Page 28 - Majalah Berita Indonesia Edisi 84

28 BERITAINDONESIA, Mei 2011BERITA NASIONALGedung Baru DPR: “RetakRetak sebelum berdiri, begitu gambaran rencanapembangunan gedung baru DPR. Sejak dipublikasikan,rencana pembangunan ini sudah banyak mendapatpenolakan. Bukan hanya lantaran biayanya yang sangatbesar, tapi juga desain dan proses perencanaannya. Protesmengalir mulai dari masyarakat umum, LSM, akademisi,tokoh lintas agama, bahkan oleh sebagian anggota DPRsendiri. Presiden SBY juga sudah mengisyaratkanpenundaan. Persoalan bahkan masuk ke ranah hukum,tapi pembangunan tampaknya tidak terbendung lagi.abis akal, demikian tampaknyaperasaan bangsa ini saat barubaru ini berhadapan denganDewan Perwakilan Rakyat (DPR)yang ngotot membangun gedung baru.Walau banyak yang keberatan denganpembangunan tersebut, sebagian besaranggota dewan tetap ngotot meneruskannya. Publik pun bertanya-tanya, adaapa sebenarnya yang terselib di balikrencana pembangunan ini. Sebab, jikauntuk meningkatkan kinerja, bukankahanggota dewan periode ini sebenarnyatidak bisa lama bahkan mungkin tidaksempat menggunakan gedung baru tersebut? Sebab, dihitung dari pertengahan2011 ini, masa kerja DPR periode 2009-2014 ini hanya tinggal kira-kira 3,5 tahunlagi, padahal jangka waktu pembangunangedung baru tersebut belum bisa dipastikan.Seperti diberitakan, di tengah semakinmemuncaknya penolakan masyarakatterhadap pembangunan gedung baruDPR, Pimpinan dewan pada sidang paripurna tanggal 8 April 2011 “memaksa”memutuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung baru berlantai 36 dengandesain berbentuk huruf ‘U’ terbalik senilaiRp 1,138 triliun tersebut. Disebut “memaksa”, karena Partai Gerindra dan PANsejak awal tidak menyetujui rencanatersebut, PIDP juga belakangan menyatakan ketidaksetujuannya. Namun pimpinan sidang yang ketika itu dipimpinPriyo Budi Santoso dengan agak buruburu mengetukkan palu sidang tandaperdebatan tentang gedung baru ituselesai. Pimpinan Dewan tidak bersedialagi mendengarkan interupsi dari anggotafraksi-fraksi itu, Fraksi Partai Gerindradan Fraksi PIDP yang merasa kesalakhirnya melakukan walk out.“Sikap kami tegas, ini forum anggota.Lalu, kami sudah menyatakan sikap.Dalam rapim sudah kami sampaikanminta menunda, tapi tak disampaikan.Lalu klausul laporan BURT tentangpembangunan gedung kami minta ditunda, tapi diteruskan. Ya sudah, sekarangterserah,” kata Ketua Fraksi PDI-P TjahjoKumolo menjelaskan sikap partainyakenapa walk out.Sekretaris Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo juga mengatakan suasana rapatsudah tidak kondusif lagi dengan keputusan yang tidak memperhatikanaspirasi rakyat. Rencana pembangunangedung baru terus dilanjutkan sementaramasyarakat masih tak sepakat. “Kita kansudah sampaikan sekali lagi ini bukanmanuver. Kita hanya sampaikan gedungtak urgent. Ruangan ini bukan tak baik,kami nyaman dengan ini tinggal tuntutankinerja apa. Dasar kinerja yang diharapkan rakyat apa? Kerja baik dan menerimaaspirasi mereka kan. Di situ kita diuji. Kitasudah ngotot, kami WO (walk out) tentanganggaran masalah gedung,” ujarnya.Sebelumnya, kritik dan penolakannyaberdatangan dari berbagai pihak. Lembaga Advokasi Hukum Indonesia RayaPartai Gerindra (Laskar Gerindra) bahkantelah menggugat rencana pembangunantersebut ke Pengadilan Negeri JakartaPusat, Senin 4 April 2011.Sejumlah LSM yang tergabung dalamKoalisi Masyarakat Sipil Tolak GedungDPR juga mensomasi DPR. Pada 7 April2011, koalisi ini mengirimkan sekitar 500lembar somasi dari masyarakat kepadaDPR. Melalui somasi itu, mereka memintaDPR membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR dan meminta maafkepada masyarakat. Ketika itu, KurniaPalma dari Yayasan Lembaga BantuanHukum Indonesia menuturkan, jikasomasi itu tidak ditanggapi, mereka akanmelakukan penyelesaian secara hukumdengan mengajukan citizen lawsuit (gugatan oleh warga negara terhadap penyelenggara negara).Karena somasi mereka tidak ditanggapi,ancaman itupun benar-benar dibuktikan.Senin (11/4/2011), Koalisi Civil SocietyOrganization (CSO) APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, yakni yang terdiri dari:Fitra, Perkumpulan Prakarsa, Perhimpunan Pengembangan Pesantren danMasyarakat (P3M), Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia, Publish What You Pay Indonesia, Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek, ASSPUK, serta perorangan,mendaftarkan gugatan ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Gugatan ditujukan kepada 13 pihak,yakni Marzuki Alie sebagai tergugatpertama dan kedua dalam kapasitasnyasebagai Ketua DPR dan Ketua BURT DPR.Kemudian tergugat ketiga, Presiden SusiloBambang Yudhoyono, tergugat keempatMenteri Keuangan RI, dan tergugatkelima hingga ke-13 adalah para ketuafraksi di DPR.Para tergugat dinilai melakukan kerugian terhadap hak-hak publik karenapenggunaan dana APBN lebih memprioritaskan untuk pembangunan gedungDPR daripada untuk kesejahteraan masyarakat miskin.Khusus alasan menggugat presidenSBY, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)Hfoto: reproMaket gedung baru DPR RI yang banyak dipersoalkan