Page 33 - Majalah Berita Indonesia Edisi 74

BERITAINDONESIA, Februari 2010 33BERITA NASIONALir Cukakung pelaksanaan reformasi tata kelolakepemerintahan yang baik.Sejak Menkeu memberitahukan adanyarencana tersebut pada Oktober 2009 lalu,secara spontan masalah ini menjadiperdebatan di kalangan masyarakat. Daripihak yang setuju, selain pemerintah, adajuga beberapa pihak yang mendukung.Ketua MPR Taufiq Kiemas misalnya,entah karena ikut kebagian kenaikan gajitersebut, politisi dari PDI Perjuangan inisetuju dengan rencana tersebut. Menurutnya, kenaikan gaji tidak menjadi masalahsebab penghasilan pemerintah sudahcukup. “Kalau menteri saja yang naik,tidak prorakyat. Ini kan yang naik semuanya. Ya wajar-wajar saja,” kata Taufiq (26/10/2009).Sebaliknya, pihak yang tidak setuju jugamemberi alasan yang tidak kalah logis.Yuna Farhan dari Forum Indonesia untukTransparansi Anggaran (Fitra) misalnya,menolak rencana tersebut karena, kenaikan tersebut menurutnya bakal membawa implikasi langsung ke masyarakatkecil. Disebutkan, kenaikan pos anggaranbelanja pegawai dalam APBN 2010 pascarencana kenaikan gaji pejabat negara initelah mengurangi pos subsidi dan bantuansosial. Buktinya, pada APBNP 2009belanja subsidi yang mencapai Rp 157,7triliun, berkurang Rp15,6 triliun padaRAPBN 2010. Sementara belanja bantuansosial, berkurang Rp 8,7 triliun daribesaran sebelumnya Rp 77,7 triliun. “Inimemprihatinkan. Sebab, dua pos itulahyang berkaitan langsung dengan rakyatkecil,” ujarnya sebagaimana dirilis budgetinfo.com (3/11-2009).Ekonom UGM Sri Adiningsih, jugamengkritisi rencana tersebut karenadinilai tidak tepat waktu. Apalagi ditengah masih banyaknya penganggurandan korban PHK dampak krisis keuanganglobal.Fraksi PDI-P juga ketika itu secara tegasmenolak rencana tersebut. Sekjen DPPPDI-P yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Senin (26/10) di DPRmenyatakan bahwa gaji para menteridirasakan sudah cukup. “Fraksi PDI-Pakan menolak itu, dan saya rasa, gajimenteri sudah cukup. Ada dana taktisyang besar, ada transportasi, pakaian.Mau makan juga ada uangnya, apalagibekerja saja belum, kok sudah ada polemik soal kenaikan gaji, harusnya kinerjaberjalan dulu. Kemudian, dilihat pantasatau tidak ada kenaikan gaji,” katanya.Pramono menegaskan, kondisi ekonomiIndonesia ke depan sedang dalam masapemulihan. Dengan demikian, jika adakenaikan gaji para menteri, maka kebijakan itu akan jauh dari rasa keadilan.Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, AhmadMuzani, juga meminta pemerintah menunda rencana menaikkan gaji tersebut.“Kan, dalam pidato presiden juga sudahdijelaskan, prioritasnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untukmeningkatkan kesejahteraan para pejabatnegara,” tandasnya.Penolakan juga disampaikan YudiLatief. Menurutnya, kenaikan gaji Presiden dan pejabat negara sebesar 20 persensebagai inkonsistensi pemerintahan SBYBoediono dalam penafsiran terhadapkeadaan yang disebut krisis. “Itu menunjukkan inkonsistensi, di satu sisi corenya seragam untuk kasus Century, krisisdiakui keberadaannya. Tapi, program lainseperti elitisi untuk pencitraan presiden,situasi krisis diabaikan, dikatakan inisuatu kepentingan yang mendesak,” kataYudi Latief.Secara terpisah, mantan anggota DPRDrajad Wibowo menyatakan, kenaikangaji pejabat negara itu memang belumlayak dilakukan saat ini. “Bagaimanapun,menteri-menteri ini punya dana taktissangat besar. Belum lagi sabetan-sabetannya. Coba lihat saja, nggak ada ‘kanmenteri yang kekayaannya berkurang?”sindirnya.Meski menuai banyak kecaman, pemerintah tidak berubah keputusan. Tim evaluasi yang dibentuk pemerintah pun tetapbekerja. Alhasil sistem baru pun tadinyasudah siap dijalankan per 1 Januari 2010.Artinya, kenaikan gaji ini seyogianyasudah bisa dilaksanakan pada 1 Januari2010.Namun, Sri Mulyani (29 Januari 2010)menepis kabar rencana kenaikan gajipejabat tinggi negara, termasuk Presidendan para menteri, sebesar 20 persentersebut. Dia menyebut, belum ada rencana untuk menaikkan gaji para pejabatnegara. Dia menjelaskan, program penataan gaji para pejabat negara memangpernah dibahas bersama KementerianPendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Namun, belum dilaksanakan.Sementara Ketua Badan Anggaran DPRHarry Azhar Azis mengakui, bahwa DPRdan pemerintah telah sepakat menaikkangaji pejabat negara. Besar anggaran yangdialokasikan mencapai Rp 158 triliun.Dari perbedaan dua sumber di atas,boleh diartikan bahwa kenaikan yangdimaksud mungkin adalah renumerasi,tunjangan, bukan gaji pokok. Tapi apa punnamanya itu, masyarakat tahunya bahwapendapatan pejabat negara dinaikkan.Sebenarnya, penolakan yang kuat soalkenaikan gaji pejabat negara ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakansoal pengadaan mobil dinas menteri danpara pejabat negara, serta pengadaankomputer di DPR.Seperti diketahui, belum lama ini paramenteri dan pejabat negara lainnya mendapat mobil dinas baru merk ToyotaCrown Royal Saloon berkapasitas 3000 ccseharga Rp1 miliar lebih. Walaupun Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan bahwaharga mobil itu sebenarnya di bawah Rp1 miliar dan penggantian mobil dari sebelumnya jenis Camry itu juga karena Camryyang dibeli lima tahun lalu itu sudahsering masuk bengkel, namun sebagianbesar masyarakat tetap menganggapbahwa hal itu menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi negara sekaligus menjadikan pemimpin negeri ini semakin tidak merakyat.Menanggapi penggantian mobil ini, Indonesia Corruption Watch (ICW), sebelumnya pernah mempertanyakan apakahada korelasi antara jenis mobil dengankinerja pejabat itu?Bukan hanya mobil mewah tersebut,pengadaan komputer untuk DPR senilaiRp 15,5 juta per unit juga telah mengusikperasaan masyarakat. Menurut penelitihukum dan politik anggaran IndonesiaBudget Center (IBC) Roy Salam, pengadaan komputer itu merupakan pemborosanuang negara. Karena menurutnya, hargapersonal computer (PC) dengan spesifikasi tercangggih saat ini paling-paling Rp5 juta. Jadi menurutnya, ada pembengkakan dana sebesar Rp 11 juta per unitnyadalam kasus ini.Itulah beberapa kebijakan pemerintahyang sering melupakan perasaan masyarakat. Sudah sifat dasar manusia memang,egois dan tidak pernah merasa cukup soalmateri. „ MOR, CIDmewah pada pejabat negara