Page 23 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74

BERITAINDONESIA, Februari 2010 23BERITA UTAMAJR ini tergolong sangat sering, setidaknyaMK telah menerima 8 kali UU KPK diuji.Dan, salah satu putusannya adalah terkaitdengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;2. Proses Seleksi Pimpinan KPK: Trackrecord tidak menjadi pertimbangan seriusbagi panitia seleksi yang dibentuk Presiden untuk memilih calon pimpinan KPK;Komisi III DPR pun tetap memilih Antasari Azhar yang ditolak oleh masyarakatluas karena rekam jejaknya sebagai jaksabermasalah di beberapa daerah;3. Ancaman Bom: Beberapa kali gedungKPK diancam Bom: Februari 2008 danJuli 2009;4. Ide Pembubaran KPK. Oleh salahseorang Anggota Komisi III DPR RIperiode 2004-2009 dari Partai Demokratpasca KPK melakukan penggeledahangedung DPR;5. Penolakan Pengajuan Anggaran KPK:Permohonan dana untuk pemberantasankorupsi dan pembangunan gedung KPKdi rekening 069 RAPBN 2009 ditolak olehDPR (Nov 2008). Saat itu, KPK sedanggencar membongkar praktek suap anggota DPR;6.Serangan Legislasi (legislation attack): (a) RUU KPK (revisi UU No. 30tahun 2002 tentang KPK), (b) RUUTindak Pidana Korupsi (revisi UU No. 31tahun 1999 jo UU 20 th 2001), (c) PerppuNo. 4 tahun 2009 yang menjadi dasarhukum kewenangan Presiden menunjuklangsung pimpinan KPK sementara;7. Pengerdilan Kewenangan Penyadapan: Percobaan pelemahan penyadapanKPK dilakukan berulang kali. Pertama,pernyataan komisi III bahwa penyadapanKPK melanggar hak asasi manusia (HAM)saat beberapa anggota DPR tertangkaptangan menerima suap; pembahasanRUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor), tiba-tiba pasal penyadapanharus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan menyusup dalam draft RUU (Sept.2009), dan terakhir melalui RPP Penyadapan yang diinisiasi oleh Depkominfo;8. Menghilangkan/Mengaburkan Kewenangan Penuntutan KPK: Sempatdisusupkan dalam RUU Pengadilan Tipikor, bahwa penuntutan akan dikembalikan pada koordinasi Jaksa Agung;9. Penarikan Personal Penyidik danAuditor: Nov. 2008, Mabes POLRI menarik 3 perwira polisi yang diperbantukandi KPK, kemudian Kabareskrim MabesPolri, Susno Duadji berulang kali mengatakan “kami bisa saja tarik semua personal polisi di KPK”. BPKP berupayamenarik 25 auditor yang sangat membantu pembongkaran kasus korupsi diKPK (Mei 2009), namun urung dilakukankarena tekanan publik;10. Membekukan Fungsi Penyidikandan Penuntutan KPK: Sebagian besaranggota Komisi III DPR-RI periode 2004-2009 sempat meminta KPK cuti, karenajumlah pimpinan tidak cukup 5 orang.Sehingga, penyidikan dan penuntutantidak sah atau illegal;11. Rencana Audit BPKP terhadap KPK:BPKP mengatasnamakan perintah Presiden SBY untuk mengaudit KPK, padahallembaga yang berwenang adalah BPK.Presiden membantah, namun publik tidakilustrasi: dendyJaksa Agung, Hendarman Supandji