam pemberantasankorupsi, di tengah kegagalan dan potretburam Kepolisian dan Kejaksaan, KPKjustru didelegitimasi dan dilemahkan?” Mereka pun mencatat tipologi kasusyang ditangani oleh KPK. Modus korupsiterbanyak yang dijerat adalah suap; markup dalam pengadaan barang dan jasa; danpenggelapan/pungutan liar. Dari aspekklasifikasi korupsi, suap merupakan jeniskorupsi yang sangat sulit disentuh olehpenegak hukum, dan bahkan menjalarsebagai salah satu varian praktek makelarkasus dan mafia peradilan. Sektor terkorup yang berhasil dijeratKPK adalah mafia bisnis/swasta (20%);Parlemen dan Partai Politik (18,95%) sertahigh class birokrasi (Pejabat Eselon,pimpinan proyek dan Kepala Daerah),yang jika dijumlahkan mencapai 30,52%.(Dokumen ICW, 2009).Prestasi KPK tersebut sepertinya memang membuat gerah dan marah kalangan koruptor, terutama yang bersarangdi sektor Politik dan Mafia Bisnis. Eskalasiperlawanan tersebut terus meningkat,hingga ketika KPK melakukan pencekalandan menetapkan seorang Direktur PT.MASARO Radiocom, sejumlah rekayasaterjadi.Selain itu, menurut ICW, TII, IBC danYAPIKA, terdapat “tigabelas jurus” lainyang pernah terjadi untuk melumpuhkanKPK, di antaranya: 1. Judicial Review UUKPK ke Mahkamah Konstitusi. PengajuanAnggodo Widjojo, adik buron tersangka Anggoro Widjojo akhirnya ditahan di Rutan Cipinang,Jakarta. Dia diduga melakukan percobaan suap kepada pimpinan KPK