Askeskin dan Nestapa Rakyat Miskin

Penulis

21/11/2024

VISI BERITA (Menghapus Nestapa Rakyat Miskin, 4 Oktober 2007) – Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang ingin hidup dalam kemiskinan. Namun, karena berbagai hal, di banyak negeri kemiskinan masih membelenggu peradaban manusia. Membelenggu kehidupan si miskin, yang oleh kemiskinannya justru semakin terpinggirkan. Terpinggirkan dalam berbagai kelayakan hidup, termasuk dalam urusan pendidikan dan kesehatan.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 47 | Basic HTML

Bagi rakyat miskin, urusan sakit penyakit bisa sangat panjang dan berliku. Baru masuk tahap pertama saja, mau dibawa ke mana kalau mereka sakit, sudah cukup membuat kepala pusing tujuh keliling. Kalau dibawa ke Puskesmas, tapi tidak semua penyakit bisa ditangani. Dibawa ke rumah sakit negeri, kalau sedang musim wabah, harus rela antri bahkan malah bisa ketularan. Dibawa ke rumah sakit swasta perlu melihat isi kantong. Dengan kata lain, kedatangan penyakit bukan saja menggerogoti kekebalan tubuh, melainkan juga menggerogoti pendapatan yang sudah pas-pasan.

Sudah banyak keluhan bagaimana sulitnya si miskin masuk rumah sakit. Rumah sakit masih sebuah institusi yang menolak persamaan martabat. Rumah sakit mengategorikan ruang-ruang perawatan berdasarkan kemampuan membayar dan bukannya berdasarkan jenis penyakit. Kendati Anda terkena penyakit TB tapi uang Anda tidak cukup, maka Anda harus tidur di kelas ekonomi yang bisa berdempetan dengan penderita diare. Namun kalau Anda hanya mengalami pusing ringan tapi uang Anda banyak, maka Anda bisa menempati ruang VIP. Kenyataan ini masih terus berlangsung dan malah sering dijadikan tolok ukur dalam menentukan strata sosial. Ketika dirawat di rumah sakit, orang akan ketahuan status ekonominya.

Rakyat miskin tidak bisa sepenuhnya disalahkan bila mereka jatuh sakit. Pola hidup sehat dan bersih yang disosialisasikan memang diharapkan bisa mengurangi jumlah rakyat miskin yang jatuh sakit. Namun, satu kendala terbesar, karena keterbatasan ekonomi jualah mereka terpaksa mengonsumsi makanan bergizi rendah sehingga rentan terserang penyakit.

Kisah-kisah sedih tentang betapa diskriminatifnya sistem pelayanan medis di negara ini bukan isapan jempol belaka. Betapa mirisnya hati kala melihat sanak keluarga (termasuk kita sendiri) yang harus berdebat dengan pengelola rumah sakit karena menolak melayani bila urusan administrasi belum diselesaikan. Padahal, pasien yang dibawa sudah muntah darah dengan kepala bocor akibat kecelakaan lalu lintas.

Di waktu lain, seseorang pernah bercerita kalau ibunya yang menderita stroke dibiarkan selama lima jam di UGD sebuah RS Swasta karena keluarganya harus lebih dulu membereskan uang jaminan. Ketika ditangani, sang ibu sudah terlanjur lumpuh. Ada lagi seorang pasien yang mengeluh karena waktu operasinya diundur enam jam sebab dokter harus mendahulukan menangani pasien VIP. Ekstremnya lagi, banyak pasien yang akhirnya meninggal karena tidak mendapat pengobatan yang semestinya. Padahal, mereka adalah kaum miskin sesungguh-sungguhnya tapi tak berhasil memiliki kartu Askeskin.

Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin dalam memenuhi hak-hak kesehatannya jelas sangat diperlukan. Program Askeskin (asuransi kesehatan untuk rakyat miskin) yang dibuat pemerintah sudah seharusnya direncanakan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena alasan biaya. Sebab rakyat miskin tidak mempunyai kuasa menghadapi sistem pelayanan medis yang sudah menghamba pada uang. Boro-boro menyewa pengacara, suara mereka yang dimuat di surat pembaca pun tidak digubris.

Pelaksanaan program Askeskin ini memang tidak mudah. Penyimpangan penggunaan surat keterangan tanda miskin (SKTM) muncul karena keterbatasan data tentang jumlah penduduk yang benar-benar miskin serta rinciannya. Banyak masyarakat yang tidak miskin justru menjadi pengguna Askeskin. Belum lagi masalah penggelembungan klaim asuransi kesehatan si miskin yang ditengarai dilakukan oleh rumah sakit, oknum dokter, perawat dan apotek.

Dana Askeskin sudah menjadi lahan empuk untuk mencari keuntungan. Untuk itu, pemerintah melalui Departemen Kesehatan perlu menginvestigasi apakah aspek legalnya sudah benar dan menindak mereka yang melanggar hukum. Selain itu, Depkes harus segera membayar utang klaim rumah sakit pada PT Askes yang ditunjuk sebagai pengelola. Berdasarkan data PT Askes per 31 Juli 2007, perseroan tersebut memiliki utang klaim rumah sakit yang telah diverifikasi tetapi belum terbayar sebanyak Rp504 miliar.

Besar harapan, pendataan sasaran peserta Askeskin 2007 bisa selesai tepat waktu awal 2008 sehingga kelemahan yang disalahgunakan saat diberlakukannya SKTM bisa teratasi. Agar program ini bisa berjalan lancar kembali dan pemerintah tidak kewalahan dengan pembengkakan yang luar biasa dari dana Askeskin, verifikasi para pengguna Askeskin harus dilakukan dengan ketat dan kontinu. Pemerintah juga harus memutuskan, sampai kualitas manakah pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin ini. Apakah pelayanan secukupnya atau pelayanan optimal setara peserta Askes pegawai negeri sipil?

Meski saat ini program Askeskin disinyalir berlangsung tak efisien, tak seharusnya program mulia yang bisa menyelamatkan banyak nyawa ini berhenti di tengah jalan karena kesalahan segelintir orang. Pemerintah juga harus terus melakukan pembenahan dan berkomitmen membuang jauh-jauh nestapa rakyat miskin, “Apakah nyawa manusia tergantung pada jumlah rupiah dalam dompetnya?” (red/BeritaIndonesia)