Rakyat Butuh Kerja

Penulis

05/11/2024

VISI BERITA (Ketahanan Pangan, 15 Februari 2007) – Padi bagi masyarakat pedesaan sangat identik dengan kecukupan atau kemiskinan. Sebab, kepemilikan padi menjadi ukuran ketahanan dan status sebuah keluarga. Paradigma tersebut belum banyak berubah, meskipun proses modernisasi telah mengubah budaya agraris yang statis menjadi dinamis.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 31 | Basic HTML

Desa pun membangun ketahanan pangan kolektif dengan konsep lumbung desa. Warga yang kaya tidak akan banyak protes bilamana sebagian besar isi lumbung desa digunakan untuk mengatasi kesulitan warga miskin selama musim paceklik. Nilai-nilai gotong royong dan setia kawan menjembatani jurang kaya-miskin, sekaligus memelihara ketahanan pangan desa.

Sebelum adanya intervensi mesin giling ke desa—keluarga yang berkecukupan—mempekerjakan keluarga miskin untuk menumbuk padi jadi beras. Mereka diberi imbalan yang adil, bisa mencukupi kebutuhan pangan sekeluarga. Mekanisme tradisional berfungsi di dalam pengentasan kemiskinan. Sebab mereka kukuh memegang nilai adat dan agama: “janganlah engkau berdiam diri jika melihat tetanggamu kelaparan.”

Sekarang, upaya pengentasan kemiskinan berjalan mundur, sehingga jumlah keluarga miskin (KM) bukan berkurang, malah bertambah. Lumbung desa dan gudang Depo Logistik (Dolog) di setiap kecamatan dan desa sudah berguguran. Padahal, berpuluh tahun mereka berfungsi sebagai benteng ketahanan pangan.

Prasarana dan jaringan sosial-ekonomi warisan lama terlantar dan terbongkar habis. Reformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya merupakan buah pikiran urban yang mengabaikan peranan pedesaan sebagai pemasok kebutuhan orang kota. Era baru menafikan lumbung desa atau Dolog. Pemerintah tidak lagi memiliki politik perberasan nasional. Kebijakan yang dilakukannya sekarang lebih mengutamakan kepentingan orang kota. Buktinya, begitu harga beras naik, pemerintah langsung merekomendasi impor beras, meskipun kebijakan itu melukai hati para petani.

Kepentingan petani hanya difasilitasi ala kadarnya, misalnya dengan menetapkan harga dasar gabah kering panen Rp 2.000/kg. Padahal harga beras mutu sedang melonjak sampai Rp 5.000/kg sebelum para petani memanen padi mereka. Jika petani ingin harga GKP lebih tinggi, para tengkulak dan pedagang beras tidak mau beli. Maka jangan terlalu berharap petani bergairah meningkatkan produksi padi.

Semaju apa pun negeri Jepang, pemerintahnya harus menyubsidi para petani padi hingga 70%, karena rakyat Jepang tidak bisa mengonsumsi beras impor, selain berasnya sendiri. Subsidi sebesar itu tentu sangat fantastis, tetapi pemerintah Jepang harus membayar mahal untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Karena beras bagi masyarakat Jepang merupakan kebutuhan yang paling fundamental.

Siapa pun faham bahwa ketahanan pangan yang mengandalkan beras impor, sangatlah rapuh. Sebab, bilamana terjadi gejolak stok dan harga beras di pasar dunia, maka ekonomi nasional bisa goyah, bahkan runtuh. Fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa penduduk Indonesia mengonsumsi 30 juta ton beras setahun. Syukurlah pemerintah menyadari bahaya mengandalkan ketahanan pangan pada beras impor. Karena itu, pemerintah bertekad menambah produksi beras sampai 2 juta ton tahun ini.

Kemelut stok dan harga beras hanya bisa diatasi dengan mengembalikan peran Bulog—membeli gabah pada musim panen dan menjual beras pada musim paceklik. Kembalikan fungsi Bulog sebagai badan penyangga ketahanan pangan, bukan sebagai Perusahaan Umum Badan Logistik yang hanya bisa mengimpor. Tadinya tugas Bulog, menjaga stabilitas stok dan harga beras, baik di tingkat pusat maupun di tingkat petani dan konsumen. Hanya lantaran didikte IMF, tugas pokok Bulog dan Dolog dilucuti. Bulog tidak lagi membeli gabah dan beras petani. KUD dan Puskud pun berguguran. Para petani kehilangan godfather (pelindung), takluk di telapak kaki tengkulak dan para pedagang gabah.

Sekarang, selain melakukan pengadaan stok nasional dengan beras impor, Bulog sudah ikut berdagang beras, karena harus melunasi pokok dan bunga pinjaman bank. Uang Bulog sendiri yang berjumlah ratusan miliar rupiah sudah dikuras oleh berbagai skandal korupsi. Nama besar Bulog sebagai dewa penyelamat petani dan konsumen sudah terkubur.

Karena 99% penduduk Indonesia mengonsumsi beras, maka setiap ada gejolak harga akan menggerus pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, bagian terbesar rakyat Indonesia. Penelitian PBB dan Bank Dunia menyimpulkan, lantaran naiknya harga beras, jumlah KM membengkak jadi hampir 109 juta jiwa. Departemen Sosial mengukuhkan angka kemiskinan 16 juta KM, merujuk pada jumlah KM yang menerima program bantuan langsung tunai (BLT), tahun 2005-2006.

Tahun 2007 ini, pemerintah mengubah mekanisme pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan dan memberdayakan masyarakat di perkotaan dan pedesaan lewat pemerintah kecamatan. Dana yang akan disalurkan lewat program bantuan langsung masyarakat (BLM), berjumlah Rp 4,43 triliun. Katakan saja pemerintah memberi bantuan tunai Rp 100.000 per KM, maka diperlukan anggaran Rp 1,6 triliun sebulan atau Rp 19,2 triliun setahun. Jika bantuan tersebut diberikan langsung tunai kepada KM, maka tak jauh bedanya dengan BLT, sama saja menyiram air di padang pasir. Uang habis, tetapi jutaan KM tidak terentas.

Pemerintah semestinya berhenti menebar pesona, karena dana sebesar itu bisa membiayai puluhan ribu proyek padat karya yang mempekerjakan jutaan orang miskin di kota dan desa. Sejatinya KM bukannya mengharapkan belas kasih pemerintah, tetapi pekerjaan yang memberi mereka penghasilan dan kepercayaan diri. Karenanya, biarkan mereka mengentas kemiskinan dengan keringat mereka sendiri.

Mungkin perbaikan jalan atau jaringan irigasi belum begitu mendesak, tetapi yang paling penting memberi pekerjaan pada KM. Dengan adanya perbaikan irigasi, sistem pengairan membaik. Karena pengairan membaik, maka produksi padi bisa meningkat. Hakikatnya, proyek padat karya yang bermanfaat ganda—mengentas kemiskinan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. (red/BeritaIndonesia)

Daftar Isi Majalah Berita Indonesia Edisi 31

Dari Redaksi