Gebrakan KSAD

Penulis

23/10/2024

VISI BERITA (TNI Berkaca, 10 Agustus 2006) – “June shock” boleh juga satu saat menggeser hebohnya April mop. Tanggal 29 Juni 2006, para pemirsa benar-benar tersentak ketika Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Djoko Susanto tampil di layar kaca. Kemunculan Jenderal bintang empat ini di layar televisi bukan sekadar show (nampang), tetapi untuk mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Sejumlah besar peralatan militer -145 pucuk senjata, 28.850 amunisi, 9 granat tangan, dan 28 teropong – ditemukan di sebuah rumah mewah milik rekan seangkatannya di Akabri Darat (1975), mendiang Brigjen Koesmayadi.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 18 | Basic HTML

Sayangnya, takdir telah memanggil Koes, panggilan akrabnya, sebelum almarhum menjelaskan semua duduk soal tentang senjata-senjata yang disimpannya. Tanggal 25 Juni lalu, nyawanya tiba-tiba direnggut oleh serangan jantung. Satuan Polisi Militer TNI, tanggal 26 Juni mendatangi rumah almarhum di komplek perumahan Puri Marina, Ancol, Jakarta Utara, menyita peralatan militer tersebut. Mereka juga membawa pergi Kapten Ahmad Irianto, Komandan Batalyon Paspampres, suami putri pertama mendiang yang kebetulan ada di rumah tersebut.

Reaksi yang muncul setelah Jenderal Djoko mengumumkan penemuan tersebut sangat memojokkan TNI dan mendiang Koes. Para analis dan media mem-blow up kasus tersebut, bahwa Koes dan kelompoknya sedang merencanakan makar atau kudeta. Komentar lain, sistem administrasi manajemen logistik peralatan militer TNI, khususnya AD, sangat rapuh sehingga seorang perwira senior bisa mengelabui atasannya. Kalau senjata-senjata itu hanya untuk koleksi, jumlahnya menyimpang dari kelaziman. Tempat yang patut bagi peralatan militer itu adalah gudang persenjataan TNI.

Jenderal Djoko sempat juga sedikit menyingkap tentang perasaan geregetan (penasaran) terhadap sepak terjang Koes dalam soal dagang senjata. Saat itu (tahun 2004-2005), Koes, Wakil Asisten Logistiknya KSAD Jenderal Ryamizard, sedangkan Djoko menjabat Deputi KSAD. Tetapi setelah menjabat KSAD, Djoko tidak segera mengganti teman seangkatannya itu. Mata rantai hubungan dan kedekatan Koes dengan Ryamizard inilah yang membuat kasus itu menyebarkan aroma persaingan politik.

Terlepas dari tudingan makar, atau adanya aroma persaingan politik, kasus itu terjadi karena Koes bisa melenggang bebas berkat kedekatan pribadi yang telah mengabaikan sekat-sekat institusional. Dan secara kelembagaan, sepak terjang Koes yang di luar kelaziman telah mencoreng wajah TNI yang sempat terpuruk selama era reformasi. Tidak sepatutnya embargo senjata yang dikenakan AS selagi Indonesia menghadapi berbagai kerusuhan, terorisme dan gerakan separatisme, dijadikan alasan untuk membeli senjata di luar prosedur, apalagi di pasar-pasar gelap. Sebab masih banyak negara lain yang mau menjual senjata secara resmi kepada Indonesia.

Bolehlah kita melihat langkah Jenderal Djoko dengan positive presumption (anggapan positif); “membersihkan rumah sendiri yang selama ini dianggap angker.” Artinya, kalangan militer sudah memulai tradisi berkaca di rumah sendiri. Publik semestinya memberi kesempatan kepada TNI, menjelang batas waktu tanggal 9 Agustus yang pernah dijanjikan Panglima Marsekal Djoko Suyanto untuk menuntaskan kasus Koes. Sikap yang diperlihatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup jelas, karena sudah meminta tim penyidik Pomad untuk menanganinya secara obyektif, profesional, dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tentu ini sebuah test case (uji kasus), apakah TNI mematuhi janjinya atau tidak, cukup terbuka atau tidak, mengambil langkah hukum secara profesional atau tidak. Sebab publik masih menanti ujung dari kasus pengadaan rumah prajurit dan pembelian pesawat Foker 50. Masyarakat juga tak ingin TNI terperangkap “benang kusut” persoalan internal yang sedikit banyak bisa mengganggu kinerja dan citranya.

Terlepas apa pun motifnya, keterbukaan Jenderal Djoko, dan langkah sigap Pomad untuk mengurai “benang kusut” tersebut patut dihargai. Mungkin penyimpangan tidak hanya terjadi pada belanja logistik militer, tetapi juga dalam hal-hal lain; misalnya, pendidikan, pembinaan personil dan bisnis militer. Seperti yang diungkapkan Panglima bahwa dengan mencuatnya kasus Koes, TNI memperoleh momentum untuk melakukan pembenahan internal. TNI tidak lagi memiliki anggaran taktis yang tak terbatas seperti yang dinikmatinya di waktu-waktu yang lalu. Sebab tertib anggaran juga harus berlaku buat TNI. Pembenahan tersebut tentu punya dampak sangat positif bagi TNI sendiri. Karena nantinya, setiap gerak eksternal TNI tidak lagi terbebani oleh timbunan “benang kusut” internal.

Tetapi dengan itu saja tidak cukup untuk membangun TNI yang profesional dan percaya diri. Masyarakat juga harus bersikap dan berbuat fair terhadap TNI-nya. Publik tidak lagi memerangkap TNI-nya dengan tudingan sumir melanggar HAM. Sebab “pelanggaran HAM” merupakan cap yang menempel di kening tentara. Cap itu sudah menjadi paradigma yang susah dihapuskan bahwa hanya prajurit yang pantas diancam dengan sanksi pelanggaran HAM. Sedangkan tentara yang menjadi korban sipil HAM-nya disepelekan. Masyarakat menganggapnya sudah jadi takdir bilamana seorang tentara tewas di medan tugas, meskipun tidak sedang berperang.

Kembali ke kasus Koes, publik menunggu keberanian TNI untuk memproses secara hukum mereka yang patut diduga bersalah. Terlepas apakah dia aktif atau pensiunan, perwira senior atau yunior. (red/BeritaIndonesia)

Daftar Isi Majalah Berita Indonesia Edisi 18

Dari Redaksi