Page 30 - Majalah Berita Indonesia Edisi 76

30 BERITAINDONESIA, Mei 2010 ilustrasi: sonny pCuma Manisdi MulutBERITA NASIONALugaan korupsi dalam kasus bailout Bank Century menyeret pemerintah. Namun pemerintahmasih bisa terus membantahnyakarena aparat penegak hukum yangmerupakan bagian dari pemerintahanmasih bisa melindungi. Dengan berlindung di balik punggung aparat hukumyang sedang “tidak bisa dipercaya” itu, pemerintah dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dosasama sekali atas hilangnya uang negarasebesar RP 6,7 triliun tersebut.Khusus di jajaran Kementerian Keuangan. Dulu, Menteri Sri Mulyani pernahmenyatakan bahwa jajaran instansinya telah melakukan reformasi birokrasi denganremunerasi untuk menghindari perilakukorupsi. Dengan kebijakan itu, gaji pegawai di kementerian itu pun semakin jauhlebih besar dari pegawai instansi lain.Namun sebelum kasus Bank Centuryterang, kasus korupsi di lingkungan DitjenPajak mencelikkan mata publik, siapasebenarnya pemerintah sekarang ini.Kasus korupsi Gayus Tambunan diDitjen Pajak berikut rentetannya ke aparatdari instansi lainnya, seperti kepolisiandan kejaksaan, membuat publik semakintersadar bahwa di bawah pemerintahanyang ahli pidato antikorupsi sekarang ini,korupsi terus menggurita. Koruptor tetapmerajalela bahkan makin nekat danmenggila. Indonesia pun tetap jawarakorupsi se-Asia.Peraturan tentang tindak pidana korupsi sesungguhnya bukan kurang bagus ataukurang banyak. Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi telah diubah danlebih diberdayakan dengan UU Nomor 20Tahun 2001. UU Nomor 7 Tahun 2006yang mengesahkan United Nations Convention Against Corruption 2003 jugatelah diterbitkan. Bahkan, UU Nomor 13Tahun 2006 juga telah dikeluarkan untukmelindungi saksi yang melaporkan kasuskorupsi. Kini, sesungguhnya yang palingdiharapkan adalah kemauan dari pemerintah sebagai pelaksana mandatrakyat.Namun, justru itulah tampaknya yangkurang dari pemerintahan sekarang.Semangat memberantas korupsi hanyaterdengar keras dari podium. Dalamrealisasinya, selalu tanggung dan berputar-putar sekadar wacana. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, beberapa kali Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) terkesan terpaksamengambil satu keputusan setelah mendapat tekanan publik. Padahal pada saatkampanye 2009 lalu, SBY menjadikankorupsi sebagai barang jualannya denganjanji akan membuat pemberantasankorupsi tugas utamanya jika terpilih lagisebagai presiden. Dan, di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas masihberpendidikan rendah sekarang ini,jualannya itu pun cukup laris. Terbukti,SBY menang mutlak di atas 60 persen.Diakui, bahwa pada periode 2004-2009, khusus dalam pemberantasankorupsi, pemerintahan SBY memangsudah jauh berbeda dibanding pemerintahan Orde Baru. Namun langkah tersebut dinilai publik masih jauh dari maksimal. Hal itu pulalah yang diharapkanpublik dari pemerintahan SBY periodekedua ini. Namun seperti disebutkan diatas, dalam satu semester pemerintahannya periode kedua ini, harapan tersebutjauh melenceng.Masih segar dalam ingatan, sebelum100 hari periode kedua ini, publik sudahmerasakan adanya aksi penekanan pemerintah terhadap KPK melalui penonaktifan pimpinan KPK, Bibit dan Chandra,setelah tangan-tangan pemerintah dikepolisian menahan keduanya dengandugaan penyalahgunaan wewewang.Kasus ini terkenal dengan istilah Cicaklawan Buaya. Ketika itu, publik tidaksemata-mata melihat dari sisi penahanantersebut, tapi dari sisi institusi KPK-nyayang sepertinya sedang coba dilemahkanoleh pihak-pihak yang merasa gerahdengan sepak terjang KPK. Kemudiandalam kasus Skandal Bank Century. Alirandana yang diperuntukkan ke bank itudiduga mengalir ke partai tertentu untukmemenangkan pemilu 2009 lalu.Dua kasus ini sama-sama menjadi ajangpembuktian komitmen SBY yang begitulemah terhadap pemberantasan korupsidi negeri ini. Untuk kasus Bibit danChandra bolehlah dianggap selesai sebabkeduanya kembali aktif di KPK setelahpresiden SBY mengeluarkan surat pengaktifan mereka. Walau melalui SK presiden, dalam hal ini SBY juga tidak bolehberbusung dada merasa berjasa. Karena,SK itu sesungguhnya dia keluarkan karenaperjuangan publik yang terus menyuarakan aspirasi dan dukungan terhadap KPK.Kemudian dalam kasus bailout BankCentury, Presiden SBY juga sangat memperlihatkan keberpihakannya pada WakilPresiden Boediono dan Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati yang masingmasing sangat diyakini publik telahmelanggar ketentuan dalam proses penggelontoran dana talangan pada Bank Century. Padahal, jika SBY memang seorangyang anti korupsi dan ingin menjalankanperaturan dengan benar, dia sesungguhnya membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana biasanya kepada pemPemerintahan saat ini berhasil memenangkan pemilu2009 karena mencitrakan diri sebagai motor antikorupsidan berjanji akan membilas korupsi hingga bersih. Namunsetelah duduk kembali di kursi “emas”, janji dankomitmen itu pudar, bahkan diduga malah terseretkorupsi.D