Zainal Arifin Mochtar

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. adalah akademisi, pakar hukum tata negara, dan aktivis anti-korupsi yang tak gentar bersuara lantang dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Keberanian dan ketajamannya dalam mengupas isu hukum dan politik tercermin dari caranya berargumen – tegas, padat, dan sering kali dengan sentuhan satire. Lantang mengkritik kebijakan yang melemahkan hukum, membela independensi KPK, hingga terlibat dalam film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024, ia tak gentar menghadapi tekanan. Tak hanya melalui mimbar akademik, ia juga aktif berdiskusi di ruang publik dan platform digital, menjadikannya sosok yang dihormati sekaligus disegani, bahkan oleh para penguasa (oligarki) yang sering menjadi objek kritiknya.

BIODATA

Nama:
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

Panggilan Akrab:
Mas Uceng

Lahir:
Makassar, 8 Desember 1978

Agama:
Islam

Profesi:
Akademisi, Pakar Hukum Tata Negara, Aktivis Anti-Korupsi

Jabatan:

• Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan (2023–2026)
• Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM
• Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) FH UGM (2008–2017)
• Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (2015–2017)
• Komisaris PT Pertamina EP (2016–2019)
• Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (2022)

Pendidikan:

• SMA Negeri 1 Makassar (1994–1997)
• S1 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) (1997–2003)
• S2 Master of Laws (LL.M.), Northwestern University, Chicago, AS (2004–2006)
• S3 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2007–2012)
• Summer School Administrative Law, UGM-Maastricht University, Belanda (2006)
• Summer School American Legal System, Georgetown Law School, Washington, AS

Karier:

• Dosen Fakultas Hukum UGM (2014–sekarang)
• Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2007)
• Direktur Advokasi PUKAT FH UGM (2008–2017)
• Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (2020)
• Moderator Debat Capres dan Cawapres Pemilu 2014

Penelitian:

• Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” (2017)
• “Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Sistem Presidensial di Indonesia” (2016)
• “Etika Penyelenggaraan Negara: Penyusunan Naskah Akademik”, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (2014)
• “Reformulasi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I (K1) dan Kategori 2 (K2) Pasca Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Provinsi DIY” (2014)
• Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi”, kerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan PUKAT Korupsi FH UGM (2013)
• “Peluang Pengaturan Norma Illicit Enrichment Dalam Hukum Indonesia”, kerja sama antara ICW dan PUKAT Korupsi FH UGM (2013)
• “Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, kerja sama PUKAT Korupsi FH UGM dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013)

Buku:

• “Menegakkan Konstitusi Melawan Korupsi” (2018)
• “Parlemen Dua Kamar: Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif” (2018)
• “Serpihan Pemikiran Hukum” (2018)
• “Menjerat Korupsi Partai Politik” (2018)
• “Korupsi dan UNCAC serta Sistem Hukum Administrasi Negara” (2018)
• “Lembaga Negara Independen” (2016)
• Koordinator Penulis, “Panduan KKN Tematik Pemantauan Peradilan” (2008)
• Editor, “Suara Untuk Eksistensi Negara Kepulauan: Catatan Atas RUU Kementerian Negara” (2007)
• “The Dusk of Human Rights (The Threat of Privatization for Economic and Social Rights in Indonesia)” (2006)

Artikel Jurnal:

• “Autocratic Legalism: The Making of Indonesia Omnibus Law”, bersama Idul Rishan (2022)
• “Beberapa Problem dan Gagasan Penataan Regulasi”, dalam buku Regulasi yang Baik, Teori, Praktik, dan Evaluasi (2021)

Penghargaan:

• Anugerah Konstitusi M. Yamin 2016 – Kategori Pemikir Muda Hukum Tata Negara

Kontroversi dan Aktivisme:

• Pemeran film dokumenter “Dirty Vote” (2024), yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 bersama Bivitri Susanti dan Feri Amsari
• Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas keterlibatannya dalam “Dirty Vote”, tetapi tetap teguh pada kebebasan akademik

Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) saat menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina EP

• 2017: Rp 1,17 miliar
• 2018: Rp 5,76 miliar
• 2019: Rp 7,68 miliar

Kontak:
zainalarifinmochtar@ugm.ac.id (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada)

Instagram:
@zainalarifinmochtar

X:
@zainalamochtar

YouTube:
youtube.com/channel/UCXohMgxBVakN3Lz5CkPsUpg

Pusat Data Tokoh Indonesia (updated 7 Februari 2025)