Page 20 - Majalah Berita Indonesia Edisi 80

20 BERITAINDONESIA, November 2010BERITA UTAMAPresiden Tawarkan OpsiPemindahan IbukotaAkibat semakin beratnya beban dan rumitnyapermasalahan kota Jakarta, telah mengarus deras wacanapemindahan ibukota dari Jakarta. Merespon berbagaipandangan masyarakat itu, Presiden Susilo BambangYudhoyono menawarkan tiga opsi.etiga opsi yang ditawarkanPresiden SBY itu adalah: 1)Tetap menjadikan Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan(Opsi Realistis); 2) Tetap menjadikanJakarta sebagai ibukota, dan hanyamemindahkan pusat pemerintahan kedaerah baru (Opsi Moderat); 3) Memindahkan ibukota dan pusat pemerintahansecara bersamaan, dengan membangunibukota baru. The real capital, the real government center (Opsi Ideal bersifatRadikal).Presiden Susilo Bambang Yudhoyonopertama kali memaparkan ketiga opsi itukepada publik dalam acara buka puasabersama pengurus dan anggota Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center,Jakarta, Jumat (3/9/2010). Presidenmenjelaskan opsi pertama ibukota danpusat pemerintahan tetap di Jakarta, namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan,kemiskinan urban, banjir, maupun tataruang wilayah. Kebijakan ini harus diikutidengan desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.Presiden menekankan pembenahanberbagai infrastruktur, terutama untukmengatasi kemacetan di Jakarta. Instansiterkait harus membangun sarana dan prasarana transportasi di permukaan, bawahpermukaan, dan di atas permukaan jalan.Menurut Presiden, kemacetan di Jakartaadalah hal yang dapat dijelaskan. Kemacetan itu sangat terkait dengan tingkatpenambahan mobil dan sepeda motoryang cukup tinggi, yaitu sekitar 10 persensampai 15 persen per tahun. Sementaraitu, penambahan ruas jalan hanya 0,01persen per tahun. Hal itu diperparahdengan berbagai persoalan terkait kepadatan penduduk, serta perbandinganantara gedung dan perumahan.Opsi kedua merupakan skenario moderat. Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukotanegara. Artinya, Jakarta akan tetap sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akandigeser atau dipindahkan ke lokasi baruyang berdekatan. Presiden mencontohkanapa yang sudah ditempuh oleh Malaysiayang tetap menjadikan Kuala Lumpursebagai ibukota dan membangun Putrajaya sebagai pusat pemerintahan baru.“Tentu saja, perlu dipertimbangkanfaktor jarak antara Jakarta sebagai ibukota dengan pusat pemerintahan baru,khususnya terkait dengan infrastrukturwilayah, jaringan transportasi yang terpadu, serta prasarana pendukung lainnya,” ujar Staf Khusus Presiden BidangPembangunan Daerah dan OtonomiDaerah, Velix Wanggai, saat mengungkapkan bahwa Presiden telah mengajakKabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untukmembicarakan kerangka perencanaansecara komprehensif dalam menyusunkebijakan perpindahan ibukota. Karenaitu, dibutuhkan kajian yang komprehensifperihal berbagai opsi lokasi dari pusatpemerintahan baru itu.Kemudian, opsi memindahkan ibukotadan pusat pemerintahan secara bersamaan adalah skenario ideal yang bersifatradikal. Opsi ini telah ditempuh oleh Australia dan Turki. Dalam opsi ini, negaramembangun ibukota negara yang barudan menetapkan pusat pemerintahanbaru di luar wilayah Jakarta, sedangkanJakarta hanya dijadikan sebagai pusatbisnis. Menurut Presiden, opsi ini memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan berbagai opsi penentuancalon ibukota baru.Menurut perkiraan Presiden SBY, perluwaktu sekitar sepuluh tahun jika salahsatu dari dua opsi (2 dan 3) itu dipilih.Setelah sepuluh tahun, ibukota atau pusatpemerintahan baru itu mulai bisa berjalandan tertata dengan baik. Secara khususuntuk pemindahan pusat pemerintahan,menurut Presiden, perlu pembahasanyang cermat. Sebagai proyek besar, opsiitu harus dijalankan dengan perhitunganyang matang dari berbagai aspek.Dari aspek biaya, pemindahan ibukotadan/atau pusat pemerintahan tersebutakan menelan biaya yang sangat besar.Presiden mencontohkan pemindahanpusat pemerintahan dari Kuala Lumpurke Putrajaya membutuhkan biaya sekitarRp80 triliun.Untuk ketiga opsi itu, Presiden SBYmenegaskan akan mendengarkan masukan dari pihak mana pun. “Saya akanmendengarkan masukan dari banyakpihak,” kata Presiden. Sebab, menurutPresiden, ketiga opsi yang ditawarkan itumemiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihakuntuk ikut berpikir guna mengatasiberbagai permasalahan Jakarta yang kinisebagai ibukota dan pusat pemerintahan.Sementara untuk dapat segera mengkajidan merumuskan opsi yang ditawarkannya, Presiden telah membentuk tim kecil.Presiden di Istana Negara, Rabu (8/9/2010) malam mengungkapkan, tim kecilini antara lain untuk mengkaji membangun ibukota baru yang dikehendakirakyat. Kajian tersebut termasuk bagaimana pendanaan pembangunan ibukotabaru.Presiden menyatakan dirinya dan timkecil itu mendengarkan masukan untukmembangun ibukota yang baru sesuaikehendak rakyat. Presiden memaparkan,dia bersama tim ini sedang bekerja. Diantaranya mengkaji pendanaan darimana, tidak semua dari APBN, bisa dariprivate sector (swasta), atau public private partnership. “Ini perlu pemikiranyang besar. Tapi kita harus ambil keputusan yang strategis. Untuk atasi masalahdi Jakarta ini,” katanya.Menurut Presiden, keputusan mengambil opsi pemindahan ibukota dan/ataupusat pemerintahan ini membutuhkankesepakatan bersama. “Tidak bisa denganKeppres,” ujarnya.Presiden pada awal paparannya mengatakan bahwa Jakarta sudah tidak idealmenjadi ibukota sekaligus pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan. Dijelaskan, tidak idealnya Jakartasebagai ibukota salah satunya karena rasiopertumbuhan penduduk dengan segalainfrastruktur pendukungnya sudah tidakmemungkinkan. Untuk mengatasi semuaK