Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 81

BERITAINDONESIA, Desember 2010 29BERITA UTAMApresiden masing-masing adalah 84,07Ún 77,44%. Pada Pemilu 2009 angkapartisipasi untuk masing-masing pemiluadalah 70,99% dan 72,56%.Penyelenggaraan pemilu juga menyajikan hal baru berupa terselenggaranyadebat publik calon presiden, satu hal yangmerupakan langkah maju luar biasa dalamdemokrasi Indonesia. Selain itu, kesadaranberpolitik secara santun juga meningkat,para kontestan baik pada pemilu legislatifmaupun pemilu presiden umumnya menghindarkan kampanye hitam (black campaign) terhadap calon lainnya, hal inimemperkecil peluang terjadinya konflik,padahal masa kampanye Pemilu 2009 jauhlebih panjang bila dibandingkan denganpemilu sebelumnya. Kesadaran para kontestan sangat tinggi untuk menyelesaikanberbagai konflik dan ketidakpuasan mereka melalui jalur hukum.Dalam lampiran Pidato Kenegaraan itujuga diungkapkan beberapa kekurangandalam penyelenggaraan Pemilu 2009, khususnya berkaitan dengan kelemahan DaftarPemilih Tetap (DPT) telah mulai dibenahi.Sistem Administrasi Kependudukan telahdibangun desainnya dan diharapkan dapatdiselesaikan pada tahun 2011.Namun, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, Presiden berharap keberhasilan Pemilu 2009 dapat menjadi modaluntuk melanjutkan pelembagaan konsolidasi demokrasi di Indonesia, sertamelanjutkan Reformasi Gelombang Kedua di semua bidang kehidupan. “Kitapercaya bahwa bangsa Indonesia adalahbangsa yang mampu berdemokrasi secarabaik sehingga pada gilirannya mampumempertahankan dan meningkatkanreputasi baiknya sebagai Negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia.Dalam dinamika kemajuan demokrasitelah pula berkembang pola hubungankomunikasi politik yang dinamis antaraPemerintah dengan DPR-RI dan DPD RIdalam rangka memelihara checks andbalances. Pemerintah, DPR, dan lembagalembaga penegak hukum telah berinteraksi secara dinamis walaupun terusmencari bentuk yang lebih sesuai dengansistem kenegaraan dan pemerintahan kitaseperti yang digariskan oleh Pancasila danUUD 1945 serta peraturan perundanganyang berlaku.Demokrasi kita juga berkembang dalamkonteks politik yang khas. Sebagaimanadikemukakan Presiden, negara kita menganut sistem presidensial, namun demokrasikita berkembang di atas landasan multipartai. Sangat jelas, ini membawa tantangan tersendiri. Strategi demokrasi yangkita pilih pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa sistem presidensial harusdiperkuat di atas landasan sistem kepartaian yang sehat dan kontributif. Olehkarena itu, kata Presiden, demokrasi multipartai yang kita miliki saat ini, haruslahmakin mampu menghasilkan prosesproses politik yang tidak saja demokratisnamun juga efektif. Sistem multi-partai danpresidensial yang telah kita kukuhkandalam konstitusi, UUD 1945, haruslahmembawa kemaslahatan bagi rakyat.Oleh karena itu, ke depan, mari kitabangun sebuah sistem politik yang lebihbaik dan lebih tepat bagi upaya bersamakita memperkuat sistem presidensial. Kitajaga demokrasi multi-partai, namundengan kesadaran yang utuh, bahwasistem presidensial tidak hanya harusditegakkan, namun juga diperkuat.Dalam berbagai dinamika kemajuanpesat demokrasi itu, tidak bisa diingkarimasih dikotori perilaku koruptif parapelakunya. Termasuk semakin merebaknya politik uang. Untuk terpilih menjadianggota DPR, DPD dan DPRD, seseorangharus mengeluarkan uang ratusan hinggamiliaran rupiah, yang sebagian besardigunakan sebagai politik uang. BahkanPilpres pun tak bebas dari bau busukpolitik uang ini.Apalagi dalam Pemilukada (Gubernur,Bupati dan Walikota) sangat sarat denganpolitik uang. Seorang calon sudah harusmenyediakan uang untuk dapat meraihdukungan proses pencalonan yang melibatkan partai-partai. Kemudian harusmembagi-bagikan amplop berisi uangkepada calon pemilih.Tentang hal ini, Presiden juga menyatakan sangat prihatin dan mencemaskanberkembangnya demokrasi berbiayatinggi, khususnya dalam pemilihan umumkepala daerah. “Sudah sering kita dengar,seorang kandidat dengan timnya harusmengeluarkan uang yang begitu banyak.Kecenderungan ini berdampak negatifpada moral, etika, dan budaya politik kita.Adalah sangat dimengerti, bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik sepertiini. Namun, di samping sumbernya haruslegal, besarnyapun tidak melampaui bataskepatutannya,” kata Presiden.Kita juga mencatat, ungkap Presiden,pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktiktidak terpuji. Mulai dari praktik politikuang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis.“Kita semua mengetahui bahaya daripraktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politikuang hanya akan membawa kesengsaraanbagi rakyat,” katanya.Sehingga, ungkap Presiden, tahun2009-2010 ditandai dengan munculnyawacana serius demokratisasi, yakni tentang perubahan rezim pemilihan umumkepala daerah (pemilukada), baik dari segisistemnya, maupun mekanisme penyelenggaraannya. Salah satu aspirasi yangmuncul adalah wacana pemilukada tidaklangsung terhadap gubernur.Syaykh Panji Gumilang salah seorangyang berpandangan bahwa pemilihangubernur dan bupati itu tidak harusdilakukan secara langsung, karena UUD1945 hasil amandemen hanya mengamanatkan dipilih secara demokratis.Jadi bisa saja dipilih oleh DPRD.Sebab, menurut pengamatannya, pemilihan kepala daerah langsung itu juga menghabiskan dana besar dan boros. “Bahkanmemunculkan pikiran break even point-kahatau tidak? Jadi kalau pemilu atau pilkadaterutama misalnya sudah melakukan politikuang, bagaimana si bupati atau gubernurnyatidak melakukan korupsi? Itulah makanya,tidak terjadi keseimbangan moral,” jelasSyaykh Al-Zaytun.Itulah salah satu kelemahan yang harusdiatasi. Hal itu terjadi, antara lain akibatperkembangan demokrasi belum berjalanseiring dengan penegakan hukum. Maka,sebagaimana dikemukakan Presiden SBY,ke depan, kita harus dapat memastikanbahwa tradisi demokrasi yang kita tumbuhkan, dapat menghasilkan sebuahkeseimbangan di antara kebebasan danpenghormatan terhadap hukum.Presiden mengemukakan bahwa kebebasan dan penghormatan kepada hukumadalah dua sisi dari mata uang yang samadari demokrasi. Itulah sebabnya, kebebasan yang mengabaikan penghormatankepada hukum hanya akan menghasilkaninstabilitas dan kekacauan. Ke depan,marilah kita mengambil tanggung jawabkolektif untuk memastikan bahwa demokrasi kita akan terus tumbuh, justru karena sama-sama ditopang oleh kebebasandan supremasi hukum. „ BI/CRS-SANknya mencontreng pilihannya di bilik suara pada Pemilu