Page 27 - Majalah Berita Indonesia Edisi 81

BERITAINDONESIA, Desember 2010 27BERITA UTAMAdap PDB mengecil bukan berarti hutangnya juga ikut mengecil. “Secara nominalhutang Indonesia dari hari ke hari,minggu ke minggu, bulan ke bulan dantahun ke tahun semakin besar, sebesargunung Hilmalaya dan seluas lautan Pacific,” jelasnya.Dia menyarankan, semestinya pemerintah pusat perlu melakukan empat hal.Pertama, mengurangi total pengeluarandalam APBN terutama pengeluaran ataupemborosan pemerintah pusat.Kedua, Indonesia harus bisa membuatAPBN tanpa harus ngutang. Do the math!Kalau punya pemasukan cuma Rp 900milliar, ya jangan bikin APBN denganpengeluaran Rp 1 trilliun?Ketiga, pemerintah pusat harus memperbesar dana yang diturunkan ke daerahdari 22.12% menjadi paling tidak 40%.Mayoritas penduduk di Indonesia ituhidup di daerah-daerah, dan bukan dikantor pusat DKI Jakarta.Keempat, APBN harus dibikin surplusdan paling tidak break even. Dana surplusitu harus disimpan sebagai cadangandevisa atau untuk bayar utang.Sebab, menurut Chris Komari, kalau pemerintah pusat terus menerus boros sekali, APBN terus defisit, dan APBN harusterus dibiayai dengan dana utang, kapanrakyat Indonesia akan lepas dari cekikanutang dan bisa hidup makmur dan sejahtera dari subsidi pemerintah dan pembagian sumber daya alam yang merata?Anehnya, kata Komari, sudah tahubegini masih juga dan belum ada indikasidari pemerintah pusat (Executive, Legislative dan Judikative) untuk beranimengambil kebijaksaan yang bermutudan melakukan dramatic reformationatau reformasi besar-besaran untukmengatasi semua itu, agar pemborosanpemerintah pusat dikurangi. Kebijaksanaan yang ada malah sebaliknya, memperburuk suasana, memperbesar pemborosan dan ketergantungan sama utang.Maka, katanya, sempurnalah kebobrokanitu!Sementara itu, Tim Indonesia Bangkit(TIB) yang ‘beroposisi’ dengan pemerintah mencatat utang Indonesia dalam limatahun terakhir mengalami peningkatansebesar 31 persen menjadi Rp 1.667triliun. “Utang sebesar itu merupakanutang terbesar Indonesia sepanjangsejarah,” kata Ketua Tim IndonesiaBangkit, Rizal Ramli. Menurut Rizal, itumenempatkan Indonesia pada rekorutang terbesar sepanjang sejarah.Rizal juga menjelaskan jumlah utang perkapita Indonesia pun meningkat. Jika pada2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp5,8 juta per kepala, maka pada Februari2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala.“Kan aneh, data TIB menunjukkan utangnaik, kok berani-beraninya pemerintahbikin iklan utang turun,” katanya.Total utang pemerintah pusat sampaiMei 2010 telah mencapai USD 175,31 miliar (ekuivalen Rp.1.609,31 triliun dengannilai tukar Rp.9.180/USD.1). Bahkanberdasarkan perhitungan asumsi makro2011, jumlah utang pemerintah ini diperkirakan akan mencapai Rp.1.878 triliun.Jika dilihat dari posisi utang pemerintah (pinjaman luar negeri dan SuratBerharga Negara) yang dirilis DirjenPengelolaan Utang, Kemkeu RI, Edisi Juni2010, telah terjadi kenaikan jumlah nominal utang pemerintah yang sangat tinggidalam kurun waktu 2001-2010. Jika padaakhir tahun 2001 utang pemerintah pusatmencapai USD 122,42 miliar (Rp.1.273,18triliun dengan kurs Rp.10.400/USD.1),meningkat USD 17.46 milar (Rp. 174, 6triliun dengan kurs Rp.10.000/USD.1)pada akhir 2004 menjadi USD 139.88miliar (Rp.1.299,50 triliun dengan kursRp.9.290/USD.1).Kenaikan jumlah nominal utang pemerintah semakin tinggi terjadi dalampemerintahan saat ini (2005-Mei 2010),menjadi USD 175.31 miliar (Rp. 1.609,31triliun dengan kurs Rp.9.180/USD.1).Atau meningkat USD 35.43 miliar (Rp.325.956 triliun dengan kurs Rp.9.200/USD.1). Bandingkan dengan utang luarnegeri pemerintah Orde Baru (32 tahun)sebesar USD 53.865 (1997) dan akibatditerpa krisis naik sebesar USD 13.463menjadi USD 67.328 (1998) yang berakibat secara politik dengan lengsernyaPresiden Soeharto.Pemerintah (Kementerian Keuangan)menjelaskan bahwa kenaikan jumlahnominal utang pemerintah yang sedemikian tinggi sejak 2005 yakni sebesar USD35.43 miliar (Rp. 325.956 triliun dengankurs Rp.9.200/USD.1), itu berasal dari:Pertama, ?akumulasi utang di masa lalu(legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Kedua, dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998 yangberakibat: a) Depresiasi Rupiah terhadapmata uang asing, b) BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan, c) Sebagian setoranBPPN dari asset-recovery digunakanuntuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap; Ketiga, pembiayaan defisitAPBN merupakan keputusan politikantara Pemerintah dan DPR-RI antaralain untuk: a) ?Menjaga stimulus fiskalmelalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyekpadat karya; b) Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnyaPNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; c) Mendukung pemulihan duniausaha termasuk misalnya insentif pajak;d) Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; e) Peningkatan anggaran AlatUtama Sistem Persenjataan (Alutsista);dan f) Melanjutkan reformasi birokrasi.Penjelasan ini menegaskan bahwapemerintah memang mengandalkanutang, selain untuk membayar cicilanutang masa lalu dan bunganya yang jatuhtempo, juga menjaga stimulus fiskal,membiayai PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH dan subsidi, juga membiayaiinsentif pajak dan reformasi birokrasi(remunerasi). Salah satu contoh, reformasi birokrasi yang dibiayai dengan utangluar negeri adalah pemberian remunerasi(dana tunjangan khusus) pegawai KeChris Komarimenterian Keuangan.Selain itu, pemerintah terus melanjutkan ketagihan berutang ke luar negeri,pada era pemerintahan saat ini, kendatidengan bunga yang lebih tinggi (komersial). Sebab akses terhadap pinjaman luarnegeri dengan persyaratan sangat lunakdari lembaga keuangan multilateral bagiIndonesia sudah dibatasi. Pembatasan inidisebabkan status Indonesia yang tidak lagi digolongkan sebagai low income country, di samping adanya batas maksimumpinjaman yang dapat disalurkan ke suatunegara (country limit). Dililit utang, itulahIndonesia sampai hari ini. „ BI/TSL-MSRizal Ramli.