Politikus Pendukung FPI
La Ode Ida
[DIREKTORI] La Ode Ida politikus kelahiran Tobea, Kabupaten Muna, 12 Maret 1961. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dua periode terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus menjadi Wakil Ketua DPD (2004-2009 dan 2009-2014), ini seorang politikus yang mendukung Front Pembela Islam.
La Ode mengecam wacana pembubaran terhadap ormas FPI yang kerap melakukan aksi anarkis. Dukungan kuat itu dia sampaikan seusai melakukan pertemuan dengan Front Pembela Islam (FPI), Kamis (16/2/2012). “FPI ini, kan, diserang di bandara, mengapa justru dia yang harus dibubarkan. Ini yang membingungkan,” tegas La Ode di ruang kerjanya.
Politikus yang akrab dipanggil Ida ini dengan tegas meminta agar peristiwa itu jangan diputarbalikkan. “Kesannya yang melakukan kekerasan adalah FPI. Saya kira peristiwa di Palangkaraya itu merendahkan budaya masyarakat sekitar. Kalau menghalalkan pemblokiran FPI dengan cara-cara kekerasan itu tidak boleh lagi terjadi,” kata La Ode.
Ia pun sepakat bahwa aksi penolakan masyarakat di Palangkaraya merupakan wujud dari lemahnya instrumen negara dalam menyelesaikam persoalan. “Tidak boleh lagi ada wacana penghalangan terhadap FPI dengan alasan apa pun, kecuali FPI kelak menjadi organisasi terlarang,” papar La Ode.
Sementara itu, muncul Gerakan Indonesia Tanpa FPI bermula dari aksi penolakan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (11/2/2012). Sejumlah anggota FPI pusat dari Jakarta yang akan melakukan pelantikan pengurus FPI Palangkaraya, tak bisa turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kemudian di Jakarta, Gerakan Indonesia Tanpa FPI menggelar unjuk rasa, Selasa (14/2/2012), di Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan masyarakat melakukan aksi penolakan akan keberadaan FPI dan ormas lain yang dianggap meresahkan masyarakat. Unjuk rasa menentang kekerasan itu berakhir ricuh karena terjadi bentrok dengan sejumlah massa FPI yang datang ke lokasi unjuk rasa.
Sikap tegasnya juga muncul dalam menyikapi Ahmadiyah. La Ode Ida mengatakan Ahmadiyah bukanlah sebuah agama. Melainkan sebuah aliran yang tidak besar, dianggap menyimpang, dan memiliki pemahaman yang sangat luas. “Maka ini berbeda dengan agama yang sudah ada. Dengan aliran kepercayaan pun Ahmadiyah berbeda. Oleh karena itu, Ahmadiyah harus ditiadakan,” tegas Ida.
Ida menyelesaikan studi S-1 di IKIP Jakarta (1981-1985), kemudian mengambil studi Leadership for Environment and Development Programme (setara S-2) yang diselenggarakan di Jakarta, di Costa Rica, dan Okinawa (1995-1997). Lalu menyelesaikan program S-2 dan S-3 di UI Jakarta (1991-2002).
Dia seorang politikus yang kontroversial karena sering dituding menggunakan posisi anggota DPD dan Wakil ketua DPD dalam kegiatan pribadinya. Politikus ini pernah dituding menjadikan lembaga DPD untuk kampanye sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Tindakan La Ode Ida membuka Posko Mafia Anggaran bahkan disindir oleh para senator lainnya. Tudingan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (6/10/2011). Ia menanggapi adanya Posko Mafia Anggaran yang dibuka La Ode Ida dan politikus Partai Golkar Zainal Bintang.[1]
Dia diminta untuk tidak menggunakan DPD sebagai ajang kampanye. Apalagi, tidak semua anggota DPD setuju dengan tindakan La Ode Ida. “Boleh mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Tenggara, tapi jangan merusak sendi-sendi negara yang lain. Jangan gunakan DPD sebagai ajang kampanye,” kata Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah menambahkan, La Ode Ida mestinya berkoordinasi dengan internal DPD sendiri, khususnya dengan Ketua DPD RI Irman Gusman, untuk mendirikan Posko Mafia Anggaran. La Ode harus menggunakan etika dalam menjaga hubungan antar lembaga negara.
“La Ode Ida sebagai pimpinan DPD, etika dijaga jugalah. Jangan pakai ruang di DPD soal pengaduan tersebut. Ia melakukan by him self dan mengganggu antar lembaga. Apa yang dilakukan La Ode mengganggu psikologis DPR RI,” tandas Basarah.
Ketua DPR Marzuki Alie juga menyindir La Ode Ida tengah mencari popularitas dengan membuka posko aduan mafia anggaran di DPD. “Biarkan orang banyak yang menilai (DPD) enggak ada kerjaan, barangkali tugas-tugas DPD sudah diselesaikan. Biasa itu namanya politik, politik kan cari perhatian orang,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10/2011). [2]
Marzuki bahkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Irman Gusman mengenai pembuatan posko aduan mafia di Senayan. Irman, kata Marzuki akan menegur La Ode. “Saya sudah bicara dengan Irman. Irman menyatakan itu posko pribadi dan dibuat atas nama pribadi. Irman janji akan menegur,” kata Marzuki.
Sementara itu, politikus ini juga berambisi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. La Ode Ida, mengaku ada partai besar yang siap mengusung dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2018 mendatang. “Tapi belum akan saya publikasikan, “kata La Ode Ida, yang ditemui Media Sultra, di Jakarta, Jumat (13/1).[3]
La Ode Ida mengaku, dirinya sudah mendapat restu dari pimpinan partai tertinggi di Jakarta. Dukungan tersebut dilihat berdasarkan hasil survei beberapa kandidat yang akan maju pada Pilgub mendatang. Kendati begitu, La Ode mengaku saat ini dirinya masih enggan berkomentar banyak di publik, sebagaimana figur-figur lain. “Itu ada saatnya, nanti kita lihatlah,” kata dia, di kediamannya.
Sikap tegasnya juga muncul dalam menyikapi Ahmadiyah. La Ode Ida mengatakan Ahmadiyah bukanlah sebuah agama. Melainkan sebuah aliran yang tidak besar, dianggap menyimpang, dan memiliki pemahaman yang sangat luas. “Maka ini berbeda dengan agama yang sudah ada. Dengan aliran kepercayaan pun Ahmadiyah berbeda. Oleh karena itu, Ahmadiyah harus ditiadakan,” tegas Ida. [4]
Ditiadakan, bermakna tidak boleh sebagai agama, namun boleh tetap ada sebagai budaya. Dengan begitu tidak boleh ada upaya penyebaran ajaran. Apa yang terjadi di Cikeusik ialah upaya penyebaran agama. “Bukan maksudnya orang Ahmadiyah dihancurkan. Harus tegas, Ahmadiyah boleh ada tapi sebagai budaya, jangan gunakan simbol Islam. Kalau tidak, bubar sajalah,” kata Ida. Penulis: TSL | Bio TokohIndonesia.com |
Footnote:
[1] La Ode Ida Dituding Jadikan DPD Tempat Kampanye Cagub Sulteng, http://metrotvnews.com/read/news/2011/10/06/67225/La-Ode-Ida-Dituding-Jadikan-DPD
[2] Marzuki Alie Sindir La Ode Ida, http://news.okezone.com/read/2011/10/03/339/510114/marzuki-alie-sindir-la-ode-ida
[3] Ada Partai Besar Yang Siap Usung La Ode Ida, http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1824016/ada-partai-besar-yang-siap-usung-la-ode-ida
[4] La Ode Ida: Ahmadiyah Bukan Agama, http://www.jpnn.com/read/2011/02/11/84224/La-Ode-Ida:-Ahmadiyah-Bukan-Agama (Jum’at, 11 Februari 2011)
