Page 29 - Majalah Berita Indonesia Edisi 84

BERITAINDONESIA, Mei 2011 29BERITA NASIONALk” Sebelum BerdiriUchok Sky Khadafi menyatakan karenaPresiden Yudhoyono dianggap punyakewenangan untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru itu.Berbeda dengan Koalisi CSO, aktivisIndonesian Coruption Watch (ICW)menolak pembangunan gedung baru DPRdengan berunjuk rasa di halaman GedungDPR/MPR-RI, Kamis (7/4/2011). Menurut ICW, gedung baru tersebut hanyamerupakan pemborosanDari kalangan akademik, Ketua ForumRektor Indonesia Eko Budihardjo bersama sejumlah pakar dari UniversitasDiponegoro (UNdip) di Semarang, (10/4)juga menentang pembangunan gedungbaru DPR. “Karena Pak Marzuki (KetuaDPR Marzuki Alie) bilang hanya orangorang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah ini, maka kami berbicara dan menyatakan sangat keberatandengan pembangunan gedung baru DPRtersebut,” ujar Eko Budihardjo menanggapi ucapan Marzuki Alie yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang pintarlah yang bisa diajakmembicarakan masalah pembangunangedung baru tersebut.Mengenai desain, Eko juga mengatakan, desain arsitektur gedung baru DPRyang mirip dengan gedung Grand Arch diParis dan gedung kongres di Cile tersebuttidak menumbuhkan rasa bangga sebagaibangsa. Jika ingin membangun gedungrakyat, seharusnya gedung tersebutmenurutnya dekat dengan rakyat. “Seharusnya ada sense of pride, seperti kitabangga punya Stadion Gelora Bung Karnodan Monas. Kalau ikut model negara lain,di mana kreativitas arsitek kita,” ujarnya.Selain itu, Ketua Program DoktorTeknik Arsitektur dan Perkotaan Undip,Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo juga mempertanyakan proses pembangunan gedung yang tidak transparan, terutama dariprosedur. Selain diduga tidak melewatiTim Penasihat Arsitektur Kota, konsultasipublik juga disinyalir tidak dilaksanakanseperti layaknya membangun gedunggedung besar.Selain para akademis dan LSM, sejumlah tokoh lintas agama juga turutangkat bicara menolak pembangunan ini.Badan pekerja tokoh lintas agama DediJulianto di Maarif Institute, Jakarta, (5/4/2011) menilai, Ketua DPR Marzuki Aliehanya mementingkan kebutuhan kelompoknya, tanpa melihat terlebih dahulusituasi di masyarakat yang sebagian besarmenolak pembangunan tersebut. Menurutnya, akan lebih baik jika dana pembangunan tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang saat ini masih jauh dari kelayakan. “Saudara MarzukiAlie tidak pernah melihat kondisi yang adadi masyarakat saat ini. Lebih baik kandana itu digunakan untuk membangunsekolah-sekolah yang rusak,” ujarnya.Sejalan dengan pernyataan Dedi Julianto, Koalisi Masyarakat Sipil TolakGedung Baru DPR juga menyatakan halyang sama. “Apabila anggaran gedungDPR senilai Rp1,138 triliun digunakanuntuk pembangunan sekolah, setidaknyadapat membangun sebanyak 32.000gedung sekolah yang baru,” kata EmersonYuntho, (12/4/2011).Terus menerus dikritik, Marzuki Aliesempat berdalih dengan menyatakanbahwa rencana itu sebenarnya sudahdiwacanakan oleh anggota DPR periode2004-2009. Namun menanggapi dalihitu, sejumlah anggota DPR 2004-2009yang tergabung dalam tim penyusunrancangan Kompleks Parlemen RI membantahnya. Mantan Ketua Tim PengarahPenyusunan Grand Design KompleksParlemen RI Darul Siska bahkan mengatakan Marzuki telah memfitnah karena mereka sama sekali tak pernahmerekomendasikan pembangunan gedung baru.Menurut mantan politisi Golkar ini,pada Februari 2006 DPR membentuk TimKajian Peningkatan Kinerja DPR RI.Khusus bidang sistem pendukung, timmenyepakati rencana penyelenggaraanSayembara Grand Design KompleksParlemen RI, bukan rencana pembangunan gedung baru.Menanggapi saling sangkal ini, WakilKetua DPR Pramono Anung mengatakan,pimpinan DPR RI saat ini, termasukdirinya, adalah yang bertanggung jawabterhadap keputusan terus atau tidaknyarencana pembangunan gedung baru DPR.Pramono menilai, DPR saat ini tidak perlumenggugat kembali pertanggungjawabanDPR RI periode 2004-2009 untuk menentukan putusan. “Gagasan pembangunan gedung baru memang berasal dariperiode sebelumnya, tetapi keputusanmelaksanakan pembangunan gedungbaru diputuskan oleh DPR periode sekarang. Jadi, apa pun yang terjadi, DPRsekarang harus belajar bertanggungjawab. Tidak perlu membawa-bawa DPRperiode lalu,” katanya.Mungkin karena melihat ngototnyapimpinan DPR untuk membangun gedung baru ini, belakangan beredar rumoradanya pemberian suap terhadap anggotaDewan, makanya DPR tetap memutuskanmelanjutkan pembangunan. Bahkantanda jadi pun disebut-sebut sudahdibagikan kepada fraksi-fraksi di DPR.Sedangkan Sekretaris Fraksi PPP DPRRomahurmuziy menduga, ngototnyapimpinan DPR membangun gedung baruini karena pimpinan DPR khawatir dituduh melakukan tindak pidana korupsi jikapembangunan dibatalkan. Hal ini terkaitdengan pertanggungjawaban dana sekitarRp 9 miliar yang sudah dikeluarkan dalampersiapan pembangunan gedung tersebut.Indikasinya, Romahurmuziy mengatakan, saat rapat konsultasi pimpinan DPRdengan pimpinan fraksi dan BURT,pimpinan DPR sempat mempertanyakanbagaimana mempertanggungjawabkanuang sekitar Rp 9 miliar yang telahdikeluarkan jika rencana dibatalkan ataudiulang dengan sayembara, “Dalam administrasi kenegaraan, jika uang sudahdikeluarkan, tetapi rencana dibatalkan,pengeluaran itu dapat disebut sebagaikorupsi. Ini yang dikhawatirkan,” jelasRomahurmuziy, Selasa (12/4).Hingga berita ini diturunkan, sidanggugatan terhadap pembangunan gedungini masih berlanjut di Pengadilan NegeriJakarta Pusat, namun belum sampai padakeputusan. „ MSn.