Page 31 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74
P. 31
BERITAINDONESIA, Februari 2010 31BERITA NASIONALrealitas politik masih belum mendukung.“Pemakzulan untuk konteks Indonesiasaat ini, ibarat mimpi di siang bolong,”katanya.Dia menjelaskan, bila dikaitkan denganPansus Angket Century, proses pemakzulan masih panjang. Sebab, sekalipunpansus memutuskan Boediono bersalah,keputusan itu harus dibawa ke paripurnaDPR. Syarat kuorumnya minimal dihadirisetengah lebih satu dari 560 anggota DPR.Dan agar bisa menjadi keputusan DPR,harus disetujui lebih dari setengah anggota DPR yang hadir.Jika keputusan pansus disetujui paripurna, DPR masih harus melanjutkannyadengan hak menyatakan pendapat. Pengusulannya minimal ditandatangani 25 orang anggota DPR. Usul ini pun kembalidibahas paripurna. Syarat kuorumnyadihadiri lebih dari 3/4 anggota dewan danharus disetujui lebih dari 3/4 anggotayang hadir.Menurut Lukman, di sini realitas politikparlemen akan sangat menentukan.Sebab, seperempat anggota DPR atau 140orang cukup untuk memboikot paripurna.Padahal seperti diketahui, Fraksi PartaiDemokrat saja sebagai pendukung pemerintahan SBY sudah menguasai 148 kursiDPR. ’’Dalam hitungan atau kalkulasipolitik normal, kalau Partai Demokratmemboikot, DPR sudah kesulitan untukkuorum,’’ ujarnya.Selanjutnya, bila usul hak menyatakanpendapat disetujui, paripurna kemudianmembentuk pansus yang diberi waktuselama-lamanya 60 hari untuk membahasisi pendapat tersebut. Setelah selesai,pansus yang dibentuk itu melaporkannyake sidang paripurna DPR untuk dibahas.Paripurna ini juga harus kuorum, yaknidihadiri lebih dari 2/3 anggota DPR dandisetujui lebih dari 2/3 yang hadir.Kalau dewan melalui hak menyatakanpendapatnya menilai presiden dan wapresdiduga melakukan pelanggaran hukumseperti yang disebutkan konstitusi, makasikap DPR itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksadan diadili, yang waktunya diberikanselama-lamanya 90 hari.Bila MK membenarkan adanya pelanggaran hukum dimaksud, maka DPR akanmeminta MPR untuk bersidang. Dalamsidang MPR itu, presiden/wapres harusdiundang agar bisa memberi penjelasanterlebih dahulu. Setelah itulah baru MPRmenyatakan memberhentikan atau tidak.Mendukung apa yang disebutkan Lukman tersebut, pemakzulan memang sejakawal sudah terlihat hanya khayalanbelaka. Sebab, masih dalam tahap rencanameminta kesaksian Presiden SBY dihadapan Pansus saja, beberapa pimpinanpusat partai sudah sepakat menilai bahwapresiden tidak terlibat dalam skandal ini,sehingga mereka sejak dini sudah sepakattidak memanggil Presiden SBY ke hadapan Pansus. Hal tersebut memangsemakin terbukti setelah melihat hasilpandangan akhir fraksi Pansus dimanatidak ada fraksi yang menyebut adanyaketerlibatan Presiden SBY.Namun terlepas dari terlibatnya Presiden SBY atau tidak, harapan masyarakatsudah mulai tergenapi dengan adanyakesimpulan akhir mayoritas fraksi yangmenyatakan adanya orang atau pihakyang dipersalahkan dalam skandal ini.Sebab di mata masyarakat, tidaklahmasuk akal jika tidak ada yang dipersalahkan dengan kasus hilangnya uangnegara sebesar Rp 6,7 triliun.Harapan masyarakat itu masih akanteruji lagi di dalam rapat paripurna DPR.Namun, melihat kegigihan pansus menyelesaikan skandal Bank Century selama ini,dimana di tengah adanya berbagai indikasi ancaman politik yang disampaikanpihak pemerintah dengan menyebarkanwacana reshuffle dan isu penunggakanpajak, bahkan berbagai teror dan lobi-lobimenyesatkan, anggota pansus ternyatatetap berpendirian teguh memaparkantemuan secara transparan. Kenyataan inimembuat masyarakat optimis kalau rapatparipurna pun akan menyimpulkan halyang sama.Selanjutnya, jika pandangan akhirfraksi ini akhirnya sama dengan kesimpulan rapat paripurna, masyarakat akanmenunggu kejelian, kejujuran dan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Sebab, sesuai dengan rekomendasimayoritas fraksi dalam pandangan akhiryang juga akan menjadi rekomendasi DPRpada rapat paripurna Maret 2010, temuanPansus itu akan disampaikan kepada KPKuntuk diusut secara hukum.Di sinilah peran seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk terus mengawasi,mendukung dan mendorong DPR, KPK,dan Kepolisian menuntaskan kasus inihingga terang benderang. JK, PAN
