Sedia Payung Sebelum Panas

Penulis

26/11/2024

Majalah Berita Indonesia Edisi 52 - Sedia Payung Sebelum Panas

Lama Membaca: 4 menit

VISI BERITA (Pesan dari Bali, 27 Desember 2007) – Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan internasional yang menarik perhatian dunia. Hampir 10.000 peserta dari 189 negara dan 330 lembaga swadaya masyarakat hadir di Nusa Dua, Bali, pada 3-14 Desember 2007, untuk mengikuti konferensi yang membahas masalah besar yang mengancam kehidupan manusia di bumi, yaitu perubahan iklim dan pemanasan global.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 52 | Basic HTML

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Konferensi Para Pihak (CoP)-13 Protokol Kyoto ini menunjukkan kesadaran dunia bahwa suhu global yang lebih panas daripada seabad lalu bukanlah isapan jempol. Selama ini, isu pemanasan global sering dikaitkan dengan agenda politik beberapa negara, namun ancaman pemanasan global didukung oleh fakta-fakta empiris. Panel antarnegara di bawah PBB sejak awal 1990-an terus melakukan penelitian yang membuktikan adanya krisis ekologi besar yang berbahaya.

Pemanasan global secara sederhana adalah peningkatan suhu udara bumi akibat terperangkapnya panas matahari oleh gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida (CO₂) dari emisi kendaraan dan industri berbasis fosil seperti BBM dan batu bara. Deforestasi, baik karena kebakaran hutan maupun penebangan liar, juga berkontribusi besar. Dampak pemanasan global terlihat jelas pada pencairan es di kutub, yang meningkat drastis dalam empat tahun terakhir dan membuat luas Kutub Utara mengecil hingga ukuran terkecil dalam seabad. Jika pencairan ini terus berlanjut, Kutub Utara diperkirakan akan kehilangan es sepenuhnya pada musim panas sebelum abad ke-21 berakhir, mengurangi habitat hewan kutub dan mengancam kelangsungan suku Inuit.

Dalam skala global, dampaknya lebih mengkhawatirkan, dengan naiknya permukaan laut yang menggenangi kota-kota pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Pada 2010, diperkirakan sedikitnya 50 juta orang akan kehilangan tempat tinggal karena bencana lingkungan, deforestasi, dan penggurunan. Perebutan air, energi, dan pangan dapat memicu konflik etnis dan regional yang meluas.

Kesadaran akan bahaya pemanasan global sebelumnya sudah diikat dalam Protokol Kyoto, yang disepakati pada 1997 untuk mengurangi emisi gas industri secara bertahap, dengan target awal pengurangan emisi CO₂ sebesar 15 persen pada 2012. Namun, hingga kini Amerika Serikat—salah satu negara pengguna energi fosil terbesar – masih menolak meratifikasi protokol ini, dengan alasan bahwa Cina dan India sebagai penghasil emisi besar harus ikut mengurangi emisi. Meski awalnya sepakat dengan AS, Australia akhirnya meratifikasi protokol ini pada Desember 2007 setelah pergantian pemerintahan.

Sikap AS ini menjadi sorotan dalam konferensi di Bali karena mereka menolak angka pemotongan emisi 25-40 persen pada 2020 dari tingkat emisi 1990 dalam rancangan Peta Jalan Bali (Bali Roadmap). Meskipun perundingan berjalan alot dan diperpanjang, upaya negosiasi intensif Indonesia sebagai tuan rumah berhasil menghapus hambatan, dan AS sepakat dengan Peta Jalan Bali. Peta ini akan menjadi panduan menuju konsensus baru pada 2009 sebagai pengganti fase pertama Protokol Kyoto yang berakhir pada 2012, memuat langkah-langkah pengurangan emisi, transfer teknologi bersih ke negara berkembang, penghentian deforestasi, dan bantuan bagi negara miskin menghadapi dampak perubahan iklim.

Hasil konferensi Bali bukanlah akhir, melainkan awal perjuangan. Negosiasi lanjutan akan semakin sulit, kompleks, dan panjang, melibatkan pertaruhan hidup jutaan orang miskin yang paling rentan. Teknologi yang membawa risiko baru, seperti bibit transgenik, pembangkit nuklir, biofuel/agrofuel, dan teknologi penangkapan karbon, harus dihentikan demi keberlanjutan lingkungan hidup.

Indonesia sendiri kini harus segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang berat. Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-Mapi) yang baru saja diluncurkan masih jauh dari harapan. Semua pihak, baik pemerintah, akademisi, ilmuwan, maupun NGO, harus dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi ini. Pemerintah juga harus segera membahas mekanisme teknis dan mensosialisasikan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar dapat berperan aktif sejak dini. (red/BeritaIndonesia)