Ribuan Pulau Belum Punya Nama

Penulis

20/01/2025

Majalah Berita Indonesia Edisi 93 - Ribuan Pulau Belum Punya Nama

Lama Membaca: 4 menit

VISI BERITA (Politik Adu Kuat Konstruktif, Desember 2014) – Demokrasi Indonesia memasuki babak baru. Jika pada awal reformasi (1999) Presiden Abdurrahman Wahid menyebut politikus Senayan seperti taman kanak-kanak, kini tampaknya dari segi umur (15 tahun) seyogyanya sudah mulai memasuki akil balik (pubertas). Kendati sebagian orang dan pengamat menyebut kelakuan masih ternyata belum beranjak dari taman kanak-kanak. Umur sudah akil-balik tapi kelakuan belum beranjak remaja.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 93 | Basic HTML

Namun dalam kesempatan ini kita lebih memandang sisi positif dinamika politik adu kuat dua kelompok koalisi partai politik yang terpolarisasi sejak proses Pilpres 2014 lalu. Pilpres kali ini, menampilkan dua pasangan Capres-Cawapres, baru pertama kali terjadi. Sehingga nuansa persaingan head to head sangat terasa kuat.

Persaingan itu berlanjut setelah Pilpres dimenangkan pasangan Jokowi-JK. Diawali respon kekalahan Prabowo-Hatta yang tidak segera berkenan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih. Kemudian dilanjutkan deklarasi partai pendukung Prabowo-Hatta, dengan menandatangani koalisi permanen yang mereka sebut Koalisi Merah Putih (KMP).

Koalisi pimpinan Prabowo ini memiliki kekuatan mayoritas (62%) di parlemen. Mereka telah mengawali genderang kekuatan dengan terlebih dahulu mengubah UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang memuluskan langkah KMP untuk menguasai parlemen. Disusul mengubah Pilkada langsung menjadi tidak langsung (lewat perwakilan DPRD) dengan target akan menguasai pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Dalam pemilihan pimpinan DPR, sudah terbukti UU MD3 berbuah dominasi KMP. Pimpinan MPR pun telah mereka kuasai dengan cara yang lebih fair dan demokratis. Kekuatan KMP yang sedemikian di parlemen telah dimaknai berbagai pihak sebagai sebuah ancaman bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan. Bahkan sempat beredar isu, KMP akan menjegal pelantikan Presiden Terpilih Jokowi-JK.

Namun, syukur hal ini segera diluruskan Ketua MPR yang baru Zulkifli Hasan: Tidak ada niat KMP menghambat pelantikan Jokowi. Bahkan kekuatiran tersebut sontak sirna, setelah Jokowi menemui Prabowo di rumah peninggalan Soemitro Djojohadikusumo (17/10/2014). Prabowo dengan sikap negarawan menyambut Jokowi dan mengucapkan selamat. Sebelumnya, Jokowi sudah lebih dulu menemui Ketua Umum Golkar ARB. Bahkan Prabowo dan pimpinan partai KMP lainnya menghadiri pelantikan presiden terpilih.

Demokrasi Indonesia memasuki babak baru. Jika pada awal reformasi (1999) Presiden Abdurrahman Wahid menyebut politikus Senayan seperti taman kanak-kanak, kini tampaknya dari segi umur (15 tahun) seyogyanya sudah mulai memasuki akil balik (pubertas). Kendati sebagian orang dan pengamat menyebut kelakuan masih ternyata belum beranjak dari taman kanak-kanak. Umur sudah akil-balik tapi kelakuan belum beranjak remaja.

Kendati dalam pertemuan Prabowo-Jokowi dan ARB-Jokowi, masing-masing menyatakan tetap berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, tetapi pertemuan itu telah mencairkan ketegangan dan mengantarkan politik Indonesia memasuki fase lebih dewasa. Baik Prabowo maupun ARB sama-sama menegaskan bahwa KMP tidak akan menghambat program Jokowi-JK, apalagi untuk menjatuhkannya. Semua nafsu kekuasaan dan kekuatiran yang berlebihan sebelumnya, berubah lebih dewasa.

Suasana politik yang sempat terasa panas telah melampaui masa puncak (klimaks) beberapa hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2014. Setelah itu, suhu politik menurun. Rasionalitas politik mulai lebih dominan daripada emosi dan birahi politik.

Setelah rasionalitas politik mulai konstruktif, kita berharap dan optimis, adu kuat KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau adu kuat parlemen dengan eksekutif justru akan berdampak positif bagi perkembangan demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa dan negara. Akan terjadi check and balance, adu kuat konstruktif, antar lembaga, terutama antar parlemen dengan pemerintah (eksekutif) dengan kekuatan (kekuasaan atau fungsi) masing-masing.

Memang, hal seperti ini belum terbiasa di Indonesia. Sehingga tidak heran bila terjadi gesekan-gesekan, hasrat dan/atau kekuatiran. Tetapi hal ini, kita harapkan justru akan lebih memberi (berbuah) kemajuan (pendewasaan) demokrasi di Indonesia.

Dalam lima tahun ke depan, kita berharap akan menyaksikan adu kuat, bagaimana parlemen melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya dan bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan yang keduanya (legislatif dan eksekutif) bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta kejayaan bagi bangsa dan negara. (red/BeritaIndonesia)